Bawaslu Tak Larang Kaus #2019GantiPresiden

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu Abhan. (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, GEGER kaus bertagar dengan nuansa politik meruak, menyusul insiden intimidasi pada acara Car Free Day di Bunderan HI, Jakarta, akhir April lalu.

Demi menghindari konflik, Pemprov DKI Jakarta dan beberapa daerah lain menegakkan kebijakan pelarangan kaus bertagar politik di kawasan bebas kendaraan bermotor pada Minggu pagi. Satpol PP pun menyisir pengguna jalan yang berkaus bernuansa politik dan menggantinya dengan kaus polos.

Menurut Ketua Bawaslu Abhan, selama ini institusinya tidak mengeluarkan pelarangan kaus bernuansa politik, seperti #2019GantiPresiden dan lainnya. "Saya melihat pelanggarannya sumir," kata Abhan saat berbincang dengan Edi Hartanto dan Bimo Putro Prihandono dariPublicanews di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (10/5). Berikut perbincangannya:


Bagaimana pandangan Bawaslu dalam soal kaus bertagar politik, seperti #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja atau yang lain?
Bawaslu melihatnya ini bagian ekspresi masyarakat, memang tahun 2019 itu ada pemilihan presiden dan wapres. Pemilihan ini diserahkan oleh pemilih, siapa calonnya kita kan juga belum tahu? Secara definitif juga belum tahu. Apakah nanti incumbent yang akan maju lagi, atau siapa kandidat yang ada.

Jadi tidak ada pelanggaran?
Saya melihat pelanggarannya sumir, karena proses pemilu itu kan proses konstitusional, rakyat yang bisa memilih atau menentukan siapa pemimpinnya ke depan, apakah incumbent dipilih lagi, itu kan haknya rakyat.

Saya kira presiden sudah menanggapi, bahwa yang menggantikan dia kan bukan kaus tapi kan rakyat.

Namun, perkembangannya kaus bertagar politis tidak diperbolehkan di CFD?
Itu saya kira wilayah-wilayah dari Satpol PP. Prinsip Bawaslu ketika ada kegiatan-kegiatan kampanye yang belum saatnya, ya jangan kampanye dengan partai politik. Itu kan bukan kampanye, tapi terkait ketertiban umum, kan wilayahnya Satpol pp.

Bagiamana bila pemakai kaus bertagar berdalih Bawaslu tidak melarang untuk acara CFD?
Pertama, paslon juga belum ada. Memang parpol sudah ada, tapi paslon presiden juga belum ada.

Hal itu bisa menimbulkan benturan dengan Satpol PP?
Kalau konteksnya itu, kami berharap bahwa semua harus memperhatikan soal keutuhan NKRI, itu berupa imbauan. Kami tidak bisa melarang, apakah itu norma yang dianggap sebagai pelanggaran.

Itu ekspresi publik, orang berserikat, menyampaikan pendapat. Apakah pendapat itu berada di ruang publik dan mengganggu ketertiban, saya kira itu wilayah polisi. Dari perspektif Bawaslu sebagai pengawas pemilu ya itu tadi, ekspresi publik.

Bagaimana dengan maraknya relawan, apakah sudah dilegalkan?
Saat ini sudah ada relawan masuk parpol, tapi parpol belum bisa berkampanye. Komunitas-komunitas itu kan bukan bagian dari pemilu. Kami sebagai penyelenggara ya mengawasi pemilu.

Pra pemilu sekarang, tapi itu kan (relawan) bukan sebagai peserta pemilu.

Apakah karena belum berlangsung tahapan Pemilu, jadi bukan domain Bawaslu?
Bukan masalah domain atau tidak, tapi masalahnya yang dilakukan itu bukan parpol jadi bukan kewenangan kami.

Namun, ada juga relawan yang digerakkan oleh fungsionaris dari parpol?
Tapi normatifnya bahwa peserta pemilu ya parpol. Ini kan (relawan), kelompok-kelompok masyarakat. Kalau mereka dalam mengekspresikan menggunakan kaus parpol, tentu kami tindak. Tapi mereka kan tidak mengenakan kaus parpol.

Meskipun relawan juga pengurus dari parpol?
Itu kan urusan lain, tapi kalau kita melihat itu pelanggaran ketika ekspresi atribut partai itu muncul.

Ekspresi relawan seolah mewakili partai?
Tapi kan substansi kampanye harus diuji lagi.

Apakah Bawaslu akan turun tangan ketika muncul deklarasi dukungan calon presiden saat ini?
Deklarasi-deklarasi yang dikeluarkan parpol, kami memang turun mengawasi. Tapi sejauh ini belum ada (pelanggaran). Relawan bukan sebagai peserta pemilu dan kami mengawasi sebagai peserta pemilunya.

Bagaimana dengan deklarasi relawan terhadap calon presiden di kantor parpol?
Sepanjang memang tidak ada kegiatan parpol, tidak ada logo-logo dan atribut parpol bukan ranah kami untuk melarang.

Apakah relawan dilarang bawa simbol-simbol partai?
Iya. Kalau mereka membawa simbol-simbol parpol, kita katakan mereka melakukan kegiatan parpol. Ini kan waktunya belum boleh kegiatan kampanye, tetapi kami berikan ruang agar mereka bisa bersosialisasi dengan parpol tentang parpol-parpol yang baru.

Dua hal yang bisa kami perkenankan. Pertama, pasang bendera parpol tidak ada masalah, silakan. Tapi bukannya pasang atau baliho-baliho, gambar-gambar, hanya bendera dan nomornya.

Kedua, adalah kegiatan internal parpol, misalnya ada munas. Pokoknya internal di dalam gedung dan harus diberitakan kepada KPU dan Bawaslu.

Bagimana dengan deklarasi disertai orasi berbentuk mirip kampanye?
Apakah ada simbol-simbol partai politiknya. Kalau itu jelas mengatasnamakan parpol dan itu pimpinan orasi, tentu bisa kita larang karena bagian dari kampanye rapat umum, yang sebenarnya belum saatnya.

Kalau person ke person tidak membawa simbol-simbol parpol, tapi kan tidak bisa diasumsikan sebagai gerakan atau kegiatan parpol.

Memang ini kan diatur undang-undang. Sekarang yang mereka lakukan adalah bentuk kreatifitas mereka. Kita melihatnya kan dari undang-undang, tidak melakukan tindakan di luar undang-undang.

Bawaslu melarang Mayday diisi kampanye. Bagaimana dengan deklarasi Prabowo oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)?
Kemarin kita kan mengimbau agar Mayday tidak ditumpangi kepentingan kampanye. Tapi kan memang tidak ada simbol-simbol parpol. Kegiatan itu kan sebatas person,, sejauh ini ekspresi parpol tidak ditemukan.

Saya melihatnya masih kegiatan politik. Kita kan juga nggak bisa melarang hak berserikat dan menyampaikan pendapat. (bersambung)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top