Direktur YLBHI Asfinawati (2)

Tes Calon Komisioner Negara Hanya Politik Dagang Sapi

publicanews - berita politik & hukumDirektur YLBHI Asifinawati. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, DARI Gedung KPK di kawasan Kuningan di Jakarta Selatan, Asfinawati (42) pindah ke jalanan di depan Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Padahal kantornya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berada di Jalan Diponegoro.

Sejak pekan lalu, Direktur YLBHI itu bersama kawan-kawannya dari Koalisi Masyarakat Sipil sibuk mengawal aksi menolak UU KPK dan Rancangan KUHP yang disuarakan para mahasiswa. Asfinawati dan teman-teman hampir ada di mana-mana sejak ontran-ontran KPK.

Di tengah kesibukannya itulah penggemar musik klasik --ia bahkan bisa memainkan piano dengan baik-- menerima Hartati dan M Hartono dari Publicanews di kantornya yang selalu ramai orang itu.

Wawancara berlangsung saat anggota DPR periode 2014-2019 tengah ngebut merampungkan sejumlah RUU dan sebelum masa jabatan mereka berakhir. Berikut petikan wawancaranya:


Capim KPK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III diminta meneken semacam 'pakta integritas' untuk setuju Revisi UU KPK. Pendapat Anda?
Isu 'pakta integritas' semacam ini sudah lama. Semua orang yang pernah mencalonkan diri menjadi anggota komisi-komisi negara tahu ada apa di balik itu. Saya bersama teman-teman koalisi pernah memantau beberapa kali dan juga mendengarkan kesaksian orang yang pernah ikut tes, semua ditanyain, 'kamu kalau menjadi akan mengamankan apa'.

Dan yang tidak teken dipastikan tidak lolos?
Mereka sudah tahu pilihannya siapa, tidak perlu mendengar visi misi calon. Pertanyaannya juga ajaib-ajaib.

Saya pernah memantau Komisi Yudisial dan Komnas HAM, pertanyaanya di luar kompetensi. Pertanyaan-pertanyaan individual. Bisa dicek itu dengan orang-orang yang ikut. Kan anggota DPR-nya ngaku, 'Anda dulu datang sebelum naik datang ke kami...' Itu kan sebuah pengakuan. Proses yang seharusnya memilih orang terbaik dengan kompetensi menjadi proses politik, dan politiknya ini politik dagang sapi, tukar-menukar, barter.

Salahkah meminta komitmen capim KPK?
Jangan lupa, sebetulnya 'pakta integritas' itu melanggar undang-undang. Saat fit and proper test itu kan revisi UU KPK belum ada. Maka yang berlaku seharus undang-undang KPK yang lama, kok mereka disuruh berkomitmen mendukung revisi. Berarti anggota DPR sedang memfasilitasi dan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Apa keberatan Anda terhadap Revisi UU KPK?
Pertama soal kemandirian. Intinya ada kemandirian yang dihilangkan, mulai dari kemandirian untuk menjalankan fungsi-fungsi penyadapan dan lain-lain. Lalu kemandirian karena mereka semua tergantung dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas kok menjalankan fungsi operasional. KPK sudah memiliki Pengawas Internal.

Sekarang semua berebut menjadi Dewan Pengawas, berapa orang yang dipilih presiden, berapa yang dipilih DPR.

Ada beberapa pilihan untuk menolak Revisi UU KPK. Anda dan teman-teman memilih opsi yang mana?
Kita akan melakukan berbagai langkah hukum, salah satunya yang sedang dipertimbangkan judicial review. Tapi nomor UU-nya belum ada juga, kan?

Jangan-jangan keberatan Anda sesungguhnya hanya soal sosok Firli...
Itu antara lain. Soal Firli kan sudah bukan rahasia lagi, KPK sudah membuat pernyataan publik tentang bagaimana FIrli melanggar etik dan lain-lain. Mereka juga sudah menyampaikannya pada Pansel Capim KPK.

Saya tidak tahu pertimbangan KPK tidak mengumumkannya sejak awal. Saya tidak sampai ke situ.

(Irjen Pol Firli Bahuri adalah Deputi Penindakan KPK sebelum ditarik kembali ke Mabes Polri saat tengah disidik dalam dugaan pelanggaran etik. Lalu tiba-tiba dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan, mendaftar seleksi capim KPK, dan menang voting di Komisi III DPR untuk menjadi Ketua KPK.

Isu yang disampaikan KPK, ia diam-diam bertemu Gubernur NTB (saat itu) Zainul Majdi yang tengah ditelisik soal penjualan saham PT Newmont. Firli juga bertemu ketua umum parpol besar di Jakarta. Atas semua tuduhan tersebut Firli telah membantah).


KPK dikritik bereaksi menyerupai LSM dalam menanggapi isu-isu pihak tertentu. Menurut Anda?
Banyak tuduhan-tuduhan tanpa klarifikasi. Pertanyaannya, yang LSM itu seperti apa? Mereka sangat tertib ketika menyampaikan penolakan capim KPK, revisi UU KPK, dan lain-lain.

Saya enggak sering ke sana (Gedung KPK), yang sering itu yang demo bayaran itu loh... (Bersambung)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top