Muhardi Karijanto

Utang Negara Rp 6.000 Triliun Terancam Gagal Bayar?

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: Ikon Images)
Oleh: Muhardi Karijanto

PERNYATAAN Jusuf Kala pada webinar bertema 'Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya' yang diselenggarakan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada 27 Desember 2020 lalu menggemparkan dunia maya. Beliau mengatakan bahwa Indonesia tahun 2020 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 1.000 triliun dan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit tersebut semuanya berasal dari utang. Akibatnya, 30-40 persen APBN kita ke depan akan habis untuk membayar bunga dan cicilan utang. Jika benar, Indonesia terancam gagal bayar utang (default).

Apakah pernyataan Ketua Dewan Etik Majelis Nasional KAHMI Jusuf Kalla (JK), yang juga Wakil Presiden RI 2 periode tersebut, benar?

Menurut penjelasan Kementerian Keuangan, pernyataan JK di atas tidak seutuhnya benar. Defisit APBN 2020 yang benar hanya Rp 956,3 triliun atau sebesar 6,09 persen. Defisit tersebut tidak semua sumber pembiayaannya berasal dari utang, tetapi juga menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Pos Dana Abadi Pemerintah dan juga berasal dari Badan Layanan Umum (BLU). Disamping itu pengelolaan utang negara selama ini telah diselenggarakan dengan sangat hati-hati (prudent) sehingga terhindar dari kemungkinan gagal bayar.

Jumlah nominal utang juga bukan satu-satunya indikator yang dapat dijadikan sebab terjadinya default. Karena, jauh lebih penting dari itu adalah kualitas utangnya.

Nah loh pak JK, jangan menebar pesimisme di tengah-tengah kerja keras Pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kehati-hatian pengelolaan utang tersebut dapat dilihat dari racikan kebijakan utang yang dipegang teguh Kementerian Keuangan, yaitu: (1). mengutamakan kreditur dalam negeri dengan denominasi rupiah (Rp.); (2). bunga tetap; dan (3). berjangka panjang. Racikan kebijakan tersebut menghasilkan utang negara yang berkualitas.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, hingga Oktober 2020, Utang Negara Indonesia tercatat sebesar USD 413,4 miliar atau sekitar Rp 5.812,66 triliun berdasarkan kurs USD hari ini sebesar Rp 14.061,60. Dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 yang sebesar Rp.15.434,2 triliun, maka rasio utang kita terhadap PDB sebesar 37,66 persen. Ini berarti masih jauh dari ambang batas tertinggi yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara sebesar 60 persen. Meski harus diakui, lebih tinggi dari komitmen Menteri Keuangan yang ingin mempertahankan rasio utang kita tidak melebihi 30 persen.

Jumlah tersebut terdiri dari utang sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar USD 203,0 miliar dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 210,4 miliar.

Saat ini, dilihat dari kreditur dan denomasi komposisi Utang Negara 84,55 persen berdenominasi rupiah dari kreditur dalam negeri yang berasal hasil lelang Surat Berharga Negara (SBN), atau nama generiknya Obligasi Negara. Dan hanya 15,45 persen yang berasal dari pinjaman luar negeri (PLN), itupun berasal dari Lembaga Bilateral maupun Multilateral (World Bank, ADB, KfW-Jerman, AFD-Prancis, JICA-Jepang, China dan Korsel) yang memberikan pinjaman lunak jangka panjang (long term soft Loans).

Porsi Utang Negara jangka pendek --kurang dari 3 tahun-- dari tahun ke tahun semakin kecil, dan sekarang tinggal ± 25 persen, artinya yang ± 75 persen merupakan utang jangka panjang sehingga beban APBN untuk membayar bunga dan cicilan utang tahun 2021 sebesar Rp. 373,3 triliun atau hanya 13,56 persen dari APBN, jauh di bawah nyinyiran JK yang mencapai 40 persen.

Rendahnya beban pembayaran bunga dan cicilan hutang pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tidak lepas dari strategi utang berbiaya rendah (low cost borrowing) yang dijalankan Kementerian Keuangan. Seperti semua orang tahu, dalam rangka Penanggulangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun anggaran 2020 Jokowi menggelontorkan dana sebesar ± Rp 695 triliun yang didanai dengan menerbitkan SBN.

Sesuai keputusan bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur BI untuk berbagi beban pembiayaan (burden sharing) Bank Indonesia membeli SBN sebesar Rp. 125,6 triliun dari Pasar Perdana tanpa bunga. BI selama tahun 2020 memiliki portofolio SBN sebesar Rp 536 triliun baik yang dibeli dari Pasar Perdana maupun yang diborong dari Secondary Market ketika banyak investor asing melepaskan SBN gara-gara pandemi Covid 19. Aksi borong BI tersebut sebagai bentuk berbagi beban pembiayaan bersama Pemerintah dalam rangka PC-PEN.

Menurut Menteri Keuangan, sesuai UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan StabiIlitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Menteri Keuangan telah menandatangani Keputusan Bersama dengan Gubernur BI, yang akan terus membeli SBN di Pasar Perdana sebesar Rp 400 - Rp 600 triliun sampai berakhirnya tahun anggaran 2022.

Itulah mengapa, beban pembayaran bunga dan cicilan utang kita tidak akan pernah mencapai sebesar 40 persen dari APBN seperti yang digembar-gemborkan JK bersama kroninya untuk menurunkan kepercayaan rakyat kepada Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin demi syahwat politik Pilpres 2024.

Menjadi harapan kita semua, semoga Program Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Presiden Jokowi bersama Komite PC-PEN dan didukung oleh berbagai lembaga dan komponen bangsa, sukses membawa bangsa Indonesia keluar dari berbagai krisis akibat pandemic Covid 19 dan rongrongan para politisi busuk dengan syahwat besar untuk mempengaruhi opini publik sesuai skenario mereka demi kepentingan politik Pilpres 2024. Tuhan tidak tidur, sing becik ketitik sing olo ketoro.***

Depok, 24 Februari 2021

Muhardi Karijanto, SE. MM
Sekretaris Jenderal DPP Negeriku Indonesia Jaya (NINJA)
Pemerhati Kebijakan Publik

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(2)

Login
  1. shes one the @siswandi25 Februari 2021 | 05:43:33

    Semuanya sdh teranalisa, sehingga memudahkan untuk mencari solusinya.

    Tinggal dari yg diberi amanat harus amanah.

    InsyaAllah tdk ada yg dikhawatirkan.

  2. Anak Gaul @gakasikah25 Februari 2021 | 04:02:06

    Kita harus optimislah. Ayo bareng bareng perbaiki ekonomi Indonesia. Jangan jadi koruptor, temannya penjahat. Indonesia berdih. Itu tekad kita.

Back to Top