Muhardi Karijanto

Izin Investasi Miras Dilepas, Siapa yang Beringas?

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: Tifonenko)
Oleh: Muhardi Karijanto

BAGAI ledakan bom waktu, Pemerintah kembali menerbitkan regulasi yang mengejutkan, Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres Miras) yang telah ditandatangani Presiden dan mulai berlaku 2 Februari 2021 lalu. Atas nama investasi pemerintah mengizinkan berdirinya industri minuman keras (miras) baik skala kecil, menengah atau besar.

Meski izin pendirian industri tersebut terbatas hanya di Provinsi Bali, NTT, Sulut dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal, namun peredaran produk mirasnya sulit untuk dipagari hanya berputar di empat Provinsi tersebut. Perpres No. 10/2021 tersebut sekaligus mengubah regulasi sebelumnya, yaitu Perpres No. 44/2016 tentang Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Tadinya investasi industri minuman beralkohol merupakan bidang usaha yang tertutup, alias dilarang.

Tak ayal, bukan mereka yang mabuk miras jadi beringas, tetapi justru para politisi atau mereka yang mengaku paling religi berteriak-teriak membuat tensi politik semakin panas dan berpotensi mengajak pengikutnya berbuat ganas.

Kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan upaya keras Jokowi membangun Papua. Karena membangun tidak hanya berarti mengerjakan konstruksi fisik bangunan, tetapi juga konstruksi non-fisik termasuk temperamen penduduknya. Tulisan ini tidak bermaksud membenarkan dalil akidah suatu agama, namun lebih pada pendapat umum bahwa meminum minuman beralkohol tidak baik untuk kesehatan baik fisik maupun mental, karena dapat memicu seseorang berhati cadas yang akhirnya mudah terpancing melakukan sesuatu tindakan beringas.

Izin investasi industri miras juga tidak sejalan dengan keinginan pemerintah membangun eko sistem perekonomian syariah, khususnya misi menjadi negara yang menghasilkan produk halal terbesar di dunia, seperti yang secara eksplisit juga diamanatkan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU No. 11/2020.

Ironisnya, lebih 7 tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Perda No. 15/2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran serta Penjualan Minuman Beralkohol (Perda Miras). Diterbitkannya Perda Miras dimaksud mempertimbangkan kajian Pemerintah Daerah bersama para pemuka agama khususnya Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGI) yang menganggap miras adalah minuman setan yang dapat merusak jiwa rakyat Papua. Para pemuka agama menghendaki masyarakat Papua minum minuman yang diberkati Tuhan, agar hidup sehat dan terhindar dari kebiasaan mabuk-mabukan yang dapat merusak kerukunan hidup antar suku, ras dan agama di Papua.

Berdasarkan Perda tersebut Gubernur Papua juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Papua No. 3/Instr-Gub/ 2016 yang mengajak seluruh Kepala Daerah di wilayah Papua untuk menandatangani Pakta Integritas agar secara tegas dan konsisten melarang keras memproduksi, mengedarkan dan memperjualbelikan minuman keras di seluruh wilayah Papua.

Demikian juga di Sulawesi Utara. Pemda setempat sudah sejak tahun 2000 mengatur peredaran miras hanya boleh dijual dan disediakan di tempat-tempat tertentu, seperti di hotel-hotel berbintang, dan restoran-restoran besar. Yaitu berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 18/2000 tentang Penanggulangan
Mabuk Akibat Meminum Minuman Keras Berlebihan di Provinsi Sulawesi Utara. Perda tersebut kemudian diperbaharui dengan Perda No. 4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Intinya Pemda Sulut mengajak masyarakat disana untuk tidak lagi minum minuman keras, apalagi memproduksinya.

Hanya Pemda Bali dan NTT yang menyambut baik terbitnya Perpres Miras tersebut. Pemda Bali memang pernah bersurat kepada Presiden agar diizinkan mengembangkan minuman tradisional Bali menjadi industri legal agar sumber penghasilan masyarakat Bali semakin beragam dari dunia pariwisata. Para wisatawan mancanegara diharapkan dapat lebih mengenal yang kemudian menyukai minuman arak, brem, dan tuak Bali baik yang disajikan di hotel-hotel maupun toko-toko souvernir setempat. Pemda Bali sangat antusias, produk minuman beralkohol khas Bali di kemudian hari akan menjadi komoditas ekspor yang cukup menjanjikan.

Pemda NTT bahkan sudah lama bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk mengembangkan minuman tradisional beralkohol Sopi agar lebih berkualitas baik kandungan maupun kemasannya dan memenuhi syarat go internasional. Setelah melalui penelitian yang panjang dengan melibatkan 4 orang profesor ahli di bidang beverage. Hasilnya menakjubkan, minuman tradisional Sopi yang berasal dari Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, itu kini diolah dan dikemas secara modern dan diberi nama Sophia (sopi asli).

Peluncuran minuman berkadar alkohol 35-40 persen yang diberi label Sophia tersebut dilakukan di Kampus Undana oleh Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat bersama Rektor Undana Prof. Frederick Benu. Peluncuran Sophia sekaligus awal dimulainya kerja sama Undana dengan Pemda NTT untuk mengembangkan tiga jenis minuman tradisional beralkohol sesuai budaya dan kearifan lokal NTT lainnya, yaitu: arak Adonara, arak Aimere, dan Sopi Pura Alor.

Diharapkan dengan legalisasi produksi minuman tradisional beralkohol yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal NTT itu nantinya akan meningkatkan penghasilan masyarakat NTT dan harapan masyarakat miskin disana yang selalu yakin akan datangnya pertolongan Tuhan saatnya sekarang datang pertolongan itu, yaitu dengan terbitnya Perpres No. 10/2021.

Sudah barang tentu, setiap kebijakan pemerintah selalu mengundang pihak-pihak yang pro dan kontra. Pemerintah hendaklah cukup bijak untuk mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan besarnya maslahat dibandingkan mudarat dengan mendengarkan aspirasi dari kalangan yang menolak dan inspirasi dari kelompok yang menerima baik kebijakan ini.

Sebuah kompromi dapat diambil. Buat yang menolak, mungkin akan dapat lebih memahami jika memperhatikan lebih teliti isi Perpes dimaksud. Kuncinya ada 4, yaitu: (1). Hanya berlaku terbatas di 4 Provinsi yang kebetulan penduduknya mayoritas non-muslim; (2). Jenis miras yang diproduksi adalah yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal; (3). Diajukan permohonannya oleh Gubernur setempat kepada BKPM; dan (4). BKPM akan menyetujui atau menolak dengan berbagai pertimbangan yang adil.

Bagi yang dapat menerima, hendaklah memahami aspirasi mereka yang menolak sehingga dapat membatasi diri untuk tidak menjualnya kepada kalangan generasi muda, dan membatasi pemasarannya hanya di 4 Provinsi dimaksud serta diekspor ke luar negeri untuk betul-betul meningkatkan penghasilan masyarakat setempat.

Akhirnya, Pemerintah juga wajib melakukan evaluasi dampak negatif terhadap perkembangan mental masyarakat setelah 1-2 tahun diberlakukannya Perpes Miras ini dengan melibatkan pihak-pihak yang independen.***


Depok, 1 Maret 2021

Muhardi Karijanto, SE. MM
Sekretaris Jenderal DPP Negeriku Indonesia Jaya (NINJA)
Pemerhati Kebijakan Publik

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top