Yudi Purnomo Harahap (2)

Kita Menjaga Jangan Sampai KPK Dibajak

publicanews - berita politik & hukumKetua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, KONFLIK internal di tubuh KPK menghangat di tengah panasnya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berhasil digulung lembaga antirasuah itu.

Sebut misalnya, surat penyidik KPK ke Presiden Joko Widodo yang bocor, kemudian kasus pengangkatan 21 penyidik KPK yang menyulut protes, ataupun upaya PTUN terhadap pimpinan KPK yang dilakukan tiga pegawai.

Perseteruan itu membuat pengamat menyebut lima pimpinan KPK seperti indekos di Gedung KPK. Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap menepis dominasi organisasi kepegawaian tersebut..

"Ketika dibilang katanya Wadah Pegawai berkuasa di KPK, tidak juga, yang berkuasa pimpinanlah," kata Yudi saat berbincang dengan Hartati dan Edi Hartanto dari Publicanews di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Pendapat Anda terhadap pimpinan KPK jilid IV ini seperti apa?
Ya, saya tidak bisa menyampaikan catatannya karena kan itu lebih ke masalah internal kami. Yang jelas harapan ke depan, pimpinan juga dituntut untuk menegakkan etika secara zero tolerance. Artinya ketika ada orang atau pegawai KPK, siapapun dia, baik itu jabatannya deputi, direktur, dia harus mendapat hukuman tegas. Bahwa ketika dia melanggar kode etik, ya hukum. Karena zero tolerance, karena itulah yang selama ini menjadi salah satu added value-nya KPK.

Kemudian, yang kedua, pimpinan juga harus saling mengawasi. Ketika ada satu pimpinan sudah mulai lalalelo, sudah mulai ada aneh-aneh, diduga melakukan pelanggaran etik, segera bentuk komite etik.

Apakah berarti ada ketidakpuasan dengan kepemimpinan saat ini?
Enggak, ini bukan masalah puas tidak puas. Kan kita evaluasi dari awal masuk, kita penginnya seperti apa idealnya. Ketika faktualnya ternyata tidak seperti itu ya saya pikir tidak jadi masalah.

Seperti yang saya bilang, dari kami pegawai KPK, siapapun yang masuk dipilih di sana, buruknya pun kita hadapi di dalam.

Apakah itu yang menyebabkan muncul rumor ada konflik internal di tubuh KPK?
Kita pegawai KPK orang-orang yang kritis. Kita pun kritis Ketika ada kesalahan atau hal yang tidak benar. Wah, tidak semua kita kritisi... Ketika dibilang katanya Wadah Pegawai berkuasa di KPK, tidak juga, yang berkuasa pimpinanlah, berlimalah. Mereka penyelidik, penyidik, penuntut yang berkuasa di organisasi ini.

Wadah Pegawai KPK kan sama seperti serikat pekerja yang lain. Kita kan posisinya sebagai penegak hukum, bahwa ada kode etik enggak boleh pimpinan ketemu orang lain. Kemudian tidak boleh pimpinan privilege ke satu tempat, satu kelompok, jadi kita jagalah semua itu dari dalam.

Apa yang membuat kemudian ada insiden PTUN terhadap pimpinan KPK?
Ketika pimpinan melakukan rotasi kita maju PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Kenapa? Karena kita sampaikan pada pimpinan bahwa kebijakan ini salah, bahwa mau rotasi tanpa ada dasar, hanya berdasarkan atasan, ini berbahaya. Nanti atasan akan semaunya, atasan akan main-mainin kasus bawahanya yang kritis.

Di KPK itu saling mengawasi. Saya diawasi oleh temen saya, saya mengawasi atasan saya, atasan kita mengawasi kita dan kita saling melapor. Misalnya, ada atasan saya yang bertemu pihak yang berperkara kita bisa lapor, makanya ini kan yang menjadi rantainya KPK, menjaga KPK. Setiap orang menjadi penjaga bagi yang lain sehingga enggak berani (melanggar).

