Muhardi Karijanto

Pancasila, Terombang-ambing diantara Derasnya Gelombang Sekularisme dan Teokrasi

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: juliawhite)
Oleh: Muhardi Karijanto

BANYAK pemerhati yang mengkhawatirkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa akhir-akhir ini mengalami degradasi. Bahkan toleransi terhadap perbedaan suku bangsa dan agama semakin pudar kalau tidak boleh dikatakan lenyap, khususnya di kalangan kelompok radikal. Padahal, menurut banyak pakar, toleransi yang memudar akan melahirkan intoleransi, dan sikap intoleran yang menguat akan berubah menjadi radikal. Sikap radikalisme yang menghinggap pada diri mereka yang mengidap penyakit sosial psikologis narcissistic akan sangat berbahaya karena diyakini akan menimbulkan kelompok berpandangan ekstremis yang merupakan embrio dari teroris.

Sejak awal kelahiran Indonesia sebagai negara-bangsa (nation-state) telah muncul gerakan ganda (doubled movement), antara kelompok yang menghendaki sekularisasi di satu sisi dan kelompok islamisasi di sisi lain. Kaum nasionalis menghendaki sistem demokrasi Barat yang berakar pada faham Sekularisme, sedangkan kelompok agamis khususnya Islam memimpikan sebuah negara islam (Darul Islam) yang berakar pada faham Teokrasi.

Bapak bangsa, proklamator NKRI, Soekarno berhasil menemukan bentuk kompromi dari dua arus sejarah itu, yang menjadikan Indonesia memiliki bentuk negara yang khas, unik, yaitu negara Pancasila, sebuah negara yang disepakati baik oleh kelompok Nasionalis maupun kaum Agamis, sebuah negara yang penuh kedamaian (Darussalam).

BPUPKI menerima rumusan Pancasila tersebut sebagai ideologi bangsa sekaligus dasar negara. Maka disusunlah UUD Negara berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme yang menyatukan berbagai ragam perbedaan yang bersifat primordial. Dari sini lahirlah kredo Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda-beda namun hakikatnya satu-kesatuan. Itulah sebuah perjanjian luhur bangsa yang menjadi bingkai politik bangsa ini untuk tetap bersatu dalam NKRI, yakni Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain bingkai politik, bingkai-bingkai lain yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini untuk menjaga persatuan dan kerukunan umat meliputi: bingkai yuridis, bingkai sosiologis, dan bingkai teologis. Kesamaan kedudukan di depan hukum (equal before the law) yang tercantum dalam UUD, menjadikan bangsa ini bersatu, rukun dan damai karena tidak ada diskriminasi yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antargolongan.

Keragaman suku, agama, ras dan antargolongan yang menambah keindahan taman bunga Nusantara tersebut sekaligus menjadi bingkai sosiologis yang mempersatukan dan menjaga kerukunan sesama bangsa. Modal terakhir bangsa ini untuk tetap hidup rukun sesama bangsa adalah bingkai teologis. Ajaran agama yang moderat, moderasi beragama. Dalam agama Islam dikenal Islam Washatiyah. Umat beragama non-muslim yang hidup di Indonesia pun memiliki budaya moderasi dalam beragama sehingga menjamin tidak terjadinya konflik antarumat beragama.

Namun dalam perkembangannya, kelompok kiri (Sekularisme) dan kelompok kanan (Teokrasi) tersebut tak henti-hentinya ingin mewujudkan agenda politik sesuai syahwat mereka masing-masing. Perseteruan mereka bak api dalam sekam yang membahayakan persatuan dan kerukunan bangsa. Pemerintah Orde Baru menyadari betul ancaman tersebut, maka dalam SU-MPRRI tahun 1978 ditelorkanlah Ketetapan MPRRI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) yang dikenal sebagai Eka Prasetya Pancakarsa, berisi 36 butir panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi P4 tersebut menjadi tugas dan fungsi Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), sebuah lembaga tinggi negara yang tugasnya menjaga ideologi Pancasila.

Kita semua mengakui, di era Orde Baru, Pancasila bagai biduk yang berlayar tenang di Samudra Persatuan dan Kerukunan Bangsa karena setiap gelombang yang akan muncul langsung dipukul dan mendapat stigma sebagai Antek PKI. Pemukul Ombak saat itu benar-banar berjalan efektif sehingga kehidupan politik berbangsa dan bernegara dapat dikatakan sangat stabil.

