Ketua KPU Arief Budiman (2 - Habis)

Jika Pemerintah Menekan, Semua Pihak Punya Kesempatan Menekan KPU

publicanews - berita politik & hukumKetua KPU Arief Budiman. (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima ratusan aduan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu. Mereka telah memutus ratusan kasus yang melibatkan Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) di berbagai level. Bahkan dua komisioner KPU Pusat juga dinyatakan bersalah melanggar etik dalam pelaksanaan Pemilu 2019 lalu.

Kedua komisioner tersebut adalah Koordinator Divisi Teknis dan Logistik Ilham Saputra dan Koordinator Divisi SDM Evi Novida Ginting Manik. Menanggapi putusan DKPP tersebut, KPU kemudian menukar jabatan keduanya.

Begitu banyak gugatan dialamatkan pada KPU melalui DKPP, pasca Pemilu lalu. Bagaimana KPU menyikapinya? Berikut kutipan wawancara Bimo Putro Prihandono dan Mursidi Hartono dengan Ketua KPU Pusat Arief Budiman di kantornya, beberapa waktu lalu.


KPU mengalami tekanan besar dalam pemilu kemarin?
Di mana-mana selalu ada tekanan. Mulai tahap awal, dalam bentuk regulasi, banyak tekanan. Masyarakat menilai, kami anggap itu masukan atau catatan bagi kami.

Tekanan dari pemilik kekuasaan?
Sejak kita membuat Peraturan KPU, semua kita undang mulai NGO, parpol, pemerintah, DPR, semua diberi kesempatan yang sama. Jika pemerintah menekan, semua pihak dapat kesempatan menekan. Semua kita dengarkan.

Kabarnya, Anda juga mengalami tekanan. Benar?
Ah, kalau soal hoaks dan tidak punya dampak luas, saya biarkan saja. Cukup saya klairifikasi di media sosial. Contoh, saya dibilang adik dari Soe Hok Gie (kebetulan kakak mendiang aktivis itu bernama sama, Arief Budiman; red). Saya keturunan Cina. Saya jelaskan saya lahir di sini, ini keluarga saya.

Kalau yang substansial, seperti isu 7 kontainer kotak suara, saya laporkan ke polisi karena berbahaya. Kemudian kabar KPU sudah men-setting server di Singapura untuk memenangkan salah satu paslon, ini jugga berbahaya dan saya laporkan ke polisi.

Soal petugas KPPS yang meninggal sampai ratusan orang. Nyaris tidak ada tindakan autopsi sehingga menimbulkan banyak kecurigaan...
Orang meninggal diautopsi itu kan kita tanya meninggalnya kenapa? Mereka meninggal itu karena hal yang wajar, seperti sakit, kelelahan, stres. Bukan penyebab yang tidak wajar. Justru yang nyuruh (autopsi) yang aneh.

Kenapa? Mereka petugas penyelenggara pemilu, hajat publik. Tidak bolehkah orang tahu?
Kalau anggota keluarga Anda sakit, lalu meninggal, kemudian orang meminta diautopsi, bagaimana perasaan keluarga?

Konteksnya sudah berbeda...
Lha... kan sudah dijelaskan di media-media mengapa mereka meninggal. Anda ikuti dong. Kalau anggota keluarganya tidak menghendaki autopsi bagaimana?

(Arief Budiman berputar-putar menganalogikan kematian petugas KPPS dengan kematian personal keluarga kita. Ia terkesan enggan membicarakan isu lama yang belum terjawab ini)

Kembali lagi, Anda tidak lelah menghadapi tekanan?
Tentu cape, tapi tidak boleh tidak ada yang mengurusi pemilu kita. Saya dipercaya untuk memimpin lembaga ini, saya kerjakan dengan rasa senang, rasa suka, lelah yang muncul harus dijadikan nikmat. Jadinya tidak terasa lelah.

Saya tidak dopping. Keluarga terkadang keberatan kok sampai malem-malem. Saya jelaskan ini kan tanggung jawab negara yang diberikan ke kita, ya kita tunaikan dengan baik. Bukan untuk generasi sekarang tapi generasi akan datang.

Komisioner lainnya ada yang mengeluh?
Komisioner lain sama kelehan, mereka banyak tekanan, pikiran. Tapi mereka sadar sudah mengambil keputusan, jadi segala konsekuensinya sudah tahu. Di KPU tidak boleh cuti bagi setingkat komisioner.

Apa yang sudah dilakukan KPU untuk membenahi sistem menjelang Pilkada 2020?
Pemilu kita semakin baik. Partisipasi masyarakat bukan hanya saat pemungutan suara, tapi lebih dari itu. Ketika KPU membuat Situng banyak orang ikut mengawal proses penghitungan.

Kita tanyakan ke masyarakat mau tahu tentang apa? KPU menyediakan semua. Jika dikatakan proses itu belum sempurna, memang iya. Tapi kami telah melakukan hal yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui tentang pemilu.

Bagaimana mengurangi gugatan sengketa pemilu, yang banyak diajukan ke Mahkamah Konstitusi maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)?
Pilkada ini kan menjadi wilayah KPUD. Catatan pentingnya, Anda (KPU Daerah) harus bekerja semakin transparan, Anda bekerja dengan integritas. Semoga semakin dipercaya, legitimasi cukup bagus.

Masa kampanye Pilkada 2020 dipersingkat. Alasannya?
Sebetulnya ketentuan (kampanye) enggak berubah karena kampanye tiga hari setelah penetapan dan berhenti sebelum masa tenang. Jadi kita lihat ada beberapa tahapan bisa diselesaikan cepat, ya bisa memungkinkan kampanye bisa juga dipercepat.***

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top