Aliansi Mimbar Reaksi

Penting Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: CSA)
Oleh: Aliansi Mimbar Reaksi

KEKERASAN seksual merupakan tidakan yang telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Kasus-kasus kekerasan seksual tidak memandang gender maupun usia. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Ali Khasan mengatakan, sejak 1 Januari sampai 16 Maret 2021, ada 426 kasus kekerasan seksual dari 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak data tersebut berdasarkan hasil pelaporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).

Memberikan perlindungan hukum (pidana) dari perilaku pelecehan seksual menjadi penting, karena perilaku ini menyerang hak fundamental yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan bisa menimbulkan gangguan rasa aman dalam melakukan hubungan seksual. Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami
hambatan-hambatan menyangkut rumusan tindak pidana/delik dalam pasal-pasal yang belum tegas, pembuktian dalam hukum acaranya, dan sifatnya yang sebagian sebagai delik aduan. Di samping itu secara viktimologis, hukum pidana kita belum mengakomodasi perlindungan korban secara memadai, sehingga dalam kasus pelecehan seksual yang menjadi korban cenderung kaum wanita.

Dalam Refleksi dari Konvensi Hak Anak Pasal 34 semua anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. Tidak seirama dengan realita karena semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan yang rata-rata terjadi pada anak, hal tersebut menjelaskan bahwa dunia
pendidikan tengah mengalami degradasi moral. Bukannya mendidik, banyak oknum dosen/guru di berbagai kampus di Indonesia, mengatasnamakan kedudukan dan kekuasaannya, untuk mengancam dan melemahkan para mahasiswa dan/atau siswa yang ia jadikan sebagai objek pemuas hasrat. Tindakan kekerasan seksual tersebut juga ditunjang dengan lemahnya regulasi dalam kampus/instansi pendidikan yang membuat para oknum pendidik tersebut menjadikan
dirinya sebaga raja yang kebal hukum dan leluasa melakukannya. Karena sampai pada hari ini tidak ada prosedur hukum yang jelas untuk menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dalam kampus.

Dalam tiga tahun terakhir sudah terjadi dua kasus di Universitas Jember yaitu kasus Ruri dan kasus Nada. Hal ini menambah deretan kasus kekerasan seksual sekaligus sebagai alarm bahwa kita, sekarang, perlu untuk benar-benar sadar bahwa instansi pendidikan harus membuat regulasi untuk tindakan kekerasan seksual sebagai bentuk dari upaya menciptakan lingkungan yang aman
dari kekerasan seksual dan ramah kepada korban.

Dengan dasar itu Mimbar Reaksi ini dibuat, selanjutnya untuk menyampaikan tuntutan kami berupa:
1. Mendesak Kepolisian Resor Jember untuk segera melakukan penahanan terhadap RH yang telah ditetapkan sebagai tersangka;
2. Mendorong Dekan FISIP Universitas Negeri Jember untuk memberikan sikap yang tegas kepada pelaku berupa penonaktifan sebagai dosen;
3. Mendorong Universitas Negeri Jember untuk segera membuat regulasi tentang kekerasan seksual.***


Koordinator
Deviana Rizka
Gauri Movement

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. de'fara @shahiaFM02 Mei 2021 | 09:04:58

    Terkutuk oknum peleceh sex...
    Apalagi di kampus atau dunia pendidikan, kadang antara takut dan hormat dijadkan kedok oleh si oknum terhadap si korban.


    Polisi harus keras menghukum oknum.

Back to Top