Muhardi Karijanto

Jakarta Banjir Lagi dan Anies pun Ngeles Lagi

publicanews - berita politik & hukumKarikatur. (Credit to: Daan Yahya, pernah dimuat Republika)
Oleh: Muhardi Karijanto

SELAMA tiga hari berturut-turut, banjir Jakarta menjadi topik berita di media massa, baik televisi, radio, koran dan media online, bahkan media asing juga tertarik untuk memberitakan. Tidak kurang dari 40 ruas jalan dan 26 titik kawasan perniagaan dan perkantoran tergenang banjir. Lebih dari 113 RW juga kebanjiran, dan hampir 1.400 orang mengungsi.

Kapan Jakarta tidak banjir lagi? Sebuah pertanyaan yang sederhana dan tidak sulit untuk menjawabnya, Jakarta akan banjir sepanjang masa. Nah loh, kenapa demikian? Karena Jakarta banjir adalah sebuah keniscayaan sejak zaman masih bernama Batavia dahoeloe kala.

Biang keroknya adalah kondisi geografis Jakarta yang memang 40 persen berada di bawah permukaan laut, bahkan untuk wilayah Jakarta Utara 95 persen datarannya berada di bawah permukaan laut. Maka secara teoritis separuh lebih wilayah DKI Jakarta akan tenggelam ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi di kawasan Jabodetabek dan daerah hulunya (Puncak dan Cianjur).

Kondisi ini diperparah dengan terjadinya land subsidance atau penurunan permukaan tanah di satu sisi, dan sea level rise atau peningkatan permukaan air laut di sisi lainnya. Di sepanjang 35 kilometer pantai utara Jakarta datarannya sampai kedalaman ± 50 meter terbentuk dari endapan lumpur laut yang telah berusia lebih dari 125 ribu tahun. Semakin ke selatan endapan lumpur ini semakin menipis. Jadi jangan heran kalau hasil penelitian menunjukkan, sejak 1974 - 2010 terjadi penurunan dataran Jakarta sedalam ± 0,25 meter di kawasan Cibubur, dan ± 4,1 meter di kawasan Muara Baru, Cilincing, Jakarta Utara.

Secara keilmuan, penyebab utama penurunan permukaan tanah ini disebabkan oleh kondisi geologis --tanah endapan lumpur laut-- yang labil, dan penyedotan air bawah tanah yang tidak terkendali. Penyebab lainnya adalah beban bangunan yang melebihi daya dukung tanah, dan adanya aktivitas tektonik di bawah tanah.

Kalau kondisi geografis dan geologis DKI Jakarta memang demikian, mengapa saat Jakarta banjir semua orang marah dengan Gubernurnya? Perdebatan antara pencinta dan pembenci Gubernur DKI di dunia maya pun tak bertepi, karena semua merasa dirinya yang paling mengerti. Berbagai sumpah serapah dan gambar meme yang menunjukkan kekesalan dan kekecewaan kepada Anies Baswedan pun banyak bertebaran di berbagai media sosial.

Fraksi PDI-P di DPRD DKI pun menyerang sang Gubernur yang selama 3 tahun berkuasa dianggap tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi banjir Jakarta. Bahkan ironisnya, setiap kali Jakarta banjir, malah disambut oleh Gubernurnya dengan penuh suka cita, karena semakin melambungkan namanya di media massa. Mungkin dalam benaknya hanya ada bahasa politik, popularitas mendekati elektabilitas, hahaha.

Sang Wakil membela bosnya dengan mengatakan bahwa penanganan banjir di kala Jokowi-Ahok lebih parah dibandingkan era sekarang. Ukurannya jumlah pengungsi, bukan berapa luas kawasan yang terendam dilihat dari durasi waktu dan kedalaman airnya. Wkwkwkwk, kodok pun tertawa.

Melihat berbagai data dan fakta, Gubernur Anies memang wajar dihujat dan pantas untuk digugat. Karena selama 3 tahun tidak melaksanakan semua program penanggulangan banjir yang sudah dirancang oleh Kementerian PU (sekarang PUPR) dan Bappenas. Sudah sejak era Orde Baru, Pemerintah sudah melakukan berbagai kajian dan merumuskan berbagai solusi untuk mengendalikan banjir Jakarta dari hulu sampai ke hilir. Antara lain berupa: (1). membangun bendungan di hulu; (2). normalisasi sungai Ciliwung dan 13 anak sungainya; (3). membuat sodetan dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur dan ke Sungai Cisadane; (4). membersihkan, mengeruk danau, situ, rawa dan gorong-gorong; (5). membangun _National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tembok laut raksasa di Teluk Jakarta; (6). membangun gorong-gorong raksasa yang membentang dari Bogor sampai ke Tanjung Priok.

