Agung Wiharto, Corporate Secretary Semen Indonesia

Ada yang Tidak Ingin Kami 'Clear' (3-Habis)

publicanews - berita politik & hukumCorporate Secretary PT Semen Indonesia Agung Wiharto. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, KEPASTIAN hukum dalam berinvestasi terancam dengan keputusan Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya pada 5 Oktober 2016, MA memenangkan gugatan warga enam desa di Rembang dan menyatakan izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk PT Semen Indonesia (SI) harus dibatalkan.

SI dibangun di areal seluas 55 hektar di kawasan Kabupaten Rembang, yang dikenal sebagai bagian dari Pegunungan Kendeng. Akhir November ini pembangunan pabrik tuntas 100 persen dan siap berproduksi pada 2017.

"Kami ini perusahaan ramah lingkungan," kata Corporate Secretary SI Agung Wiharto kepada Publicanews di kantornya, Tower East, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pekan pertama November lalu.

Bagaimana nasib SI pasca putusan MA tersebut? Berikut petikan wawancaranya:


Palu MA sudah diketok. Apa sikap SI?
Kita masih menunggu salinan putusan MA (saat wawancara, salinan putusan belum diterima). Saat ini dipersepsikan bahwa (putusan MA) pabriknya harus berhenti. Ada apa ini, kok mereka nafsu banget? Padahal salinan putusannya saja belum ada.

Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pihak penggugat?
Ini soal persepsi ya. Temen-temen khawatir akan masalah air, itu kan isu yang mereka usung. Khawatir akan lahan pertanian. Kenapa enggak kita ketemu, kita sajalah. Masyarakat Rembang dengan kita, mas Joko Pri dengan kita. Enggak perlu harus ada yang di belakangnya itu (Agung menyebut kembali sejumlah individu, lembaga, dan korporasi).

Supaya clear, benar-benar keluar dari hati. Ayo kita bicarakan, kekhawatirannya apa. Kita akan jamin 100 persen kekhawatiran mereka itu (tidak terjadi). Kalau SI merusak lingkungan, ya sudah tutup saja. Clear kan tawaran kami?

Belum pernah terjadi dialog dengan kelompok warga itu?
Sudah. Diselenggarakan oleh ikatan pondok pesantren, dimotori oleh Gus Salahudin Wahid. Banyak. Tapi enggak pernah ketemu (kesepakatan). Mereka bawa orang banyak, kebanyakan dari Pati. Bengok-bengok (Jawa: teriak-teriak) di pertemuan itu. Ketika kami sampaikan komitmen kami, mereka diam.

Hubungan kami dengan Mas Joko Pri secara pribadi baik. Kami pernah bicara dari hari ke hati, apa yang sampeyan khawatirkan? Soal air dan lingkungan kami jamin. Tapi dia tidak menjawab, ya karena ada kepentingan pihak lain di belakangnya itu.

Ada kabar menyebut warga yang protes di tenda-tenda menerima intimidasi. Penjelasan Anda?
Ceritanya begini. Saat pertama kami membangun pabrik, 16 Juni 2014, mas Gunardi (warga penggugat yang lain) dari Pati membawa ibu-ibu, dari Rembang juga ada. Mereka mencegat sehingga kami tidak bisa masuk area pabrik.

Maka dipanggilah Brimob, sebagian besar Polwan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, polisi memindahkan ibu-ibu yang tiduran di jalanan dengan lembut. Tapi mereka meronta-ronta.

Kami baru tahu kemudian di media sosial, katanya polisi melakukan kekerasan. Ditendang, dilempar ke semak-semak. Saya bilang luar biasa ini (pemutarbalikkan fakta).

Halaman selanjutnya


  • 2

    +

    Apa yang terjadi sesungguhnya?
    Orang itu marah pada polisi, dipotret, lalu dibilang polisi melakukan kekerasan. Bahkan ada seorang ibu mencabut kuku kakinya sendiri, kemudian laporannya adalah diinjak tentara.

    (Agung berhenti sebentar, lalu memutarkan video insiden yang dimaksud untuk memperkuat pernyataannya. "Ini supaya clear," katanya)

    Dari situ kemudian kita ngomong ke teman-teman (staf SI di lapangan), kalau ada demo tolong pasang kamera di empat penjuru, minimal. Supaya jelas apa yang terjadi.

    Pasca putusan MA, protes warga masih terjadi?
    Kami ini BUMN, menginvestasikan dana besar (Rp 4,5 triliun). Kami sudah siap produksi hingga 130 tahun ke depan.

    Apa yang menjadi tanggung jawab kami, semua perizinan, sudah kami penuhi. Jika ada gangguan, mestinya yang bertanggung jawab itu Pemda setempat.

    Bukan kami yang harus berhadapan dengan warga yang memprotes. Jangan menghadap-hadapkan BUMN dengan rakyat, itu bukan gaya kami. (han/ono)


Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top