Moch Eksan

Mentasrif Opini Tidak Wajar BPK

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: yoyoherp)
Oleh: Moch Eksan

SEBAGAI penulis opini di media sejak 21 tahun lalu, saya menyadari betul bahwa tanggung jawab atas kebenaran dan risiko hukum atas sebuah pendapat melekat pada si penulis. Dan, media yang memuat tulisan opini tidak bisa dituntut secara hukum. Opini yang dimaksud adalah opini publik di media massa, baik cetak maupun elektronik.

Namun ada dua opini yang tak bisa dituntut dan hukum memberikan hak imunitas bagi yang menyuarakannya. Siapa mereka? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan tugas masing-masing.

Pemberian hak imunitas oleh undang-undang merupakan bentuk keistimewaan dua lembaga negara tersebut. Mereka yang duduk di DPR dan BPK, adalah orang-orang istimewa. Mereka bukan hanya dijamin kebebasan berpendapat akan tetapi apa pun pendapatnya dalam menjalankan tugas, kebal secara hukum.

Opini BPK
Pasal 26 dan 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang memuat ketentuan soal kekebalan. Bahwa anggota BPK tak bisa dituntut di depan pengadilan dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenang. Mereka dalam melaksanakan tugas undang-undang mendapatkan jaminan hukum dan keamanan dari instansi terkait. Dan bila terjadi gugatan dari pihak tertentu, maka mereka berhak mendapatkan bantuan hukum dengan dibiaya negara. Inilah proteksi hukum atas anggota BPK atau mereka menjalankan tugas atas nama BPK dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan yang disajikan berdasar 4 kriteria. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Kedua, kecukupan pengungkapan laporan keuangan. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan keempat, efektivitas sistem pengendalian internal.

Opini BPK layaknya rapor keuangan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, menggariskan BPK dalam proses pemeriksaan, memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. Opini ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa LHP itu harus memuat opini, sekaligus temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

Dalam batang tubuh UU Nomor 15/2004 dan UU BPK, empat macam opini BPK yang populer di telinga publik tak diatur secara detail. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) barulah dipaparkan. "Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)".

LHP Anggaran 2020
Dalam konteks Jember, BPK Wilayah Jawa Timur telah merilis LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 di lamannya. Hasilnya, tahun anggaran terakhir pemerintahan dr Hj Faida MMR-KH Drs Abdul Muqiet diberi ganjaran opini 'tidak wajar' (adversed opinion).

Artinya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Jember, mengandung salah saji material, sehingga tak mencerminkan keadaan sebenarnya. Laporan ini tak bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dan bahkan bisa 'menyesatkan' dalam tata kelola keuangan daerah.

BPK Wilayah Jawa Timur dalam rilis tersebut menyampaikan 7 salah saji material dari LKPD Kabupaten Jember. Antara lain berikut ini:

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Halaman selanjutnya


  • 2

    +

    Pertama, APBD Tahun Anggaran 2020 tidak disahkan oleh DPRD.

    Kedua, penyajian Belanja Pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 937,97 miliar, tak sesuai dengan penjabaran APBD. Hal ini merupakan hasil pemetaan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban Laporan Operasional. Pernyesuaian ini berimbas pada Apoteker, Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi sebesar Rp 202,78 miliar.

    Ketiga, nilai realisasi sebesar Rp 68,80 miliar dari perangkaan Belanja Pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar, secara substansi tak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pembayaran Belaja Pegawai tersebut karena kesalahan penganggaran dan tak sesuai dengan ketentuan.

    Keempat, kas Rp 126,08 miliar di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 yang disediakan sebagai Kas di Bendahara, terdapat Rp 107,09 miliar yang tidak ditempatkan pada saldo simpanan di bank sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan dana sebesar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

    Kelima, jumlah Utang Jangka Pendek Lain sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111,94 miliar, tak didukung dengan sumber dokumen yang memadai.

    Keenam, realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG), tidak direkapitulasi oleh tim manajemen BOS dan PPG dimaksud. Realisasi belanja tersebut tak disertai bukti pemeriksaan yang tersedia cukup, sehingga laporan yang disajikan tak bisa dinilai.

    Ketujuh, penyajian nilai Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan atas Aset Tetap–Jalan Rp 3.470,53 miliar, Irigasi Rp 2.007,36 miliar dan Jaringan Rp 141,46 miliar, yang belum atau tidak diatribusi secara tepat dalam aset induk, sehingga rehabilitasi, renovasi dan pemiliharaan aset tetap juga tak diatribusi pula. Hal ini otomatis mempengaruhi perbedaan perhitungan aset tetap secara signifikan.

