Direktur YLBHI Asfinawati (1)

Untuk Investasi Kotor, Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Keras

publicanews - berita politik & hukumDirektur YLBHI Asfinawati. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, DARI Gedung KPK di kawasan Kuningan di Jakarta Selatan, Asfinawati (42) pindah ke jalanan di depan Gedung DPR di Jalan jJenderal Gatot Subroto di Jakarta Pusat. Padahal kantornya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berada di Jalan Diponegoro.

Sejak pekan lalu, Direktur YLBHI itu bersama kawan-kawannya dari Koalisi Masyarakat Sipil sibuk mengawal aksi menolak UU KPK dan Rancangan KUHP yang disuarakan para mahasiswa. Asfinawati dan teman-teman hampir ada di mana-mana sejak ontran-ontran KPK.

Di tengah kesibukannya itulah penggemar musik klasik --ia bahkan bisa memainkan piano-- menerima Hartati dan M Hartono dari Publicanews di kantornya yang selalu ramai orang itu.

Wawancara berlangsung saat anggota DPR periode 2014-2019 tengah mengebut sejumlah RUU dan sebelum masa jabatan mereka berakhir. Berikut petikannya:


Anda sekarang menjadi orang tersibuk di dunia...
Itu tandanya ada ketidakberesan hukum.

Anda memprotes seluruh rancangan undang-undang yang hendak diketuk palu DPR?
Kan ada yang 'besar-besar' ya, seperti RUU KPK, KUHP, Pertanahan, Minerba, terus rencana revisi UU Ketenagakerjaan, sumber daya air. Meskipun yang kita dengar terakhir masih ada 77 (revisi UU) lagi.

Apa kesamaan tema penolakan Anda dan teman-teman aktivis?
Sebetulnya begini, banyaknya undang-undang itu bisa dijelaskan dengan suatu skema. Pertama yang inti sebetulnya pembuatan undang-undang yang akan mengambil hak-hak rakyat atau setidak-tidaknya mempermudah perampasan hak rakyat. Itu seperti RUU Pertanahan, karena nanti hak menguasai akan lebih kuat daripada hak milik. Kemudian RUU Sumber Daya Air yang membuka privatisasi air, artinya ya kita tahu...

RUU Minerba kira-kira akan mengambil, mempermudah orang atau perusahaan tambang mengambil tanah-tanah masyarakat adat. Itu intinya.

Nah, untuk semua rezim pembangunan itu memerlukan sebuah yang lain untuk mendukung dia. Kalau ada orang yang terlalu kritis maka sudah disiapkan KUHP, (ada pasal) menghina presiden, pemerintah, itu banyak sekali loh.

Apa relasi investasi dengan rangkaian UU KPK, RKUHP, dan lain-lain yang hendak disahkan DPR bersama pemerintah tersebut?
Untuk memancing investasi yang gelap atau kotor ini korupsi tidak boleh terlalu keras pemberantasannya. Oleh karena itu dia perlu revisi UU KPK, pimpinan KPK yang tidak terlalu inilah, yang akan mendukung pemberantasan yang biasa-biasa saja.

Anda katakan investasi gelap. Apa indikasinya atau Anda bisa beri contoh?
Pertama begini, sebetulnya kalau kita lihat (Menteri Keuangan) Sri Mulyani sudah mengatakan BUMN tidak boleh berutang lagi. Pada saat bersamaan, juga ada informasi Indonesia sudah kelebihan utang. Nah, di tengah situasi seperti itu maka utang biasanya bisa didapatkan dengan skema yang bukan yang mapan.

Kita tahu misalnya World Bank sangat kami tolak, masyarakat dunia juga menolak karena menyebabkan kemiskinan. Kemudian mereka memperbaiki diri melalui panel-panel, jika kita protes terhadap suatu proyek yang didanai World Bank dengan mengungkapkan bukti-bukti itu bisa dibatalkan. Dan untuk di Indonesia sudah pernah terjadi sebetulnya cuma mungkin pemerintah menutupinya aja, enggak mau bilang.

Bisa disebutkan proyeknya?
Info dari teman yang melakukan advokasi. Tapi ada beberapa proyek World Bank yang kemudian dibatalkan karena ada laporan-laporan masyarakat. Tidak mengikuti skema-skema mereka. Tapi kan kita tahu ada banyak skema investasi yang mungkin lebih gelap dari itu dan ini sebetulnya skema Orde Baru, ketika jualannya pemerintah adalah jualan upah buruh murah.

