Muhardi Karijanto

Indeks Persepsi Korupsi Melorot, Siapa Kebakaran Jenggot?

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: Science Photo Library)
Oleh: Muhardi Karijanto

PRESTASI gemilang yang ditorehkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun 2020, berupa penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial dan dua orang Kepala Daerah seakan tidak memiliki makna ketika publik kemudian digaduhkan dengan melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"CPI (Corruption Perception Index) Indonesia 2020 berada di skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari 2019 yang berada pada skor 40 dengan ranking 85, dimana pada 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir," kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam peluncuran IPK 2020 secara virtual, di Jakarta, Kamis (28/01/2021).

Menurut Transparency Internasional (TI) lebih dari dua pertiga negara mendapat skor di bawah 50 pada CPI tahun ini, dengan skor rata-rata hanya 43. Itu artinya Indonesia berada pada posisi di bawah rata-rata dunia. Data menunjukkan bahwa meski ada kemajuan, sebagian besar negara masih gagal menangani korupsi secara efektif.

Berita "buruk" selalu menarik perhatian, terutama di kalangan mereka yang hobinya menggoreng. Isu melorotnya Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 ini digoreng sampai gosong. Berbagai ormas dan komunitas berebut menyelenggarakan webinar dengan menampilkan narasumber-narasumber yang sehaluan dengan mereka, sehingga diskusi tidak mampu melihat dari dua sisi apalagi memberi solusi. Alih-alih memberi pencerahan, yang terjadi malah mempertajam perbedaan.

Tidak seru kalau webinar tidak mencari kambing hitam. Berbagai kecaman pun terlontar, yang pada umumnya berujung pada tuduhan Presiden Jokowi lah penyebab dari merosotnya IPK tersebut. Yaitu diundangkannya UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30/2002 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), KPK menjadi lemah. Mereka nyinyir, KPK sekarang lebih mengedepankan tindakan pencegahan dan pendidikan, dan bukan pada penindakan, yang berakibat orang semakin berani melakukan tindak pidana korupsi. Padahal masih terngiang di telinga kita, beberapa waktu sebelum UU KPK direvisi, para pakar dan politisi mengecam kian maraknya kasus korupsi di Indonesia adalah karena KPK lebih mengedepankan penindakan dengan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) daripada upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi yang dimulai sejak dini. Fenomena keledai dan pemiliknya, Pemerintah menjadi serba salah.

Tapi benarkah Indeks Persepsi Korupsi adalah rapor buat kinerja KPK? Yang berarti IPK di bawah rata-rata global memberikan rapor merah buat KPK?. Jawabannya tentu tidak, karena selain tidak semua negara yang disurvei memiliki Lembaga Anti Korupsi, juga tidak ada satu pertanyaan pun dalam kuesioner yang diajukan TI kepada dua kelompok responden (pebisnis dan pakar) yang secara langsung menilai kinerja KPK.

Sejatinya survei tersebut ingin mengukur anggapan, pandangan para pelaku bisnis utama terhadap sikap koruptif para pejabat, politisi dan penegak hukum termasuk KPK, Polri/TNI dan Kejagung. Kemudian TII juga meminta pendapat para ahli/pakar terkait kebijakan yang diambil para pejabat, politisi, dan penegak hukum serta dampaknya terhadap korupsi politik, ekonomi, dan hukum. Kedua survei tersebut mengambil rentang waktu awal November tahun sebelumnya sampai dengan akhir bulan Oktober tahun bersangkutan. Dengan demikian prestasi gemilang KPK dalam melakukan penindakan terhadap 2 orang Menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, serta 2 orang Kepala Daerah belum tercakup di dalamnya.

Sebenarnya, kemerosotan IPK Indonesia 2020 ini telah dapat diprediksi, yaitu seiring dengan maraknya penolakan terhadap revisi UU KPK yang dipersepsikan publik sebagai pelemahan KPK. Hubungan yang tidak lagi harmonis dengan ICW, MAKI dan komunitas anti-korupsi lainnya, serta banyaknya korting hukuman yang diberikan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang diajukan para koruptor, juga diyakini menyumbang kemerosotan IPK 2020 negeri ini.

Selain 3 hal di atas, dengan berlakunya revisi UU KPK dengan sendirinya mengubah ekosistem anti-korupsi dan lingkungan strategis KPK. Perubahan status menjadi bagian dari lembaga eksekutif, penyesuaian status pegawai KPK menjadi ASN, adanya Dewan Pengawas, pergeseran orientasi trilogi pemberantasan korupsi yang lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan, serta Pimpinan KPK yang tidak lagi berkedudukan sebagai Penyidik dan Penuntut Umum; sudah barang tentu memerlukan penyesuaian struktur organisasi, budaya kerja, standar etika, sistem operasi dan prosedur serta hal-hal lain sebagai konsekuensi berlakunya UU KPK yang baru.

Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah ibarat strategi atlet jumper, mundur selangkah-dua langkah mengambil ancang-ancang untuk kemudian membuat lompatan jauh ke depan dengan kekuatan penuh dan harmoni.

Dengan UU KPK baru, Pemerintah memiliki strategi pengendalian korupsi yang lebih sistemik. Selain berbagai regulasi yang diyakini dapat mencegah terjadinya korupsi sejak dini, Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan fokus pencegahan korupsi di bidang: (1). Perizinan dan Tata Niaga; (2). Keuangan Negara; dan (3). Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Stranas PK di 27 Kementerian, 14 Lembaga Negara, 34 Pemerintah Provinsi, dan 514 Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang beranggotakan Pimpinan KPK, Kepala Bappenas, Mendagri, Men PAN dan RB serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sekretariat Timnas PK beralamat di Gedung Merah-Putih (kantor KPK).

Pemerintah yakin, dengan penanganan korupsi yang lebih sistemik, pada saatnya nanti Indonesia akan mampu meraih IPK 50 atau lebih tinggi seperti yang diamanatkan Jokowi kepada Mahfud MD sebelum diangkat menjadi Menko Polhukam.

Jadi kalau ditanya, IPK 2020 melorot, siapa yang kebakaran jenggot? Jawabannya tidak begitu alot, yaitu para politikus yang sibuk menggoreng isu ini dengan mata melotot agar disangka berbobot padahal hanya kebanyakan bacot. Hahahaha.***


Depok, 27 Februari 2021

Muhardi Karijanto, SE. MM
Sekretaris Jenderal DPP Negeriku Indonesia Jaya (NINJA)
Pemerhati Kebijakan Publik

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top