Ketua Bawaslu Abhan (2)

ASN Dilarang Kenakan Atribut Saat Kampanye

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu Abhan. (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) atau ASN (Aparatus Sipil Negara) sebagai warga negara memiliki hak memilih dalam pilkada atau pun pemilu. Itu sebabnya, ASN berhak untuk mengikuti kampanye pasangan calon kepala daerah.

"Sebagai orang yang punya hak pilih, wajar ketika dia ingin mendengarkan visi misi dari paslon," kata Ketua Bawaslu Abhan saat berbincang dengan Edi Hartanto dan Bimo Putro Prihandono dari Publicanews di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (10/5). Berikut perbincangannya:

Bagaimana batasan ASN terkait dengan kampanye?
PNS itu masih punya hak pilih, beda dengan hak pilihnya TNI, Polri yang dicabut, maka sebagai orang yang punya hak pilih, wajar ketika dia ingin mendengarkan visi misi dari paslon.

Tapi ketika dia menghadiri kampanye itu dia tidak boleh menggunakan atribut parpol, dia tidak boleh menggunakan atribut sebagai PNS nya. Dia datang sendiri bukan untuk memobilisasi organ induknya PNS. Prinsipnya ASN itu tidak boleh menunjukkan keberpihakannya.

Menpan RB sudah mengatur melalui surat peredarannya, misalnya ketika PNS ketemu kandidat kemudian selfi bareng tunjukkan identitas lalu foto diupload, itu tidak boleh.

Sejauh apa temuan pelanggaran ASN menjelang pilkada?
Di dalam pilkada memang banyak, kemarin yang kita tindak lanjuti adalah terkait ASN. Ada ratusan, mulai adanya rombongan yang ikut Sekda-nya nyalon itu kan jelas keberpihakan, itu kami rekomendasi ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk diberikan sanksi-sanksi.

Ada berapa kasus pelanggaran ASN dalam Pilakda 2018?
Ratusan ASN yang terindikasi pelanggaran itu, memang sanksi variatif yang efektif adalah teguran itu ya peringatan keras. Kalau keterlibatan dengan kepala desa yang divonis pengadilan ada di Jabar.

Apa pelanggaran yang paling dominan yang dilakukan ASN?
Pelanggaran dominan adalah hadir ketika deklarasi. Ketentuannya petahana dilarang memobilisasi karena itu berpotensi memobilisasi birokrasi. Bahkan dilarang memutasi jabatan di struktural mereka selama 6 bulan sebelum hari H pendaftaran.

Kasus Pilkada yang menyita perhatian adalah pemilihan Walikota Makasar, bagaimana Bawaslu menyikapi hal itu?
Panwas sudah memutuskan, ketika ada gugatan itu Panwaslu menolak tapi setelah itu ada upaya hukum ke pengadilan tinggi tata usaha negara dan ternyata dinyatakaan diskualifikasi. Panwaslu tetap berpandangan, memang tidak ada pelanggaran karena itu sebelum sebagai peserta pilkada.

Kami menyayangkan dengan putusan PTTUN karena buat kami bukan pelanggaran. Karena sudah diputuskan di MA, putusan itu jadi kewajiban KPU menindaklanjuti. Sengketa Pilkada juga Ada di Pare-pare di Palopo didiskualifikasi.

Atas kasus-kasus itu bagaimana pandangan Bawaslu?
Ya kita wait and see, bagaimana nanti KPU tidak akan mengambil putusan MA.

Artinya Paslon tersebut akan menghadapi kotak kosong?
Sekarang apakah ada undang-undang hukum apalagi kurang tahu. Masih tarik ulur, KPU juga belum eksekusi. Kita lihat dia ngajukan lagi atau nggak.

Dalam Pilkada 2018 ada berapa kotak kosong?
Kalau nggak salah ada 15 daerah yang kabupaten kota yang calon tunggal lawannya kotak kosong.

Bagaimana mengantisipasi pelaksaan Pilkada tersebut?
Potensi pelanggaran tetap ada. Bukan berarti kotak kosong lengah pengawasan, karena potensi pelanggaran justru banyak. Bisa juga money politic.

Dalam konteks untuk mengawasi ini harus ada pemantau di daerah, nantinya kalau ada gugatan sengketa hasil biar bisa mengajukan ke MK. Karena ketika hanya ada calon tunggal, ada dua persoalan yang bisa mengajukan gugatan hanya pemantau pemilu yang terdata. Kalau nggak ada yang nggak akan bisa, secara pribadi nggak bisa.

Kesiapan di kabupaten ada, sampai hari ini juga masih kosong. Kami sudah turun ke daerah untuk mendorong bentuk aspirasi masyarakat.

Paling banyak ada di daerah Banten. Ada dua atau tiga kasus melawan kotak kosong. (Bersambung)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top