Tim Pendamping Sidang Kode Etik

Informasi Tuduhan Pelanggaran Etik Penyidik Bansos

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi, penyidik KPK. (Foto: Antara)
Oleh: March Falentino

1. HARI ini kami akan menyampaikan informasi tentang sidang etik dua penyidik perkara korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Dalam sidang ini, dua penyidik dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dalam proses penggeledahan dan pemeriksaan saksi atas nama Agustri Yogaswara. Sidang etik ini didasarkan laporan Agustri Yogaswara kepada Dewan Pengawas.

2. Dua penyidik yang dilaporkan dalam perkara dugaan pelanggaran etik ini adalah MNP dan MPN. Dua penyidik ini telah bekerja Sejak 2007. Selama 15 tahun, dua penyidik ini telah memeriksa ratusan bahkan ribuan orang. Dan selama itu pula, tidak pernah melanggar kode etik, apalagi cacat Integritas.

3. Sebelum menjelaskan perkara dugaan pelanggaran etik ini, perlu kami sampaikan klarifikasi isu yang beredar bahwa penyidik KPK melakukan intimidasi terhadap saksi. Kami tegaskan bahwa tidak pernah terjadi intimidasi apalagi kekerasan fisik. Penyidik KPK, termasuk dua penyidik perkara bansos yang terlapor, selalu menjalankan penggeledahan dan pemeriksaan sesuai kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku.
a. Dalam setiap kegiatan penggeledahan, penyidik dan petugas KPK selalu melakukan dokumentasi audio visual. Hal itu bertujuan sebagai fungsi kontrol bagi petugas dan penyidik KPK dan untuk pihak yang digeledah.
b. Selain itu, di setiap ruang pemeriksaan KPK selalu direkam audio visual. Ruang pemeriksaan bisa diawasi langsung oleh Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, hingga lima Pimpinan KPK. Dengan pengawasan melekat seperti ini, dapat dipastikan bahwa penyidik KPK selalu menjalankan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak mungkin terjadi penganiayaan.

4. Kami merasa publik perlu tahu profil pelapor, yakni Agustri Yogaswara.
a. Berdasarkan fakta persidangan tanggal 2 Juni 2021, disebutkan bahwa yogas diduga pemilik jatah 400 ribu paket untuk paket bansos termin ke-1 hingga termin ke-12
b. Paket itu diduga dimiliki bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari fraksi PDIP Ihsan Yunus dan adik Ihsan Yunus bernama Muhamad Rakyan Ikram alias Iman Ikram.
c. Agustri Yogaswara juga diduga menerima dua buah sepeda mewah dan uang dari vendor bansos.

5. Dalam persidangan yang sama, Hakim ketua Muhammad Damis sampai perlu mengultimatum akan langsung menahan/memasukkan ke penjara Agustri Yogaswara yang hadir sebagai saksi. Ultimatum dilakukan karena keterangan Agustri yang berbelit-belit dan dinilai melindungi pihak tertentu.

6. Sikap yang sama ditunjukkan Agustri Yogaswara dalam proses pemeriksaan penyidikan. Ybs malah pergi ke luar negeri setelah menerima surat panggilan dari KPK. Selain itu, dalam proses pemeriksaan, ybs tidak kooperatif dalam memberi keterangan.

7. Sehingga penyidik perlu melakukan strategi dan teknik penyidikan dalam memeriksa Agustri Yogaswara. Strategi dan teknik penyidikan yang dilakukan penyidik, tentu selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Seluruh penyidik KPK, termasuk terperiksa, dilarang bertindak sewenang-wenang. Seluruh penyidikan yang berlangsung di KPK selalu memastikan terpenuhinya hak-hak saksi.

8. Proses penyidikan bukan untuk menyenangkan saksi atau pihak manapun, tetapi untuk menegakkan keadilan setegak-tegaknya, terutama untuk rakyat yang merupakan korban korupsi. Terlebih lagi, korupsi Bansos dilakukan di tengah Pandemi Covid19.

9. Terperiksa adalah penyidik-penyidik yang mengungkap perkara bansos yang melibatkan anggaran negara Rp 6,4 triliun. Perkara ini harus diungkap demi keadilan untuk masyarakat.

10. Sebagai pemenuhan hak, kami akan mengajukan saksi dan ahli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Yang perlu menjadi perhatian rekan2

a. Apabila semua keluhan/perasaan/ketidaksukaan pelapor ditindaklanjuti dengan sidang etik, maka sidang etik dapat menjadi preseden yang buruk. Karena hal ini berpotensi untuk dicontoh oleh tersangka/pihak terlibat lainnya yang merasa terganggu oleh KPK
b. Proses etik ini sedikit banyak mempengaruhi proses penyidikan korupsi dana bansos. Hal ini dikarenakan penyidik harus menyediakan/membagi waktu/tenaga/konsentrasi antara penyidikan dan proses etik.

12. Kami yakin, Dewan Pengawas akan memutus perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan peraturan kode etik yang berlaku di KPK, dan sesuai fakta-fakta yag muncul di persidangan.***


Jumat, 11 Juni 2021
Tim Pendamping Sidang Kode Etik Dewan Pengawas KPK atas para Penyidik Bansos Covid19

March Falentino

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top