Ketua KPU Arief Budiman (1)

Siapa pun yang Kecewa KPU Bisa Melapor

publicanews - berita politik & hukumKetua KPU Pusat Arief Budiman. (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima ratusan aduan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu. Mereka telah memutus ratusan kasus yang melibatkan Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) di berbagai level. Bahkan dua komisioner KPU Pusat juga dinyatakan bersalah melanggar etik dalam pelaksanaan Pemilu 2019 lalu.

Kedua komisioner tersebut adalah Koordinator Divisi Teknis dan Logistik Ilham Saputra dan Koordinator Divisi SDM Evi Novida Ginting Manik. Menanggapi putusan DKPP tersebut, KPU kemudian menukar jabatan keduanya.

Begitu banyak gugatan dialamatkan pada KPU melalui DKPP, pasca Pemilu lalu. Bagaimana KPU menyikapinya? Berikut kutipan wawancara Bimo Putro Prihandono dan Mursidi Hartono dengan Ketua KPU Pusat Arief Budiman di kantornya, beberapa waktu lalu.


DKPP menyatakan dua komisioner KPU bersalah melanggar etik. Kenapa bisa terjadi?
Tentunya kami menghormati putusan DKPP karena DKPP itu kan oleh undang-undang disebut sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga, selain KPU dan Bawaslu.

Artinya, bahkan komisoner KPU Pusat pun melanggar...
Kami sangat kecewa atas putusan tersebut. Ya dalam pandangan kami apa yang kami kerjakan sesuai dengan ketentuan. Tapi KPU tidak mungkin menilai dirinya sendiri.

Bagi kami, Anda (komisioner) harus memegang teguh ketentuan yang ada dalam pelaksanaan pemilu. Jika Anda sudah berupaya menjalankan ketentuan itu tapi ada pihak lain yang menilai beda, ya Anda hormati. Terpenting kita harus perbaiki diri.

KPU memproses Ilham Sahputra dan Evi Novida?
Kami tindak lanjuti, mereka tidak lagi sebagai koordinator divisi yang disebutkan dalam putusan DKKP. Sekarang ditempatkan di divisi yang berbeda dari sebelumnya. Kita harus tempatkan orang berdasarkan kemampuannya.

Keduanya dinyatakan bersalah. Bolehkah KPU sekadar merotasi posisi komisioner?
Kami menanyakan putusan itu melanggar etik atau tidak, tapi kalau sampai pada pelanggaran etik ya tidak harus dipindah di posisi apa. Putusannya kan tidak boleh di posisi saat ini. Sebenarnya agak merepotkan karena siapa yang tahu kemampuan anggota KPU? Kan kita.

Semua anggota KPU dinilai mampu menjalankan tugas yang diembankan. Tidak terlalu pas juga dia (komisioner) harus dipaksakan berada di divisi yang lain.

Sidang DKPP mempersoalkan etik penyelenggara pemilu. Begitu pentingkah putusan DKPP?
Sebenarnya persoalan etik harusnya tidak sampai maju persidangan. Pendapat kami, ya seharusnya cukup dipersoalkan internal. Jadi kami perbaiki diri, kami lakukan evaluasi yakni melakukan rotasi divisi. Bukanlah lewat putusan DKPP.

Kami juga koreksi diri loh, ini kenapa salah. Tapi karena sudah diputus ya sudah. Kita juga sudah melakukan pembelaan dalam sidang.

DKPP sudah melakukan sidang kasus ratusan perkara etik. Ini sangat banyak?
Siapa pun yang kecewa terhadap kebijakan KPU bisa melaporkan. Laporan sebenarnya bisa ribuan. Misalnya, (kasus) rekrutmen di provinsi dan kota. Jumlah anggota KPU se-Indonesia saja ada 2.700 lebih. Belum lagi saat perekrutan jumlahnya dua kali lipat.

Apalagi ada seleksi pencalonan yang melalui berbagai macam tes, jumlahnya bisa tiga kali lipat. Misal ada 2000 orang yang terpilih, sedangkan 5000 lainnya kecewa. Mereka inilah yang melapor ke DKPP.

Saya kasih contoh soal pencalonan, ada calon DPRD yang tidak memenuhi syarat. Ini saja berapa jumlah kandidat yang daftar, totalnya 220 ribu kandidat. Bayangkan jika ada 10 persen yang kecewa dengan kebijakan KPU. Artinya ada potensi ribuan laporan.

Tapi juga ada faktor 'kelalaian' KPU dalam kasus-kasus tersebut?
Sisi kuantitatif atau jumlah laporan bukan satu-satunya ukuran untuk kinerja kita. Kebijakan kami itu banyak, soal kampanye ada ribuan. Jika diukur kuantitiatfnya, angka itu akan muncul. Banyak pola, banyak aduan di daerah-daerah. Tinggal kita lihat aja.

Menurut Anda, kesalahan seperti apa yang banyak dibuat anggota KPU?
Kesalahan-kesalahan yang dibuat temen-temen sifatnya administratif, ada juga yang substansial.

Bagaimana dengan kasus Komisoner Ilham Saputra dan Evi Novida?
Kasus Ilham yang mengemuka karena dianggap lambat memproses pencalonan kandidat anggota legislatif. Tapi selama proses secara substansi ada yang salah enggak?

Kasus Bu Evi soal rekrutmen, kita dituduh tidak konsisten. Dibanding kasus yang mana? Kemudian pada tahap apa, karena setiap tahapan regulasi tidak sama, apalagi rekrutmen.

Ada banyak putusan DKPP yang meminta Ketua KPU daerah dicopot. Apa yang terjadi?
Itu konsekuensi logis sebagai ketua karena dia yang bertanggung jawab. Meskipun kesalahan ada pada pekerjaan spesifik dan teknis anggota, dalam organisasi pimpinanlah yang bertanggung jawab.

Anda pernah dilaporkan?
Di antara banyak kasus, saya yakin kan yang paling banyak (dilaporkan) adalah saya. Semua dokumen kan banyak yang tanda tangan saya. Tapi dianggap tidak bekerja lebih baik, bukan itu ukurannya.

Jangan-jangan di balik pelanggaran etik itu sesungguhnya ada kepentingan politik anggota KPU tersebut. Komentar Anda?
Saya tidak bisa memastikan, tapi yang bisa saya pastikan kita membuat syarat-syarat dalam perekrutan. Anda (anggota KPU) tidak boleh tidak independen. Anda harus punya kemampuan tentang pemilu. Mereka bukan hanya harus memahami syaratnya, tapi juga mengimplementasikan syarat itu.

Dalam konteks pemilu, anggota KPU itu memiliki power. Bagaimana menyadarkan mereka agar menggunakan kekuasaan sebagaimana mestinya?
Kita punya divisi yang mengurus SDM. Jadi selain pelatihan atau bimbingan teknis, kita juga lakukan pengawasan. Jika kita menangkap anggota melanggar, kita sendiri yang melapor. Contohnya kasus di Kuala Lumpur (kertas suara yang telah tercoblos). Kita meyakini ada problem. Pembuktiannya melalui sidang kode etik. (bersambung)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top