• publicanews - berita politik & hukum
    Ifdhal Kasim, Staf Ahli Deputi V KSP (3 - Habis)

    Jangan Masuk Komnas HAM Malah Memporandakan

    PEMERINTAH akhir-akhir ini diterpa sejumlah isu besar, misalnya soal penanganan aksi intoleransi, Perppu ormas, anti Pancasila, UU Pemilu, dan RUU Terorisme.

  • publicanews - berita politik & hukum
    Ifdhal Kasim, Staf Ahli Deputi V KSP (2)

    Presiden Tidak Instruksikan Macam-macam Itu pada Polisi

    PEMERINTAH akhir-akhir ini diterpa sejumlah isu besar, misalnya soal penanganan aksi intoleransi, Perppu ormas, anti Pancasila, UU Pemilu, dan RUU Terorisme.

  • publicanews - berita politik & hukum
    Ifdhal Kasim, Staf Ahli Deputi V KSP (1)

    Kita Tidak Punya Alat Demokratik untuk Atasi Intoleransi

    PEMERINTAH akhir-akhir ini diterpa sejumlah isu besar, misalnya soal penanganan terhadap aksi intoleransi, Perppu ormas, anti Pancasila, UU Pemilu, dan RUU Terorisme.

  • publicanews - berita politik & hukum
    Wawancara Khusus Ketua LPSK (1)

    Negara Wajib Lindungi Saksi

    LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baru saja memperbaharui komitmen kerja sama dengan Polri.

  • publicanews - berita politik & hukum
    Agung Wiharto, Corporate Secretary Semen Indonesia

    Ada yang Tidak Ingin Kami 'Clear' (2)

    KEPASTIAN hukum dalam berinvestasi terancam dengan keputusan Mahkamah Agung (MA).

  • publicanews - berita politik & hukum
    Agung Wiharto, Corporate Secretary Semen Indonesia

    Ada yang Tidak Ingin Kami 'Clear' (1)

    KEPASTIAN hukum dalam berinvestasi terancam dengan keputusan Mahkamah Agung (MA).

  • publicanews - berita politik & hukum
    Kadiv Hukum Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto (1)

    Teroris Bisa Dikenakan Pembuktian Terbalik

    Pemerintah serius melakukan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selanjutnya

Back to Top