Agung Wiharto, Corporate Secretary Semen Indonesia

Ada yang Tidak Ingin Kami 'Clear' (2)

publicanews - berita politik & hukumCorporate Secretary PT Semen Indonesia Agung Wiharto. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, KEPASTIAN hukum dalam berinvestasi terancam dengan keputusan Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya pada 5 Oktober 2016, MA memenangkan gugatan warga enam desa di Rembang dan menyatakan izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk PT Semen Indonesia (SI) harus dibatalkan.

SI dibangun di areal seluas 55 hektar di kawasan Kabupaten Rembang, yang dikenal sebagai bagian dari Pegunungan Kendeng. Akhir November ini pembangunan pabrik tuntas 100 persen dan siap berproduksi pada 2017.

"Kami ini perusahaan ramah lingkungan," kata Corporate Secretary SI Agung Wiharto kepada Publicanews di kantornya, Tower East, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pekan pertama November lalu.

Bagaimana nasib SI pasca putusan MA tersebut? berikut petikan wawancaranya:


Sebagian warga bersama Walhi menggugat SI ke Pengadilan. Mengapa?
Kami sudah mendatangi Walhi, kami sampaikan mengapa kita tidak bekerja sama? Toh kita BUMN loh. Ayo, bareng-bareng kita diawasi. Clear, kan?

Enggak boleh (membangun pabrik) di situ, Walhi bilang. Katanya area penambangan kami adalah daerah cekungan air. Padahal, faktanya tidak seperti itu. Tapi okelah kita ke pengadilan.

(Agung kembali menunjukkan peta area pabrik SI, lengkap dengan penjelasan struktur tanahnya. "Area penambangan batu kapur kami di Rembang masuk dalam peta Cekungan Air Tanah Watu Putih, tapi secara teknis dan hukum tidak dilarang dilakukan penambangan. Memang harus hati-hati dalam persyaratan tertentu. Ini hasil penelitian para doktor, termasuk ahli Karst terpercaya di Indonesia," katanya)

Amdal Anda sahih?
Amdal dibuat oleh pihak independen, punya sertifikasi dan the best pada saat itu. Kami adalah perusahaan terbuka, tercatat di Bapepam dan lantai bursa.

Seluruh perizinan kami tempuh, semua syarat kami penuhi. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar juga kami lakukan. Semua ada buktinya.

Kemudian ada tuntutan ke pengadilan...
Nah itulah, Amdal kami kemudian diuji di (PTUN) Semarang. Sidang terbuka, setiap minggu selama tujuh bulan. Sidang baru berlangsung dua kali, Walhi minta hakimnya diganti yang bersertifikasi lingkupan. Oke kita ikut, hakim diganti.

Sidang berjalan 3-4 bulan, terlihat mereka (warga penggugat, dibantu Walhi) keteteran pada bukti-bukti. Saaat ditanya Hakim, salah satu penggugat jawabannya mencla-mencle, tidak konsisten. Hakim ngomong begini: 'Bu, sekarang kita kasih istirahat dulu ya. Nanti kalau sudah ingat apa yang dikatakan konsultannya datang lagi ke sini.'

Artinya dia (penggugat) tidak mengikuti proses di lapangan. Bingung kan ketika ditanya Hakim. Ringkasnya, gugatan ditolak. Selesai.

Halaman selanjutnya


  • 2

    +

    Apa yang terjadi sehingga warga dan Walhi banding ke Pengadilan Tinggi TUN Surabaya?
    Ya, kemudian datang Mas Pri (Joko Prianto, satu dari enam warga penggugat). Aktor sebenarnya ada di Pati (Agung menyebut individu dan korporasi di kota tetangga Rembang itu, tapi off the record), kita tahu. Ada juga media yang menurutku pemberitaannya tidak fair di belakang mereka (ia menceritakan pertemuannya dengan media tersebut). Ya gak papa, silakan. Dan akhirnya di Surabaya pun kita menang.

    Sampai kasasi kita juga menang, keputusan hukum inkrah. Tapi mereka masuk melalui novum. Joko Pri bilang bahwa pada saat sosialisasi (Amdal) ia ada di Kalimantan, dengan bukti tiket Garuda Indonesia.

    Kita cek tiket itu ke Garuda, mereka bilang itu bukan formatnya (tiket) Garuda. Tapi mereka menang (sidang di MA itu).


Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Tukang Komen @pemberiKomentar01 Desember 2016 | 12:28:20

    Pak Presiden, biarlah di DPR saja ada dagelan, jangan sampai pembangunan di negeri ini ada dagelannya juga. BUMN itu melalui menterinya adalah tanggung jawab Bapak. Hal ini salah satu kerikil yang bisa menghambat pembangunan di Indonesia.

Back to Top