Wawancara Khusus Ketua LPSK (1)

Negara Wajib Lindungi Saksi

publicanews - berita politik & hukumKetua LPSK Abdul Haris Semendawai. (Foto: Bimo/Publicanews)
PUBLICANEWS, LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baru saja memperbaharui komitmen kerja sama dengan Polri. Senin (8/5) kemarin, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai beraudiensi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Seusai pertemuan, Abdul Haris menerima Bimo Putro Prihandono dan Mursidi H dari Publicanews di kantornya, di kawasan Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Berikut petikan wawancaranya:


Apa yang Anda bicarakan dengan Kapolri?
Intinya meningkatkan dan memperbaharui komitmen kerja sama selama ini. Kita kan ada kerja sama dalam perlindungan saksi dan korban dengan Polri.

Begini, seringkali saksi atau korban takut teror dan intimidasi. Perasaan terteror itu karena sejak awal sudah takut berurusan dengan polisi dan pengadilan.

Kedua institusi itu dianggap kurang bersahabat, orang dipanggil jadi saksi aja udah takut duluan. Tapi ada juga takut karena ada ancaman.

Apa yang ditawarkan LPSK, dan seberapa penting bagi saksi atau korban?
Banyak sebenarnya kasus yang tidak jalan karena saksi atau korban tidak berani melapor atau bersaksi. Ini nggak bisa dibiarkan karena banyak kasus seperti korupsi, teroris, narkoba, pelanggaran berat HAM, juga trafficking --termasuk kasus kekerasan seksual terhadap anak-- seringkali korbannya takut.

Mereka nggak berani lapor. Kalau dibiarkan, korban tidak dapat keadilan dan hak-hak sebagai korban tidak bisa diberikan.

Karena itulah negara wajib melindungi warganya, mencari solusi permasalahan itu dengan membuat undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi, dibuatlah UU Nomor 13 tahun 2006.

UU inilah yang kemudian mengatur berbagai hal yang diberikan kepada saksi dan korban termasuk bentuk perlindungan.

Perlindungan seperti apa yang diberikan LPSK?
Perlindungan secara fisik dimana kita menempatkan korban di rumah aman atau safe house, pengawalan dan pengamanan, sampai pada monitoring atau mengawasi lokasi saksi dan korban berada.

LPSK punya perangkat monitoring itu?
Punya, yakni bekerja sama dengan kepolisian.

Layanan yang kita berikan itu ada juga perlindungan hukum, bagaimana saksi dan korban tidak dituntut secara pidana atau perdata atas laporan atau kesaksian yang dia berikan. Ini juga kita bahas dengan Kapolri.

Selain perlindungan hukum?
Kita juga ada layanan medis, psikologi, psikososial. Kan seorang korban mengalami luka-luka, trauma, ya coba kita berikan pemulihan kepada mereka. Jadi saat mereka diminta jadi saksi mereka sudah siap. (bersambung)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top