Nah, kalau semua yang kritis dirotasi seenaknya oleh atasan, ya nanti kalau lapor, kamu saya pindahin ke sana ya, seperti itu ya.

Apa respon pimpinan KPK atas sikap kritis tersebut?
Alhamdulilah pimpinan memahami ya. Dari 365 hari paling kita beda pendapat dengan pimpinan berapa hari saja, yang lainnya operasional. Jadi Wadah Pegawai pun tidak ikut ekspose, kita tidak pernah diisukan mempunyai privilage.

Dalam hal apa saja Pimpinan dirasa tidak bersikap benar?
Seperti yang tadi saya sampaikan, saya tidak bisa menyampaikan evaluasi pimpinan Jilid IV, ya karena evaluasi itu internal.

Orang luar menangkap kesan ada gesekan antara pegawai dan pimpinan KPK. Tanggapan Anda?
Sebenarnya itu bukan gesekan, itu dinamika di KPK. Kenapa sih di KPK ada dinamika, berarti KPK sehat. Ada orang melihat ada kesalahan sekecil apapun itu semua berteriak, berbahaya kan ketika ada kesalahan didiamkan. Itu kan yang menjadi kehancuran lembaga-lembaga KPK sebelumnya.

Jadi justru ini kan ada koreksi, pimpinan salah kita berani, mana ada lembaga-lembaga negara seperti ini? Kita koreksi, kita gugat. Jadi ini adalah sebuah dinamika yang sangat bagus.

Justru berbahaya jika di KPK anteng-anteng aja. Wadah Pegawai itu adalah guardian of KPK dari dalam, kalau di luar kan banyaklah. Jadi kita di dalam kan lebih tahu, ini kebijakan misalnya akan menghambat pemberantasan korupsi. Itu yang kita kritik.

KPK memang tidak ideal, namun kita jaga itu jangan sampai nanti KPK dibajak. Ini sangat berbahaya karena korupsi ini sudah dilakukan oleh semua pejabat, tentu kan mereka enggak akan tinggal diam. Punya uang, punya kuasa, akhirnya mereka fight back, macam-macam cara hukum mereka lakukan, seperti praperadilan dan lain sebagainya.

Kembali soal mem-PTUN-kan pimpinan KPK. Kenapa bisa sampai sejauh itu?
Walaupun berantem kita tetap punya hubungan yang baik. Ini kan istilahnya pertempuran secara konstitusional. Kita kan sudah berapa kali audiensi, berapa kali kirim surat, ketika tidak tercapai titik temu kita PTUN.

Di PTUN semua disampaikan argumentasi, berjalan, akhirnya pimpinan memahami bahwa bener juga, jangan sampai terjadi seperti itu. Akhirnya pimpinan mau mengubah SK-nya, kemudian ada peraturan baru WP pun diajak (bicara dalam soal mutasi pegawai; red)

(Karena sudah ada perdamaian dan pimpinan KPK mencabut SK tentang rotasi tiga pegawai, PTUN memutuskan gugatan WP tersebut ditolak)

Kesannya, gesekan antara WP terjadi hanya pada masa kepemimpinan Jilid IV ini?
Ya... saya pikir dari sebelum-sebelumnya sudah ada lah, cuma mungkin ada beberapa hal yang krusial. Jadi mungkin ini karena keluar aja ya, ada PTUN.

Bisa digambarkan sejauh apa sih konflik pimpinan KPK dengan WP?
Konflik internal itu dinamika di KPK, toh konfliknya hanya sebatas debat apakah ini setuju atau tidak setuju. Bukan sampai berantem pukul-pukulan. Toh yang penting kinerja KPK tetap mentereng.

(Yudi sangat rapat menutup informasi soal apa sesungguhnya terjadi di dalam tubuh KPK)

Enggak ada konflik sampai melebar, pimpinan butuh tenaga penyidik dan banyak kasus-kasus besar dan kami dari WP melihat itu adalah sebuah keharusan dan tidak ada peraturan yang dilanggar, ya sudah. (Bersambung)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top