Ketua Bawaslu Abhan (Habis)

Maraknya Kotak Kosong Pilkada Dipicu Sikap Pragmatis Parpol

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu Abhan. (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, TREN kotak kosong dalam Pilkada 2018 mengalami kenaikan di banding tahun-tahun sebelumnya. Sulitnya persayaratan pencalonan perseorangan dan sikap pragmatis dari partai politik dianggap sebagai pemicu melonjaknya kotak kosong.

"Fenomena kotak kosong dari tahun ke tahun meningkat," kata Ketua Bawaslu Abhan saat berbincang dengan Edi Hartanto dan Bimo Putro Prihandono dari Publicanews di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (10/5). Berikut perbincangannya:

Bagaimana fenomena kotak kosong dibanding Pilkada sebelumnya?
Fenomena kotak kosong dari tahun ke tahun meningkat. Pada 2015 diikuti 269 daerah itu ada 3, lalu 2017 diikuti 101 ada 9, kemudian 2018 diikuti 171 ini naik ada 14. Menariknya 2015 calon tunggal tidak didukung partai, pada 2017 mayoritas didukung partai.

Apa yang membuat fenomena kotak kosong meningkat?
Kalau saya melihatnya ini ya kembali kepada parpol. Karena apapun yang punya hak mengajukan kan parpol.

Kemudian, sulitnya jalur perseorangan yakni dukungan orang yang harus tandatangan dan nanti diverifikasinya faktual. Kalau satu dukungan nggak bener jadi masalah. Menurut saya, iya tanggung jawab parpol yang punya hak.

Apakah ada kaitan dengan money politic?
Mungkin parpol maunya ambil pragmatis ya, ini yang sudah kuat, apalagi didukung mayoritas partai. (Tetapi) saya kembalikan ke partai.

Menurut kami sebagai kontestansi harusnya ada lawan yang jelas. Masyarakat punya alternatif. Tapi, kalau nggak didukung partai politik ya susah.

Belum pernah terjadi calon tidak didukung menang. Alasanya karena calon menang itu kan memperoleh 51 plus satu dari suara sah di TPS bukan dari DPT.

Logikanya kalau calon tunggal, kalau mau pilih saya kamu datang ke TPS. Kalau nggak mau pilih ya nggak datang.

Kemudian ada wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD.
Saya melihat pemilu di demokrasi ada kekurangan iya. Tapi harus diperbaiki, cari tikusnya, kalau tikusnya terkait money politic, kita eliminir. Demokrasi menurut saya pilihan tepat bagi bangsa indonesia.

Dalam demokrasi, partisipasi masyarakat sagat berperan. Kita sistem presidential, ini eksekutif. Presiden bisa dipilih langsung. Jalan demokrasi harus kita kuatkan.

Bagaimana dengan pendanaan Pilkada?
Bawaslu didanai dengan APBD masing-masing kabupaten, pilgub dari provinsi, kita hanya himpun saja. Ini sifatnya bervariatif, ada yg berkecukupan, ada yang sangat minimalis sehingga anggaran pengawasan berkurang.

Kalau pemilu memang semua APBN. Kami distribusi pengawasan sampai ke tingkat TPS. Di pilkada insya allah tercukupi.

Bila Pemilu alokasi untuk honor penyelenggara pengawasan sampai ke tingkat desa. Penganggaran bawaslu rendah karena kalau logistik kan KPU yang memfasilitasi semua.

APK (anggaran peraga kampanye) untuk pemilu besar sekali. Anggaran negara besar ini, sebenarnya negara kan sudah merancang agar cost politic rendah mencoba menghemat anggaran. Yang murah itu apa, ya blusukan.

Dalam kampanye pemberian apa yang dilarang?
Ada beberapa pemberian materi yang tidak boleh contohnya uang dan barang2 yang sifatnya mempengaruhi.

Pemberian yang boleh itu cenderamata atau bahan kampanye, kaus, mug, stiker, nilai rupiahnya ga boleh lebih dari Rp 60 ribu. Sembako, misalnya, nggak boleh*** (Habis)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top