Wawancara Khusus Ketua LPSK (2)

Kita Ingin Dalami, Siapa yang Mengancam Miryam

publicanews - berita politik & hukumKetua LPSK Abdul Haris Semendawai. (Foto: Tempo.co)
PUBLICANEWS, LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baru saja memperbaharui komitmen kerja sama dengan Polri. Senin (8/5) kemarin, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai beraudiensi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Seusai pertemuan, Abdul Haris menerima Bimo Putro Prihandono dan Mursidi H dari Publicanews di kantornya, di kawasan Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Berikut petikan wawancaranya:


Tentang Miryam S Haryani. Ceritakan mengapa ia batal minta perlindungan LPSK.
Kita pernah mengajukan ke KPK (untuk melindungi Miryam; red), kita siap untuk melindungi saksi-saksi (kasus korupsi proyek e-KTP) ini.

Dalam beberapa perkembangan, ada yang memang (saksi kasus e-KTP) konsultasi, tapi tidak berlanjut. Terus ada juga saksi yang mengalami intimidasi. Karena itu LPSK jemput bola mendatangi yang bersangkutan, tapi tidak dapat respon. Jadi, kita tidak bisa memaksakan.

Maksudnya Miryam?
Ya, Miryam itu... Sudah pernah datang waktu awal-awal, rame-ramenggak mau diteruskan.

Miryam sempat cerita siapa yang mengintimidasi?
Itu salah satu yang akan kita dalami sebetulnya, apabila ia minta dilindungi terkait siapa yang mengancam.

Kapan persisnya Miryam datang ke LPSK?
Sebelum pengakuan Novel Baswedan di persidangan, ketika (Miryam) mencabut BAP, dan kemudian LPSK temuin dia.

Mengapa Miryam tidak jadi minta perlindungan?
Ini yang perlu kita dalami, kenapa ditawarin nggak mau. Ini perlu kepastian, apakah betul omongan (intimidasi) itu keluar dari mulut dia.

Seperti sekarang, dia seperti ini... Itu juga bentuk ancaman.

(Abdul Haris terlihat enggan menceritakan lebih jauh soal Miryam dengan alasan tidak dalam perlindungan LPSK)

LPSK juga memberi perlindungan satu keluarga yang jadi korban penembakan oleh polisi di Lubuklinggau. Bagaimana kelanjutannya?
Tadi pertemuan dengan Kapolri juga membahas kasus itu, kita ingin tahu perkembangannya. Kita turun ke sana, ketemu keluarga, dan mereka mengajukan permohonan perlindungan. Sehingga kita pastikan hak-haknya terpenuhi.

Kita dapat info sudah ada pemberian kerohiman, santunan. Kapolri mengatakan, tindakan itu berlebihan. Tapi dia (petugas kepolisian) mengambil diskresi dan yang bersangkutan dilakukan penindakan. Tapi apakah sama dengan (pandangan) pegadilan pidana, kita lihat lagi.

(Kasus Lubuklinggau, Sumatera Selatan, adalah penembakan terhadap sekeluarga di dalam mobil oleh petugas Polres setempat. Mereka hendak pergi kondangan. Satu orang meninggal dan lima anggota keluarga lainnya --dua diantaranya masih bocah-- mengalami luka tembak di beberapa bagian) Besambung...

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top