Di hulu, Pemerintah pusat sedang membangun dua buah bendungan di Ciawi dan Sukamahi. Apabila dua bendungan tersebut selesai tahun depan, maka akan mampu mengurangi debit air yang masuk Jakarta sampai 30 persen.

Di hilir, di era Jokowi-Ahok, proyek normalisasi sungai Ciliwung yang dikerjakan bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) tersebut sudah rampung 6 km dari panjang keseluruhan 13 km. Seandainya Anies tidak terjebak dengan wacana Normalisasi vs Naturalisasi Sungai, dan bekerja melanjutkan apa yang sudah menjadi program Pemerintah pusat, maka diyakini dalam dua tahun (2019) seluruh proyek normalisasi sungai tersebut akan rampung. Karena tugas Gubernur hanya meneruskan pembebasan tanahnya, sedangkan pekerjaan konstruksi dan seluruh anggaran biayanya telah disediakan PUPR. Sejatinya dia hanya ngeles, karena takut melakukan pemindahan penduduk yang menyerobot bantaran sungai, terjerat dengan janji kampanye.

Pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur dan Cisadane juga sudah dituntaskan Jokowi-Ahok, tinggal menjaga keharmonisan hubungan dengan Bupati Bekasi dan Gubernur Banten. Pekerjaan yang sesuai dengan bakat Anies, senyum sana senyum sini.

Seandainya pembangunan di sisi hilir tersebut tidak dihambat oleh Gubernur, niscaya sistem drainase DKI dapat ditingkatkan dari saat ini hanya mampu menampung debit air 100m3/detik menjadi dua kali lipatnya.

Pekerjaan pembangunan tembok laut raksasa (giant sea wall/GSW) yang merupakan bagian dari proyek NCICD terpaksa berhenti karena pengembang mengundurkan diri sebagai akibat proyek reklamasinya dihentikan okeh Gubernur DKI. Sejauh ini di era Jokowi-Ahok hanya mampu menyelesaikan GSW tersebut sepanjang 9,3 km dari panjang keseluruhan 37,5 km. Padahal GSW tersebut akan menjadi jalan tol lingkar luar utara yang diyakini dapat mengurangi kepadatan lalulintas di jalan tol lingkar dalam kota sebanyak 25 persen.

Pembatalan reklamasi sebenarnya bukan wewenang Gubernur, karena dasar hukum reklamasi adalah Keppres Nomor 52/1995 dan Perpres Nomor 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Secara hukum, hanya dapat dibatalkan dengan regulasi yang sama atau lebih tinggi dari Peraturan Presiden dan Anies bukan Presiden.

Lagi-lagi, Anies hanya ngeles karena terjebak dengan janji kampanye. Proyek reklamasi tersebut sejatinya tidak batal, namun IMB diatas tanah reklamasi tersebut yang dicabut Anies, sehingga pengembang tidak mau melanjutkan proyeknya, menunggu Gubernurnya diganti. Padahal tembok laut raksasa ini selain dimaksudkan untuk menahan air laut di saat pasang sekaligus sebagai muara 13 sungai yang ada di DKI dan menjadi sumber air baku untuk PAM Jaya DKI (PALYJA).

Anies jelas-jelas menolak proyek gorong-gorong raksasa dan menggantinya dengan pembangunan 1,8 juta biopori, dengan alasan pembangunan gorong-gorong melawan sunatullah. Air harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibuang ke laut lewat gorong-gorong. Lucunya dari 1,8 juta bio pori yang ditargetkan, baru dibangun ± 1.700 buah padahal masa jabatannya tinggal kurang dari 20 bulan lagi. Lagi-lagi Anies ngeles, hehehe.

Jadi kalau hari ini, dan berikutnya saat Jakarta kebanjiran lagi dan banjirnya tidak terkendali, wajarlah kalau warga DKI Jakarta serempak bernyanyi, judul lagunya: sontoloyo kau. Hahahaha***


Depok, 21 Februari 2021

Muhardi Karijanto, SE. MM
Sekretaris Jenderal DPP Negeriku Indonesia Jaya (Ninja)
Pemerhati Kebijakan Publik

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(2)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah25 Februari 2021 | 03:54:26

    Kebanyakan main kata kata. Rakyat vutuh eksien. Buktin nyata kerja langsung pak gub. 💪👍

  2. Sujatmiko @Mamik25 Februari 2021 | 01:11:10

    Anies memang Gubernur yg pandai ngeles, pencitraan & merasa paling benar sendiri. Menteri PUPR yg Doktor nya teknik pengairan & berpengalaman menjadi Dirjen Sumber daya air lama, diajarin soal Naturalisasi Sungai. Opo tumon cak

Back to Top