KETUA DPD Partai Golkar DIY Haryadi Suyuti memaknai kaus kuning yang dikenakan Presiden Jokowi saat jogging dengan Airlangga Hartarto di Istana Bogor, 25 Maret 2018, sebagai suatu hal yang sarat makna.
TREN kotak kosong dalam Pilkada 2018 mengalami kenaikan di banding tahun-tahun sebelumnya.
PNS atau ASN (Aparatus Sipil Negara) sebagai warga negara memiliki hak memilih dalam pilkada atau pun pemilu.
GEGER kaus bertagar dengan nuansa politik meruak, menyusul insiden intimidasi pada acara Car Free Day di Bunderan HI, Jakarta, akhir April lalu.
WAKAPOLRI Komjen Syafruddin memiliki karir cemerlang di Korps Bhayangkara.
WAKAPOLRI Komjen Syafruddin ditunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) periode 2017-2022.
WAKIL Kepala Kepolisian Indonesia (Wakapolri) Komjen Syafruddin belakangan makin sibuk saja.
NARA PIDANA narkoba bukannya tobat saat mereka di penjara.
PEREDARAN narkoba, khususnya sabu, pada kuartal pertama 2018 sudah mencapai 2,5 ton.
PEMERINTAH akhir-akhir ini diterpa sejumlah isu besar, misalnya soal penanganan aksi intoleransi, Perppu ormas, anti Pancasila, UU Pemilu, dan RUU Terorisme.
PEMERINTAH akhir-akhir ini diterpa sejumlah isu besar, misalnya soal penanganan aksi intoleransi, Perppu ormas, anti Pancasila, UU Pemilu, dan RUU Terorisme.
PEMERINTAH akhir-akhir ini diterpa sejumlah isu besar, misalnya soal penanganan terhadap aksi intoleransi, Perppu ormas, anti Pancasila, UU Pemilu, dan RUU Terorisme.
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baru saja memperbaharui komitmen kerja sama dengan Polri.
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baru saja memperbaharui komitmen kerja sama dengan Polri.
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baru saja memperbaharui komitmen kerja sama dengan Polri.
KEPASTIAN hukum dalam berinvestasi terancam dengan keputusan Mahkamah Agung (MA).
KEPASTIAN hukum dalam berinvestasi terancam dengan keputusan Mahkamah Agung (MA).
KEPASTIAN hukum dalam berinvestasi terancam dengan keputusan Mahkamah Agung (MA).
PEMERINTAH serius melakukan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Pemerintah serius melakukan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.