    Tindak Lanjut LHP BPK
    Salah saji material di atas, merupakan temuan yang disertai kesimpulan dan rekomendasi, yang harus ditindaklanjuti, sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU Nomor 15/2004. Pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut selama 60 hari. Bila ada pejabat yang tak menindaklanjutinya, maka pejabat tersebut bisa dikenakan sanksi administratif.

    Selanjutnya, dalam hal ditemukan kekurangan kas atau barang, BPK membuat Surat Keputusan Kekurangan tersebut. Selama 14 hari, bendahara bisa mengajukan keberatan atau pembelaan atas kekurangan tersebut. Dan apabila keberatan atau pembelaan ditolak, maka BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara. Sementara tata cara ganti rugi, BPK dapat berkonsultasi dengan pemerintah bersangkutan. Ketentuan ini diatur pada Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 15/2004.

    Dari berbagai ketentuan di atas, sangat terasa unsur pembinaan atas salah saji material dalam LKPD. Kekurangan kas atau barang yang merugikan keuangan negara tak ujug-ujug dibawa ke ranah penegak hukum. BPK masih memberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan. Bila ditolak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara. Tata caranya pun dikonsultasikan dengan pemerintah setempat.

  • 3

    +

    Pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15/2006, memang salah satu wewenang BPK melakukan penilaian dan menetapkan jumlah kerugian negara atas tindakan melawan hukum penggelola keuangan negara. Lebih lanjut, pelaksanaan kewenangan ini diatur dalam Peraturan BPK.

    Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3/2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara, bahwa pengelola keuangan negara wajib membayar jumlah kerugian negara. Setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan. Surat ini merupakan tindaklanjut dari penolakan BPK atas keberatan selama kurun waktu 6 bulan terhitung sejak keberatan diterima BPK, sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan BPK tersebut.

    Bila dalam jangka waktu 7 hari belum membayar ganti kerugian negara, maka instansi yang bersangkutan bisa mengajukan surat permintaan penyitaan dan pelelangan aset kekayaan sang pengelola keuangan negara. Bila tak punya aset kekayaan, maka dilakukan pemotongan penghasilan sebesar 50 persen setiap bulan sampai tuntas. Ketentuan ini termaktub dengan jelas pada Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3).

    Tasrif Opini Tak Wajar
    Proses pemeriksaan dan tindaklanjut LKPD Kabupaten Jember 2020, bila ditashrif tak selesai dengan diserahkan LHP BPK kepada DPRD dan Pemkab pada Senin, 31 Mei 2021. Pemkab diberikan kesempatan selama 60 hari untuk memberi jawaban atau penjelasan pada BPK perihal 7 salah saji material di atas. Disamping, Pemkab wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.

    Sembari proses tindak lanjut LHP berjalan, Pemkab di bawah kepemimpinan Ir H Hendy Siswanto dan KH M Balya Firjaun Barlaman, harus melakukan evaluasi total terhadap tata kelola anggaran, guna memperbaiki LKPD tahun anggaran 2021 mendatang. Hal semisal tak boleh terulang kembali.

    Peluang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) hilang karena 2 tahun terakhir, rapot keuangan daerah 'merah'. Pada 2019, LKPD Jember diganjar disclaimer dan pada 2020, diberi opini tidak wajar.

    Nampaknya, Bupati Hendy dan Wakil Bupati Gus Firjaun untuk mendapatkan DID harus melompati 3 opini BPK sekaligus, yaitu opini tidak wajar (TW), wajar dengan pengecualian (WDP), dan baru wajar tanpa pengecualian (WTP). Untuk memperoleh opini terakhir, LKPD Jember tahun anggaran 2021 harus bebas dari salah saji material.

    Semua rekening atau item anggaran tanpa terkecuali harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, cukup pengungkapan laporan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta efektif sistem pengendalian internal.

    Dalam lingkup wilayah Jawa Timur, hanya Kabupaten Jember dan Kota Pasuruan-lah yang tak mendapatkan DID. Selebihnya, 36 kabupaten/kota, semua menerima.

    Kebijakan DID maksimal pada 2020 Rp 95,19 miliar mengalami kenaikan pada 2021 menjadi Rp 104,17 miliar. Sementara DID minimal tetap, Rp 6,73 miliar.

    Kabupaten Malang mendapat DID tertinggi Rp 100,58 miliar dan Kabupaten Sumenep yang terendah Rp 9,11 miliar. Lalu apakah Kabupaten Jember pada 2022 akan gigit jari lagi? Biarlah sejarah yang akan menjawabnya.***


    Moch Eksan
    Pendiri Eksan Institute


Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Cewek Kepo @ceweKepo02 Juni 2021 | 09:14:24

    Nah semoga rakyat Jember jadi melek anggaran. Apakah menjadi penikmat manfaat gak.

Back to Top