Demi Keadilan, Tak Cukup CSR, Mutlak Revisi UU Perimbangan Keuangan

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
Oleh: Moch Eksan

DALAM diskusi online bertajuk: 'Sinergi SKK Migas dengan Masyarakat Guna Memperlancar Operasi dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat' yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI), Rabu, 3 Maret 2021, saya menyatakan bahwa daerah penghasil migas agar mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar. Sebab, terasa pembagiannya sangatlah jomplang.

UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 19 Ayat 2 dan 3, menyebutkan bahwa pemerintah daerah hanya mendapatkan 15 persen dari dana bagi hasil dari industri hulu migas. Dan dari persentase ini dibagi pada pemerintah propinsi 3 persen, sedangkan daerah penghasil hanya 6 persen dan kabupaten/kota dalam propinsi tersebut, juga mendapatkan 6 persen.

Sisanya, 85 persen merupakan bagian dari pemerintah pusat. Dana bagi hasil ini dialokasikan untuk belanja kesejahteraan rakyat. Kendati pendapatan sektor migas sekarang ini tidak bisa memenuhi kebutuhan belanja ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan bahwa pendapatan sektor migas pada 2020 mengalami penurunan dari Rp 109,5 triliun menjadi Rp 72,9 triliun. Sedangkan belanja kesejahteraan sosial jauh di atas jumlah tersebut.

Pada APBN 2020, alokasi pendidikan Rp 508,1 triliun, kesehatan Rp 212 triliun, perumahan Rp 17,94 triliun, informasi dan komunikasi Rp 5,6 triliun, kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 2,38 triliun, dan lain sebagainya.

Namun demikian, atas nama keadilan, jelas dana bagi hasil pemerintah daerah terlalu kecil. Dengan semangat otonomi daerah, sudah waktunya porsi pemerintah daerah ditingkatkan. Semua dikandung maksud untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Otonomi daerah merupakan salah satu amanah reformasi. Pemerintah pusat terasa 'setengah hati' dalam menata otonomi. Padahal semangatnya untuk pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan daerah dan mencegah separatisme.

Setelah 20 tahun lebih, otonomi daerah, belum ada satu pun daerah yang benar-benar otonom. Malah trend sentralisasi semakin kuat. Pemerintah daerah tak punya otonomi kebijakan dan anggaran sendiri. Semua 'diatur' dengan detail dan rigid oleh pemerintah pusat.

Tak bisa terlalu banyak diharapkan, otonomi daerah efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat, tatkala sumber pendapatan daerah sangat kecil. Pemerintah daerah sendiri gagal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang selalu lebih kecil daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, revisi UU Perimbangan Keuangan mutlak, apalagi SKK Migas sedang mengenjot produksi migas nasional meningkat menjadi 1 juta barel per hari. Terutama dalam meningkatkan investasi migas di Tanah Air. Wabilkhusus dalam mengembangkan industri hulu migas baru.

Cadangan minyak bumi Indonesia 783 biliun barel yang terkandung pada 128 cekungan. Sementara yang dieksplorasi, eksploitasi dan diproduksi hanya 50 cekungan. Ada 1440 sumur minyak yang aktif ditambang dari 13 ribu sumur yang ada. Per Juni 2020, produksi minyak nasional hanya dapat memproduksi 720 ribu barel per hari.

Sementara itu, kebutuhan energi nasional meningkat, bersamaan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Sekarang sudah menyentuh 2,3 juta barel per hari. Ini artinya, energi nasional bergantung pada pasokan energi dunia. Tak kurang dari 1,58 juta barel per hari.

Indonesia hari ini bukan negara eksportir minyak layaknya anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), tapi sejak 2002 sudah menjadi negara importir minyak. Walau Indonesia masih tetap tercatat sebagai produsen minyak ke-24. Sayang, produksi industri hulu migas di bawah 825 ribu barel per hari meski berpotensi produksi di atas 12,7 juta barel per hari laksana Amerika Serikat yang tebus 12,6 juta barel per hari.

Dalam konteks ini, penemuan cadangan minyak di Lepas Pantai Jawa Timur di North Madura II oleh Petronas, dan eksplorasi Janu Tuban oleh Pertamina dan Rosneft, untuk menegoisasi ulang dana bagi hasil minyak bumi dengan pemerintah pusat.

Pemerintah propinsi Jawa Timur semestinya mengambil inisiasi bersama dengan Kabupaten Sumenep dan Tuban untuk mendorong revisi UU Perimbangan Keuangan, demi peningkatan kesejahteraan rakyat Jawa Timur itu sendiri. Masyarakat lokal pun tak cukup dengan program CSR (Corporate Social Responsibility) tanpa konsesi program kesejahteraan rakyat yang lebih.***


Moch Eksan
Pendiri Eksan Institute.

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Muhardi Karijanto @hardidja06 Maret 2021 | 04:39:32

    Mengapa pembagian hasil migas pemerintah pusat mendapat porsi besar (70:30) dibandingkan daerah penghasil, karena seluruh biaya untuk explorasi & biaya exploitasi dari setiap tetes minyak yg dihasilkan seluruhnya menjadi beban Pemerintah Pusat yg konon prosentasenya sangat tinggi dari nilai 'minyak jadi' yg dihasilkan. Artinya pembagian hasil penjualan minyak tsb masih harus dibebani cost recovery. Sedangkan bagi hasil yg diterima daerah penghasil sifatnya bersih (net). Bahkan daerah masih berhak memperoleh seluruh pajak atas penjualan BBM di daerahnya.

    Menurut saya, pembagian hasil tsb sudah sangat wajar, apalagi mengingat yg 70% itu juga menjadi bagian sumber pendanaan untuk DAU & DAK yg didistribusikan ke 34 Prov & 514 Kab/Kota se-Indonesia

Back to Top