Ifdhal Kasim, Staf Ahli Deputi V KSP (3 - Habis)

Jangan Masuk Komnas HAM Malah Memporandakan

publicanews - berita politik & hukumIfdhal Kasim. (Foto: Publicanews/Putra)
PUBLICANEWS, PEMERINTAH akhir-akhir ini diterpa sejumlah isu besar, misalnya soal penanganan terhadap aksi intoleransi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ormas, anti Pancasila, UU Pemilu, dan RUU Terorisme.

Belum lagi utang janji kampanye Pemilu 2014 lalu, yang diringkas ke dalam Nawacita, misalnya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Di Kantor Saf Kepresidenan, isu-isu tersebut ditangani Kantor Deputi V Bidang Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM. Ifdhal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM, menjadi staf ahli di sana.

Bagaimana Ifdhal menjelaskan isu-isu tersebut? Berikut petikan wawancara dengan mantan aktivis pendamping anak jalanan di Yogyakarta itu kepada Publicanews, pada sebuah siang di kawasan Menteng, Jakarta Selatan, bulan lalu:

Salah satu janji Nawacita adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bagaimana implementasinya?
Implementasi ini memerlukan konsensus diantara kekuatan politik yang mendukung pemerintah. Oleh karena itu memformulasikan kebijakan ini tidak cuma hanya melalui kekuatan hukum.

Menko Polhukam menawarkan dewan kerukunan nasional, tetapi masih dianggap sangat abstrak. Belum mendapat dukungan dari yang lain, dan jelas masih membutuhkan waktu. Dalam jangka waktu 2 tahun lagi masih sulit untuk terselesaikan.

Saat ini dukungan yang bisa diberikan masih bersifat ad hoc, secara satu persatu. Contohnya akses keadilan untuk korban dalam bentuk pemberian kompensasi dan lain-lain.

Bagaimana dengan kasus Munir?
Kasus Munir sudah cukup jelas dengan melihat rekomendasi TPF (Tim Pencari Fakta). Sudah bukan lagi rahasia. Semua sudah disidik, hanya satu orang saja yang belum.

Dokumen hasil penelitian TPF sudah diserahkan SBY ke Sekretariat Negara. Kenapa tidak dibuka ke publik saja?
Dokumen itu sudah dimasukkan ke online. Jadi sudah bukan rahasia lagi. Jadi untuk kasus Munir, orang-orangnya sudah dilakukan penyidikan.

Banyak orang menginginkan 'yang di atas' Muchdi PR seharusnya juga disidik...
Ya, hanya itu saja yang belum. Dan hal yang perlu dilihat adalah seberapa perlu. Kalau dilihat dari penyidik itu tidak perlu, untuk apa diselidiki lagi.

Khawatir akan membuat guncangan politik baru?
Ya tentu saja, dengan memanggil orang itu memerlukan dukungan dari keterangan-keterangan saksi yang ada. Hal ini sama saja dengan kelompok-kelompok yang gemes melihat polisi tidak bisa menangkap penyiram air keras ke Novel Baswedan.

Berurusan dengan hukum itu tidak bisa disamakan dengan logika di masyarakat yang mau mengambil cara jalanan. Semua ada prosedurnya. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, maka nantinya akan ada orang lain lagi yang menggagalkan hasil penyelidikan ini di pengadilan karena dianggap tidak sesuai.

Halaman selanjutnya


  • 2

    +

    Anda mantan Ketua Komnas HAM. Bagaimana Anda melihat situasi di sana sekarang, ada muncul faksi, penyelewengan keuangan, dan lain-lain.
    Saya tidak bisa membuat komparasi seperti itu. Tidak etis karena saya pernah berada di sana.

    Menurut saya Komnas HAM merupakan institusi yang memiliki tradisi dan sejarah. Oleh karena itu siapa pun yang masuk Komnas sudah memiliki kekayaan, dan tinggal mengolah kekayaan itu saja. Dia masuk ke Komnnas HAM tidak seperti masuk ke ruangan yang kosong.

    Harapan saya, orang yang masuk ke sana bukan malah memporakporandakan Komnas.

    Tradisi seperti apa yang Anda wariskan di Komas HAM?
    Komnas bukanlah organisasi baru yang berdiri 10 tahun. Pada masa dulu, Komnas mampu menjaga independensi ketika masa otoritarian, dan itulah yang menjadi kekayaan Komnas yang seharusnya dijaga oleh setiap anggotanya.

    Seperti klub bola Real Madrid, orang masuk klub itu harusnya melanjutkan tradisi dan sejarah panjang yang telah dimiliki oleh klub. Melanjutkan prestasi. Jangan merombak tradisi yang sudah ada. Tradisi Komnas HAM, salah satunya, adalah independensi.

    Apa yang bisa membangun kesadaran akan tradisi Komnas tersebut?
    Kesadaran akan dimiliki apabila orang itu memilki kompetensi yang cukup. Apabila tidak, ya tentu akan susah.

    Komnas bukanlah partai politik, DPR, pengadilan, atau KPK. Dan juga bukan LSM. Komnas merupakan lembaga yang dibebankan oleh konstitusi untuk menjaga hak setiap orang dari kekuasaan negara dan masyarakat. Sumber pelanggaran HAM tidak hanya dari negara, akan tetapi juga masyarakat.

    Dalam soal LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), misalnya. Orientasi seksual itu sifatnya kan individual. Akan tetapi masyarakat sudah mempunyai konsensus bahwa yang benar itu adalah heteroseksual. Komnas seharusnya tidak boleh ikut dengan masyarakatnya karena dia terpisah dengan masyarakatnya.

  • 3

    +

    Pada masa lalu, Komnas HAM lebih mirip LSM. Model seperti itu masih relevan?
    Komnas pada masa Orba memang seperti LSM, tidak serumit sekarang. Organisasinya harus diubah agar bisa lebih efektif seperti KPK. Akan tetapi juga tidak harus sama persis dengan KPK.

    Bisa diterapkan seperi ASN (Aparatur Sipil Negara). Orang-orang itu digaji sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang ini, lulusan Universitas Harvard dan lain-lain gajinya hanya Rp 3 juta. Akhirnya, mereka yang mempunyai kompetensi lebih tidak mau bekerja di sana.

    Di Malaysia dan Filipina, mereka digaji sama seperti ketika bekerja di law firm. Gaji dari negara. Di indonesia, ketika orang bekerja ke Komnas HAM, tidak mempunyai prestige... (Habis)


Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top