Supaya ada upah buruh murah dia harus memasikan stabilitas ya, kan bagaimanapun rezim invetasi membutuhkan syarat stabilitas dimana-mana, stabilitas biasanya diidentikan dengan pengetatan aparat-aparat negara. Kalau dulu misalnya tentara, sekarang mungkin juga dengan polisi.

Anda ingin mengatakan pemerintahan sekarang menekankan stabilitas politik seperti Orde Baru-nya Soeharto?
Jangan membandingkan Soeharto 32 tahun dengan yang sekarang, harus apple to apple. Menarik juga kalau kita melihat 5 tahun pertama Soeharto dengan lima tahun pertama Jokowi. Itu menurut saya akan lebih apple to apple.

Dimana letak kesamaan kedua rezim?
Pertama penekanan pada rezim infrastruktur, penekanan pada investasi. Kemudian pada saat itu banyak orang beranggapan Soeharto adalah penolong bangsa Indonesia ya, dia banyak dipuja, dielu-elukan, dan ini persis seperti sekarang.

Dan kemudian demokrasi mulai dipersempit pelan-pelan, meskipun ada yang memang sangat mencolok, Soeharto tidak melalui pemilu seperti Jokowi kan. Jokowi bagaimana pun melalui pemilu yang relatif terbuka, sedangkan Soeharto melalui sebuah peristiwa berdarah gitu. Itu sangat lain. Tapi kalau kita lihat elemen-elemennya ada peningkatan, sekarang sedang dibahas juga RUU Badan Keamanan Siber.

Ada semacam pola yang berulang dan memang suatu keniscyaan kalau tumpuannya adalah investasi, pembangunan ekonomi, pembangunan fisik dia pasti merasa perlu harus mengendalikan masyarakat. Dan ini sebetulnya sangat berbeda dengan apa yang ada di Nawacita karena Nawacita bilang pembangunan bukan hanya fisik dan lain-lain.

Pada periode pertama pun jauh dari Nawacita. Tidak ada itu skema-skema itu, yang kita dengarkan malah hajar investasi.

Pada periode pertama Jokowi tidak ada peristiwa berdarah seperti era Soeharto...
Memang tidak sama persis. Tapi gini, ada kesamaan-kesamaan elemen, yaitu penekanan pada pembangunan fisik, ekonomi infrasutruktur, investasi, dan karena itu dia perlu melakukan pengendalian karena bisnis tidak mau ada instablitas --terutama tadi yang saya bilang, bisnis yang agak gelap, yang tidak punya skema-skema demokratis di dalam tubuhnya.

Kembali ke persoalan paket revisi UU tadi. Ini seperti bukan Jokowi yang kita kenal pada awal pemerintahan hingga empat tahun sesudahnya?
Iya betul, menurut saya yang menarik ini sebetulnya publik, rakyat Indonesia seperti terkecoh ketika pemilu.

Terkecoh?
Seakan-akan ada dua kubu (pemilu) yang tidak akan bertemu sampai kiamat sehingga ada orang bisa bercerai. Tapi ternyata dengan mudah partai politik ini, yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat itu, dengan mudah bisa ketemu di banyak agenda. Mereka bisa memilih Ketua KPK, 56 anggota DPR tidak ada satupun yang berbeda. Ini sangat menarik, tidak ada oposisi lagi.

Anda ingin mengatakan pemilu kemarin hanya seolah-olah menampilkan dua kubu yang secara diametral berseberangan, padahal tidak?
Kalau kami sejak awal sudah membaca bahwa pertarungan ini cuma gimmick ya. Tentu saja rakyat di bawah itu betul-betul bertarung karena enggak tahu, tapi elit sebetulnya tidak pernah sungguh-sungguh bertarung karena mereka masih bisa beli-beli saham gitu ya.

Saya ngebayangin dulu kalau kita berantem dan berantemnya serius belanja ke warungnya saja enggak mau, gitu kan. Ini ada konsesasi di balik itu dan kalau kita lihat memang begitu.

Ini satu-satu (rancangan UU) keluar, kita bingung, tapi lama-lama gambarnya keluar jelas... ooh ini sebetulnya memang bagi-bagi kapling dan karena itu kemudian mereka satu suara. Padahal kita tahu belum lama ini DPR gontok-gontokan seperi... wah, gitu. Tapi langsung selesai. Semua setuju, banyak hal setuju.

Intinya itu soal perampasan hak, soal bagi-bagi kapling, kemudian mereka perlu membuat pengamanan-pengamanan. Di situlah muncul RKUHP, UU Pemasyarakatan, Revisi Undang-undang KPK, dan lain-lain. (Bersambung)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top