Ifdhal Kasim, Staf Ahli Deputi V KSP (2)

Presiden Tidak Instruksikan Macam-macam Itu pada Polisi

publicanews - berita politik & hukumIfdhal Kasim. (Foto: Publicanews/Putra)
PUBLICANEWS, PEMERINTAH akhir-akhir ini diterpa sejumlah isu besar, misalnya soal penanganan aksi intoleransi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ormas, anti Pancasila, UU Pemilu, dan RUU Terorisme.

Belum lagi utang janji kampanye Pemilu 2014 lalu, yang diringkas ke dalam Nawacita. Misalnya, penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Di Kantor Saf Kepresidenan, isu-isu tersebut ditangani Kantor Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM. Ifdhal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM, menjadi staf ahli di sana.

Bagaimana Ifdhal menjelaskan isu-isu tersebut? Berikut petikan wawancara dengan mantan aktivis pendamping anak jalanan di Yogyakarta itu kepada Publicanews, pada sebuah siang di kawasan Menteng, Jakarta Selatan, bulan lalu:

Intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Tiga kata itu menjadi diskursus paling akrab belakang ini. Darimana Istana akan memulainya?
Concern pemerintah saat ini berkaitan dengan radikalisme. Maksud radikalisme di sini lebih spesifik pada aksi-aksi terorisme.

Terorisme di sini adalah aksi-aksi yang muncul secara spesifik, seperti Bom Kampung Melayu, Starbuck di Thamrin, dan rentetan kasus di Poso. Aksi-aksi tersebut menunjukkan bahaya terorisme di Indonesia sangat riil, bukan isapan jempol, bukan juga rekayasa dari pemerintah saat ini --katakanlah misalnya politik terhadap Islam.

Memang peran kita dalam aksi penanggulangan terorisme ini sulit. Komunitas politik di Indonesia itu sangat sulit keluar dari bayang-bayang politik masa lalu di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru.

Mereka sering membuat skenario-skenario untuk menghadapi lawan-lawan politiknya dengan menciptakan kasus-kasus politik tertentu, misalnya membuat rekayasa kelompok yang berseteru dengan NII dan karena itu dibuat aksi-aksi untuk menghadapi itu.

Bayang-bayang politik seperti ini masih menghantui sampai saat ini, masih ada di dalam rezim yang baru sekarang setelah reformasi.

Anda ingin mengatakan pemerintah sekarang tidak bermain di balik isu radikalisme itu?
Ya. Bayang-bayang politik masa lalu itu masih menghantui sampai saat ini. Masih besar anggapan bahwa apa yang terjadi di Poso, pernangkapan Santoso cs, dan juga aksi-aksi Thamrin, bom panci, semua itu kemudian ditertawai sebagai rekayasa rezim.

Itu tidak benar?
Sekarang kan kekuasaan itu terbagi dimana-mana karena itu pemerintah tidak bisa membuat skenario-skenario seperti itu. Presiden tidak mengontrol sepenuhnya kekuasaan karena tersebar ke locus kekuasaan yang lain. Kalau dulu kan locus ke satu tangan Soeharto, efektif di tangan Soeharto.

Sebagian kalangan menganggap polisi lebih sigap menangani isu-isu yang bersinggungan dengan pemerintah. Apa pendapat Anda?
Sekarang ini tidak mungkin polisi sepenuhnya dikontrol oleh Presiden, meskipun secara undang-undang Kejaksaan dan Kepolisian itu bertanggung jawab kepada Presiden. Tapi bukan berarti legalitas itu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menginstruksikan macam-macam itu.

Persepsi kalau Polri jadi alat Presiden sangat keliru dalam rezim politik demokrasi sekarang ini. Presiden sangat berhati-hati untuk tidak terjebak dalam apa yang dipersepsikan umum terhadap dia. Itu, misalnya, bisa kita lihat dalam kasus Ahok, dimana lawan-lawan politik Ahok dalam Pilkada berusaha untuk memberikan kesan kepada publik bahwa Jokowi ada di belakang Ahok.

Tidak benar Jokowi berada di belakang Ahok?
Bisa dibuktikan kan, karena bila Ahok didukung, ia pasti menang. Kalau misalnya itu Polisi dan Kejaksaan direkayasa oleh Presiden, termasuk di dalam pengadilan, pasti dia akan menang.

Halaman selanjutnya


  • 2

    +

    Kembali ke isu radikalisme dan terorisme. Dimana posisi pemerintah dalam Revisi UU Terorisme?
    Saya ingin mengatakan terlebih dahulu bahwa isu teroris itu merupakan isu yang riil yang dihadapi oleh pemerintah sekarang. Pemerintah bersungguh-sungguh menghadapi ini.

    Nah, salah satu bentuk kesungguhan pemerintah itu adalah merevisi Undang-undang Terorisme. Karena undang-undang teroris pendekatannya masih sangat hukum pidana, mau tidak mau seluruh prinsip hukum pidana harus ada dalam rezim hukum itu.

    Oke kita konsisten dengan pendekatan hukum pidana, cuma ada keleluasaan diberikan juga pada aparat untuk menghadapi ini. Sebab kalau murni hukum pidana, orang hanya bisa ditangkap sesuai dengan alat bukti yang diperoleh oleh kepolisian. Jadi seperti memperlakukan kejahatan biasa.

    Oleh karena itu harus ada pendekatan, ada kewenangan tertentu yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menangani ini, misalnya kepolisan bisa melakukan penangkapan pada orang yang dicurigai. Cukup dicurigai dia bisa dilakukan penangkapan.

    Isu kritis lainnya adalah soal peran TNI dalam pemberantasan terorisme.
    Problem kita di situ sudah clear. Boleh. Presiden mengatakan bagaimana pelibatan TNI. Itu sudah tertuang dalam UU TNI sendiri, jadi tanpa perlu diatur dalam UU Terorisme.

    Yang belum ada itu mekanismenya, kita belum punya undang-undang perbantuan. Penempatan TNI dalam pemberantasan teroris itu harus tetap dalam koridor hukum pidana. Pelibatan TNI itu atas permintaan polisi, ada mekanismenya. Nah, ini yang belum diatur. Kita upayakan bulan Oktober sudah selesai... (bersambung)


Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. shes one the @siswandi17 Agustus 2017 | 08:50:44

    Penjelasan yg sangat jelas, jadi ya sdh jelas tdk perlu ada penjelasan yg tidak jelas dr kebijakan atau instruksi pak presiden jokowi ...



    👍👍👍👍👍

Back to Top