Ifdhal Kasim, Staf Ahli Deputi V KSP (1)

Kita Tidak Punya Alat Demokratik untuk Atasi Intoleransi

publicanews - berita politik & hukumIfdhal Kasim. (Foto: Publicanews/Putra)
PUBLICANEWS, PEMERINTAH akhir-akhir ini diterpa sejumlah isu besar, misalnya soal penanganan terhadap aksi intoleransi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ormas, anti Pancasila, UU Pemilu, dan RUU Terorisme.

Belum lagi utang janji kampanye Pemilu 2014 lalu, yang diringkas ke dalam Nawacita, misalnya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Di Kantor Saf Kepresidenan (KSP), isu-isu tersebut ditangani Kantor Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM. Ifdhal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM, menjadi staf ahli di sana.

Bagaimana Ifdhal menjelaskan isu-isu tersebut? Berikut petikan wawancara dengan mantan aktivis pendamping anak jalanan di Yogyakarta itu kepada Publicanews, pada sebuah siang di kawasan Menteng, Jakarta Selatan, bulan lalu:

Aksi-aksi yang oleh pemerintah disebut sebagai intoleransi menguat dalam dua-tiga tahun terakhir. Ada yang kemudian dicap sebagai sikap anti Pancasila. Bagaimana pemerintah melihat hal ini?
Kelompok-kelompok ini sudah bersemai jauh sebelum reformasi. Sekarang semakin terlihat karena keran demokrasi semakin dibuka. Pengaruh ini dibawa oleh mereka yang belajar dari luar (Timur Tengah), kemudian ketika pulang mereka berada di partai-partai, ada yang di pemerintah. Dan paling banyak berada di partai... (Ifdhal menyebut nama sebuah partai).

Dapat dilihat ketika terjadi aksi teroris, terlihat beberapa pandangan politik yang tidak nyata, tapi terlihat seperti permisif terhadap tindakan tersebut.

Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah kesulitan dalam membuat formulasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Akhirnya hanya terjadi penyelesaian yang bersifat insidental. Ada kasusnya, diselesaikan.

Harapannya dalam dua tahun ke depan terdapat solusi yang tidak menimbulkan disonansi yang besar.

Salah satu solusinya adalah pembekuan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)?
Tidak terbatas pada HTI. (Tapi juga) Semua organisasi yang memiliki agenda politik menggantikan kekuasaan ataupun ideologi. Problemnya adalah kita tidak mempunyai alat demokratik untuk menghadapi itu. Karena apabila menggunakan cara yang otoritarian --yang sebetulnya presiden memiliki kewenangan itu karena presiden bersumpah untuk menjaga ideologi negara. Sehingga diperbolehkan untuk melakukan hal itu.

Opsi yang dipilih adalah mengeluarkan Perppu?
Karena kita tidak mempunyai peralatan demokratik untuk menghadapi hal itu. Yang tersedia saat ini masih perkakas lama, yang terkesan otoritarian. Sedangkan Undang-undang ormas (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013) dibuat dengan kecanggungan, karena itu tidak bisa digunakan.

Pemerintah mempunyai waktu tiga bulan sebelum dibahas oleh DPR. Dan apabila hal itu diterima oleh DPR, masih ada MK. Mereka masih bisa melakukan perlawanan melalui MK.

Pihak yang tidak setuju Perppu menyebut pemerintah bersikap otoriter karena membubarkan ormas tanpa pengadilan.
Orang-orang suka salah paham tentang otoritarian. Seolah-olah pemerintah sekarang sedang melakukan hal yang sama (seperti rezim Orde Baru). Padahal, apabila dibandingkan sekarang, jelas berbeda. Sistem kelembagaan saat ini mempunyai kekuatan yang berimbang.

Menurut saya, kita masih belum mempunyai peralatan demokratik untuk menghadapi intoleransi, terorisme.

Sebelumnya, polisi dituduh melakukan kriminalisasi terhadap ulama yang berada di 'seberang'.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun polisi adalah sebuah perbedaan. Ada perbedaan antara langkah hukum polisi dan kebijakan pemerintah. Langkah hukum polisi itu menjalankan undang-undang, sedangkan kebijakan pemerintah itu sepenuhnya berada pada eksekutif.

Misalnya, polisi menangkap HRS (Habib Rizieq Syihab). Andaikan pun itu merupakan kriminalisasi, maka itu sepenuhnya wilayah hukum yang tidak ada kaitannya dengan Presiden. Itu merupakan pembacaan polisi karena menganggap ada yang mengganggu ketertiban umum. (bersambung)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top