Wawancara Khusus Ketua LPSK (3 - Habis)

Kata Kapolri, Penembakan Itu Diskresi Polisi

publicanews - berita politik & hukumKetua LPSK Abdul Haris Semendawai. (Foto: Bimo/Publicanews)
PUBLICANEWS, LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baru saja memperbaharui komitmen kerja sama dengan Polri. Senin (8/5) kemarin, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai beraudiensi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Seusai pertemuan, Abdul Haris menerima Bimo Putro Prihandono dan Mursidi H dari Publicanews di kantornya, di kawasan Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Berikut petikan wawancaranya:


Keluarga lima korban penembakan di Lampung juga minta perlindungan LPSK. Ancaman apa yang mereka dapat?
Menurut Kapolri, berdasarkan info dari Kapolda, di sana sering terjadi pembegalan, dan mereka-mereka ini (lima pelajar SMA) masuk dalam jaringan itu. Mereka membawa senjata api, bahkan ada itu (adu tembak) dengan polisi sehingga mereka meninggal.

Tapi yang disesalkan, mereka foto-foto (didepan mayat kelima pelajar SMA itu). Seharusnya itu tidak terjadi.

Kita sampaikan, mohon adanya pengaduan bisa direspon dengan positif. Jangan nanti mereka mempersoalkan ini diintimidasi. Mereka sudah ke sini (LPSK), tapi kita lebih memastikan kembali itu harus tetap dilindungi.

Keluarga kelima korban tewas juga mengadu ke LBH, Komnas HAM, dan lain-lain...
Itu inisiatif mereka sendiri. Masing-masing (insitusi) musti tahu peran dan fungsinya. LPSK lebih ke aspek perlindungan saksi dan korban. Komnas HAM lebih melihat aspek pelanggaran HAM, Kompolnas soal apakah ada prosedur yang dilanggar. Jadi masing-masing ini punya poksinya.

(Lima pelajar SMA asal Lampung Timur tewas ditembak Tim Tekab 308 Polresta Bandarlampung. Polisi menduga anak sekolah itu adalah begal. Seusai menembak mati, mereka mejeng di depan jenazah. Fotonya jadi viral di media sosial).

Ngomong-ngomong, sudah berapa kasus ditangani LPSK sejauh ini?
Sudah ribuan, tapi yang masih ditangani ada 2000-an. Kalau permohonan (perlindungan) sudah ada 7000 yang masuk.

Ada ratusan ribu kasus pidana di Indonesia dalam setahun. Bagaimana LPSK 'memilih' saksi dan korban?
Memang kita lebih banyak menunggu saksi atau korban yang membutuhkan layanan, mereka yang paling merasakan kebutuhan itu.

Mungkin dalam satu tahun bisa 400 ribu sampai 500 ribu peristiwa pidana. Jika satu kasus menimbulkan satu korban, akan ada 400 ribuan korban. Belum saksi-saksinya... Nggak semua bisa ditangani.

Ada mekanisme seleksi saksi dan korban?
Pertama, diprioritaskan mereka yang membutuhkan. Kedua, untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti korupsi, narkoba, teroris, kekerasan terhadap anak, dan kasus-kasus besar lainnya.

Ada saksi dan korban yang datang kepada kami, ada yang kami lakukan 'jemput bola' berdasarkan informasi yang kami dapat.

Saksi dan korban seperti apa yang dijemput?
Kita lihat kasusnya, kondisi korban, peran dia apa dalam kasus itu. Lalu, track record-nya. Kita juga pertimbangkan apakah ancaman tersebut nyata atau diharuskan segera ambil tindakan terhadap saksi atau korban.

LPSK punya tangan di daerah?
Kita nggak punya perwakilan, tapi mereka dapat sampaikan permohonan melalui surat atau email. Nah, dari situ kita pelajari, kita komunikasi sejauhmana keseriusan kasus itu.

Kalo perlu dilindungi, tidak tertutup kemungkinan kita bawa (korbannya) ke Jakarta. (Habis)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top