Namun sayang, saat Gerakan Reformasi meletus, produk hukum ini tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 karena dianggap materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, pada hakikatnya pencabutan Tap MPR tentang Eka Prasetya Pancakarsa tersebut adalah euforia reformasi, rasa kebencian terhadap produk-produk hukum era Orba yang dianggap sebagai indoktrinatif dan dogmatis untuk mempertahankan kekuasaan.

Dalam perkembangannya, harus diakui pencabutan Tap MPR tersebut menguntungkan golongan yang berfaham teokrasi daripada kelompok sekuler. Rambu-rambu yang tadinya membatasi ruang gerak mereka telah hilang, sehingga mereka semakin kencang menyuarakan kembali isu Darul Islam, Khilafah, NKRI Bersyariah dan sejenisnya. Keinginan memasukkan 6 kata pada Sila I Pancasila sebagaimana tercantum pada Piagam Jakarta --'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya'-- bergaung kembali. Isu-isu yang dilontarkan kelompok kanan ini mendapat perlawanan keras dari kaum sekuler dengan teriakan-teriakan: Pancasila Yes, Khilafah No. NKRI harga mati dan sejenisnya. Kegaduhan pun terjadi dimana-mana apalagi di media sosial, terjadi perang di dunia maya.

Pancasila pun terombang-ambing diantara derasnya gelombang Sekularisme dan Teokrasi. Di sana-sini terjadi persekusi, intimidasi, bullying, penindasan terutama kepada kelompok minoritas. Kenyamanan dan kedamaian hidup bertetangga menjadi sesuatu yang langka dan sangat mahal harganya.

Kelompok yang berfaham Teokrasi ini sebenarnya sudah muncul kembali sejak dua dekade yang lalu, tetapi dengan mengatasnamakan stabilitas politik, para penguasa di masa lalu pura-pura tidak tahu dan membiarkan kelompok ini berkembang semakin liar.

Jokowi dianggap sebagai musuh mereka karena dianggap representasi dari kaum sekuler. Apalagi saat beliau pernah keseleo lidah dengan mengatakan, "Agama dan politik harus dipisahkan, jangan sampai dicampuradukkan antara politik dan agama. Dipisah betul sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik."

Pernyataan Presiden Jokowi bahwa agama dan politik harus dipisahkan dilontarkan di sela kunjungan kerja di Kelurahan Pasar Baru Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada 24 Maret empat tahun yang lalu. Meski Istana dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengklarifikasi pernyataan beliau kala itu, namun stempel sekuler tetap saja melekat pada diri Jokowi sehingga tak henti-hentinya kaum Teokrasi menyebut Jokowi musuh Islam dan harus ditumbangkan. Semakin ke sini, kegaduhan semakin sulit dikendalikan.

Kini saatnya, kita wajib memiliki kembali panduan semacam P4 agar Pancasila tidak lagi terombang-ambing diantara derasnya gelombang Sekularisme dan Teokrasi. Warganegara, khususnya kelompok minoritas, harus dilindungi dari berbagai ancaman yang kadang-kadang kebablasan dari kelompok mayoritas. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) harus dikukuhkan sebagai Lembaga Negara dalam sebuah Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila atau apapun namanya, yang penting kedudukannya tidak lagi sekadar sebagai pembantu Presiden yang ditetapkan dalam sebuah Perpres. Sebagai Lembaga Tinggi Negara, BPIP antara lain diberi kewenangan untuk menjaga pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagai amanat Ketetapan MPRRI No. XVIII/MPR/1998.***


Depok, 4 Maret 2021

Muhardi Karijanto, SE. MM
Sekretaris Jenderal DPP Negeriku Indonesia Jaya (NINJA)
Pemerhati Kebijakan Publik

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Sujatmiko @Mamik04 Maret 2021 | 07:43:52

    Sebenarnya P4 dulu bagus, semua kalangan baik individu, kelompok, ormas maupun parpol tidak ada yg berani mengganggu gugat keberadaan Pamcasila sbg satu-satunya azas dlm kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Saya setuju ada Lembaga Tinggi Negara yg menggantikan BP7 dulu, agar terjadi ketentraman, kenyamanan dan kedamaian di republik ini.

Back to Top