Muhardi Karijanto

Hukuman Buat Mereka yang Menolak Vaksinasi Covid-19

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: Jezebel)
Oleh: Muhardi Karijanto

PADA akhir Oktober 2020 lalu Kementerian Kesehatan RI bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang juga didukung oleh UNICEF dan WHO, merilis hasil survei dengan hasil 64,8 persen masyarakat bersedia divaksinasi, 7,6 persen menolak, dan 26 persen masih ragu (Kemenkes RI, 2020).

Survei diatas sungguh menggembirakan, karena masyarakat yang menolak vaksinasi jumlahnya sangat sedikit (7,6 persen). Sedangkan 26 persen yang menyatakan ragu-ragu sebagian besar beralasan karena masih meragukan kehalalan dan efikasi vaksin Sinovac. Dengan fatwa MUI No. 02 tahun 2021 yang menyatakan kehalalan dan kesakralan vaksin Sinovac, serta Persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization/EUA) BPOM tanggal 11 Januari 2021, berarti kehalalan, keamanan dan keandalan Vaksin Sinovac tersebut telah terjamin. Diharapkan kelompok yang tadinya masih ragu-ragu, sebagian besar akan memantapkan pilihannya menjadi bersedia untuk divaksinasi.

Pertanyaannya kemudian, adakah sanksi hukum kepada mereka yang tetap menolak diberikan vaksinasi Covid-19?

Ada tiga Undang-undang yang terkait dengan pertanyaan diatas. Yaitu, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan; UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular; dan UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sesuai UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (3), antara lain menyebutkan, "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya." Menurut rumusan tersebut, vaksinasi Covid-19 adalah hak warga negara.

Namun, pada Pasal 9 UU yang sama, dinyatakan: "Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Dengan demikian, menurut UU Kesehatan, kesediaan divaksinasi sesungguhnya menjadi hak dan sekaligus kewajiban warga negara.
Selanjutnya dalam Pasal 10, 11, dan 12 UU yang sama, setiap warganegara wajib menghormati hak kesehatan orang lain, berperilaku sehat, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain.

Indonesia adalah negara hukum, tentunya terhadap mereka yang lalai atau sengaja tidak menjalankan kewajiban konstitusinya layak diberikan hukuman. Dalam rangka mencegah semakin luasnya pandemi covid 19, Pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan, antara lain: (1). Mewajibkan setiap orang melaksanakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan cara menghindari kerumunan); (2). Melaksanakan 3T (testing, tracing, dan treatment); (3). Melaksanakan program vaksinasi.

Tiga kebijakan tersebut diatas sesungguhnya merupakan bagian dari pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan sesuai amanat UU No. 6/2018. Pada Pasal 93 UU dimaksud menyatakan, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga
menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selanjutnya, menurut Pasal 14 UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dinyatakan bahwa:
(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Dari uraian diatas, sangat jelas bahwa mereka yang menolak divaksinasi covid 19 dapat dihukum pidana satu tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp 100 juta sebagaimana diatur dalam UU No 4/1984 juncto UU No. 6/2018. Namun, banyak pakar hukum pidana berpendapat, berhubung kedua Undang-undang dimaksud adalah domain hukum administrasi yang diberikan sanksi pidana dan atau denda agar memiliki kekuatan hukum memaksa, maka pelaksanaanya berlaku adagium 'Ultimum Remedium' dimana pemidanaan hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Di DKI misalnya, dalam Perda DKI No. 2/2020 tentang penanggulangan covid 19 telah dicantumkan sanksi administrasi/denda terhadap pelanggaran pelaksanaan kewajiban memakai masker, menolak tes PCR, melarikan diri isolasi, membawa jenazah Covid-19 tanpa izin, menolak divaksinasi dan lain-lain dikenakan denda sebesar Rp 250.000 sampai Rp 7.500.000.

Tetapi dalam kondisi luar biasa, termasuk adanya unsur 'kesengajaan' atau menghasut 'orang lain' dimana sanksi administrasi/denda yang diatur dalam Perda masing-masing Pemda Provinsi tidak mampu mengendalikan wabah penyakit menular, maka pemerintah tentu saja dapat memaksakan berlakunya sanksi pidana dan atau denda sesuai UU No 4/1984 dan UU No 6/2018.

Semoga, pelaksanaan program vaksinasi sebagaimana dimaksud Permenkes No 84/2020 dapat berjalan lancar dan sukses, sehingga mampu mengeradikasi pandemi Covid-19 di Bumi Pertiwi tercinta.***

Depok, 23 Januari 2021

Muhardi Karijanto, SE. MM
Sekretaris Jenderal DPP Negeriku Indonesia Jaya (NINJA),
Pemerhati Kebijakan Publik

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(5)

Login
  1. Sujatmiko @Mamik25 Januari 2021 | 01:12:39

    Sebaiknya pemerintah berani tegas menerapkan sanksi pidana siapapuj yg menghalangi upaya memutus mata rantai transmisi penularan virus corona

  2. Sujatmiko @Mamik25 Januari 2021 | 01:12:33

    Sebaiknya pemerintah berani tegas menerapkan sanksi pidana siapapuj yg menghalangi upaya memutus mata rantai transmisi penularan virus corona

  3. sidhawati @SIDHAWATI24 Januari 2021 | 21:17:00

    Setuju, tidak ada yg boleh menolak, karena jelas ada payung hukum nya dan ini harus didukung oleh semua lapisan masyarakat.

  4. Arif K Wibisono @arifkwibisono24 Januari 2021 | 17:17:42

    Sepakat. Jangan sampai merugikan orang lain. Apalagi orang banyak. Pandemi adalah musuh bersama.

  5. Siti Nur Anisah @Siti Nur Anisah24 Januari 2021 | 17:04:46

    Sudah selayaknya sebaga WNI, kita harus mendukung program pemerintah.

    Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat, dengan kita mau divaksinasi Covid-19, berarti kita turut membantu mencapai kekebalan kelompok di masyarakat.

Back to Top