Surat Terbuka Pegawai Tetap dan Tidak Tetap KPK

publicanews - berita politik & hukumPerwakilan 75 Pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. (Foto: Antara)
Oleh: Pegawai Tetap KPK

MENYIKAPI dinamika Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berakibat diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 Tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tertanggal 7 Mei 2021, yang sampai dengan saat ini terus menjadi polemik dan menimbulkan permasalahan berkepanjangan, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kembali Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang telah menegaskan bahwa proses peralihan Pegawai KPK menjadi bagian dari Pegawai Aparatur Sipil Negara seharusnya mentaati amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019.

2. Kami telah berupaya meminta kepada Pimpinan KPK agar mengikuti amanat perundangan untuk mengalihkan status kepegawaian seluruh Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap KPK menjadi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang telah dibacakan pada tanggal 04 Mei 2021 namun permintaan kami tersebut sampai dengan saat ini tidak dipedulikan oleh Pimpinan KPK terbukti dari terbitnya perintah dari Pimpinan KPK untuk pelaksanaan Pelantikan Pegawai KPK sebagai ASN pada tanggal 01 Juni 2021 yang akan datang.

3. Kami telah meminta kepada Pimpinan KPK untuk setidaknya menunda proses pelantikan dimaksud sampai dengan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan status kami menjadi ASN diselesaikan namun sampai dengan saat ini, permohonan kami tidak diperhatikan oleh Pimpinan KPK.

4. Saat ini, kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia selaku pimpinan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat:
a. Memerintahkan agar seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap selaku keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat beralih status kepegawaiannya menjadi ASN sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019, atau setidaknya
b. Memerintahkan penundaan pelantikan kami sebagai ASN sampai dengan diselesaikannya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses peralinan kami sebagai ASN

Demikian permohonan ini Kami sampaikan.

Jakarta, Mei 2021
ttd
Pegawai Tetap KPK

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top