Yudi Purnomo Harahap (1)

Pimpinan KPK Jangan Orang Titipan, Harus Independen

publicanews - berita politik & hukumKetua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo .(Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV akan berakhir pada Desember 2019. Panitia seleksi untuk memilih kandidat pimpinan lembaga antirasuah sudah terbentuk, pendaftaran para calon sudah dibuka sejak 17 Juni hingga 4 Juli mendatang.

Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang menegaskan tidak akan ikut berkompetisi kembali untuk periode 2020-2024. Sedangkan Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan, dan Laode M Syarif sama sekali belum memberi tanggapan.

Wadah Pegawai (WP) KPK mempersilakan pimpinan lama maju lagi. Namun, Ketua WP Yudi Purnomo Harahap mengingatkan belum ada sejarahnya pimpinan lama terpilih lagi. "Silakan saja kalau merasa di KPK belum cukup, merasa perlu tambah lagi 4 tahun berikutnya," kata Yudi saat berbincang dengan Hartati dan Edi Hartanto dari Publicanews, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Kepemimpinan KPK akan berakhir di pengujung 2019. Sejauh ini bagaimana tanggappan WP bila ada pimpinan berniat maju lagi?
Kalau saya tidak mengetahui pasti ya karena kan pendaftaran belum ditutup, tanggal 4 Juli. Walaupun sudah ada dua orang yang deklarasi tidak maju ya, tapi untuk yang tiga pimpinan lain kan belum ada tanda-tanda juga apakah mereka maju atau tidak maju.

Kita tetap berpedoman pada aturan yang berlaku di mana kalau memang ingin maju ya silakan daftar. Walaupun memang hingga saat ini sejarahnya belum ada pimpinan KPK yang terpilih dua kali berturut-turut. Artinya selama delapan tahun memimpin KPK seperti itu.

Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh DPR. Memang ada beberapa yang maju lagi seperti pak Chandra Hamzah sempet maju lagi, cuma kan gagal.

Apakah WP berharap ada dari pimpinan KPK jilid IV ini untuk maju kembali?
Ya bagi kami sih maju atau tidak maju kan pilihan pribadi masing-masing, kami tidak bisa mencampuri. Silakan saja kalau merasa di KPK belum cukup, merasa perlu tambah lagi 4 tahun berikutnya. Tapi untuk memberikan kesempatan yang lain juga tidak jadi masalah.

Kan bukan Wadah Pegawai yang milih, tapi Pansel sama DPR, disaring dua kali. Biar kompetisinya fair, terbuka. Jangan sampai karena dia petahana ada kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Pansel.

Perlu dipertegas juga, sampaikan juga pada publik, tujuannya maju untuk periode kedua itu apa. Itu juga harus jelas. Itu aja sih dari kami. Silakan saja, yang penting pertama deklarasi aja, declare dia maju, kenapa dia mau maju. Apa yang ingin diperbaiki lagi, apa yang ingin ditambahkan.

Kemudian yang kedua, ketika maju posisinya sama seperti kontestan yang lain dan tidak ada privilege. Misalnya karena dia petahana, kemudian Pansel memberikan kemudahan sampai terpilih lagi. Saya pikir tidaklah.

Apa harapan WP terhadap pimpinan KPK selanjutnya?
Kalau dari kami yang penting adalah pimpinan KPK ke depan itu berani. Dia itu kan sudah running, bukan seperti pimpinan periode sebelumnya yang harus bangun sistem, merekrut SDM, memperbaiki tata kelola misalnya gedung, infrastruktur, dan lainnya.

Jadi sekarang penyelidik, penyidik dan penuntut umum sudah siap. Yang terpenting berani, itu aja. Jadi berani menangani big fish, apapun risikonya.

Menurut Anda, karaktrer seperti apa yang diperlukan bagi pimpinan KPK mendatang?
Mereka ukur dulu dong baju mereka, ukur dulu kedalaman mereka, udah jadi orang bener belum selama ini. Jangan sampai nanti karena nafsu menjadi jobseeker gitu kan, mencari kerja, wah semua administarasi bisa nih, untung-untungan. Atau yang kedua buat gagah-gagahan. Wah, jadi pimpinan KPK kayanya enak nih. Kerjanya bisa keluar negeri, gaji gede. Jangan sampai seperti itu. karena yang perlu kan idealisme.

Jangan sampai tadi, orang-orang yang dipilih akhirnya orang-orang yang rekam jejaknya, reputasinya, buruk sehingga ketika menangani big fish ternyata mereka punya kelemahan. Akhirnya dilaporkan, akhirnya jadi tersangka.

Ketika pimpinan KPK jadi tersangka, dia akan diberhentikan sementara. Presiden enggak bisa nunjuk Plt (pelaksana tugas) gitu kan, karena cuma satu orang (yang tersangka). (KPK) masih berjalan, kecuali tinggal dua orang jadi bisa nunjuk tiga orang.

Jadi jangan sampai lagi ternyata ada satu pimpinan bermasalah. Nah selama ini kan seperti itu yang terjadi, polanya kan karena memang dari awal penelusuran rekam jejaknya itu tidak bagus.

Kemudian juga harus memahami keahlian dia, kemampuan dia. Tapi yang penting dari segalanya itu integritas, bahwa dia tidak mau kompromi, dia mau menjadi pimpinan KPK karena keinginan sendiri. Kemudian juga independen, tidak punya conflict of interest, bukan orang suruhan atau titipan.

Jadi harus bebas, luwes, karena kasihan KPK, yang lebih kasian lagi nasib pemberantasan korupsi ini mau dibawa kemana. Enggak kebayang KPK akhirnya karena pimpinannya ternyata tidak baik, tidak bagus ya akhirnya limbung.

KPK berdiri sejak 2002. Bagaimana Anda melihat perjalanan ini?
Ya, lembaga ini sudah berdiri 16 tahun. Jadi jangan sampai periode pimpinan jilid V itu jadi yang terburuk selama keberadaan KPK, harusnya lebih bagus. Dulu kan membangun reputasi KPK. Dulu kan buktikan dulu, nangkap orang kemudian.

Coba lihat, di dunia mana pun mana ada yang bisa nangkep Ketua DPR, kemudian hakim, jaksa, gubernur, menteri. Enggak ada. Apalagi sebanyak ini ya, sebanyak KPK, enggak ada. Di tempat lain ketika ada satu asisten deputi menteri korupsi aja bisa heboh satu negara. Kalau di Indonesia kan tiba-tiba menjadi hal yang biasa.

Kemudian pimpinan yang berani untuk menghadapi teror terhadap KPK, terhadap upaya yang melemahkan KPK, undang-undang Tipikor seperti kemarin.

Jangan sampai KPK dilemahkan dari sisi kewenangan. Itu yang penting juga. Jadi, pemimpin KPK juga jangan hanya yang jago lobi atau diplomasi tapi, ya juga berani, yang konfrontatif ketika ada sebuah kebijakan yang akan melemahkan KPK.(bersambung)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top