Muhardi Karijanto

Dilema Pilkada: Mundur Babak Belur, Lanjut Menyusuri Maut

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Foto: Antara)
Oleh: Muhardi Karijanto

SELAMA hampir 10 bulan, Pandemic Covid 19 telah mengubah wajah dunia menjadi merah-padam. Tidak hanya banyaknya korban jiwa yg meninggal tapi juga mulai menghancurkan perekonomian banyak negara. Sejauh ini dilaporkan sudah 44 negara secara teknis telah mengalami resesi ekonomi. Resesi ekonomi ini kalau berkepanjangan secara teknis disebut krisis ekonomi.

Krisis ekonomi biasanya akan dimanfaatkan oleh Oposisi menjadi trigger untuk menyulut terjadinya krisis politik yg dapat menimbulkan terjadinya kerusuhan dimana-mana.

Sampai 17 September 2020, 215 negara telah terpapar virus yg gampang menular ini, yg mengakibatkan 30.036.868 kasus positif covid 19 (prevalence rate 0,386%), dimana 945.092 orang meninggal dunia (atau Case fatality rate 3,15%). Di Indonesia sendiri angkanya sudah cukup mencemaskan, yaitu 228.993 kasus positif (prevalence rate 0,083%) dan 9.100 orang diantaranya meninggal dunia (atau Case fatality rate 3,97%).

Sekilas terlihat angka statistik epidemiologi pandemic covid 19 di Indonesia dibandingkan dengan global tidak buruk-buruk amat.

Tapi kalau dilihat dari positivity rate yg 13,5% masih jauh diatas standar WHO 5% kondisi pandemic covid 19 di Indonesia dapat dibilang sangat mengkhawatirkan, sehingga belum dapat dipastikan kapan pandemic covid 19 di negara kita mulai terkendali.

Di tengah-tengah pandemic covid 19 yg masih menghantui masyarakat ini, Pemerintah bersama-sama DPR RI dan KPU tetap bersemangat akan menyelenggarakan agenda politik yg sangat penting bagi kehidupan demokrasi, yaitu Pilkada Serentak pada tgl 9 Desember 2020 di 270 daerah untuk memilih 9 orang Gubernur/Wakil Gubernur, 224 Bupati/Wakil Bupati, dan 37 Walikota/Wakil Walikota.

Semula Pilkada Serentak 2020 ini akan diselenggarakan pemungutan suaranya pada 23 September 2020. Namun karena mewabahnya virus corona baru SARS-CoV-2, maka Pemerintah menerbitkan Perpu No. 2/2020 yg menunda pelaksanaan pemungutan suara menjadi tgl 9 Desember 2020.

Pemilihan tgl 9 Desember 2020 ini adalah bentuk optimisme Pemerintah akan kemampuan untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 yg aman dari paparan covid 19 disamping tetap menjaga prinsip dasar pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ditengah-tengah pandemic covid 19.

Prinsip yg disepakati Pemerintah bersama dengan DPR RI ini adalah, biar pandemic covid 19, agenda politik tidak boleh berhenti karena di mata masyarakat, bisa saja Pemerintah akan dianggap tidak mampu menjaga kehidupan demokrasi, hanya karena panik mengatasi pandemic covid 19.

Faktanya, 49 negara telah sukses melaksanakan pemilihan ditengah-tengah pandemic covid 19 yaitu: Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan, Queensland, Iran, Republik Dominika, Vanuatu, Guinea, Mali, Serbia, Islandia, dan Kroasia.

Bahkan Amerika Serikat juga akan melaksanakan pemilihan presiden pada 3 November 2020 yg akan datang, meski kasus positif Covid 19 di Negeri Paman Sam tersebut telah mencapai 6.828.301, dengan kasus kematian sebanyak 201.348 (data 17/09/2020).

Diantara negara-negara yg telah sukses menyelenggarakan election, Korea Selatan dianggap yg paling sukses. Kesuksesan Korea Selatan dalam menyelenggarakan pemilu antara lain dari teknis penyelenggaraan, kepercayaan kepada penyelenggara pemilu mampu menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan kesigapan Pemerintah dalam menangani Pandemic covid 19.

Pemerintah saat ini memang menghadapi situasi yg sulit, bahkan dilematis. Kalau pelaksanaan pemungutan suara diundur (lagi) maka akan babak-belur. Tapi kalau nekat tetap lanjut, maka bagaikan berjalan menyusuri maut.

Betapa tidak? Saat Pemerintah bersama DPR RI dan KPU sepakat menunda pelaksanaan pemungutan suara selama tiga bulan, semua kemungkinan untuk menekan timbulnya klaster pilkada telah diperhitungkan dengan cermat. Mulai dari menambah jumlah TPS yg dilengkapi dengan (thermo gun), hand sanitizer/tempat cuci tangan, sampai menyediakan APD untuk semua Petugas KPPS. Semua itu membutuhkan tambahan biaya yg tidak sedikit.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berpedoman pada Protokol Kesehatan COVID-19, Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Menkeu, KPU, Bawaslu, DKPP RI, dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU sebesar Rp 4.768.653.968.000, untuk Bawaslu sebesar Rp 478.923.004.000 dan DKPP sebesar Rp 39.052.469.000. Total tambahan biaya ini sebesar Rp. 5,286 triliun, atau membengkak ± 53,40% dari alokasi dana Pilkada semula yg sebesar Rp 9,9 triliun.

Tambahan biaya ini belum termasuk tambahan dana yg harus dikeluarkan dari APBD masing-masing daerah Penyelenggara Pilkada

Apabila penyelenggaraan pemungutan suara ditunda, dana yang sudah digunakan untuk menyelenggarakan tahapan akan hangus jika Pilkada ditunda hingga 2021 atau 2022. Sebab, tahapan pilkada yang sudah berjalan secara faktual dan kualitas hasilnya menjadi kedaluwarsa, yang harus dilakukan ulang tahapan-tahapan tersebut untuk mendapatkan fakta dan hasil yg kualitas sesuai dengan waktu penundaan.

Penggunaan dana Rp 4,1 triliun tersebut bisa mubazir, bahkan bisa jadi masalah tersendiri dalam pertanggungjawaban keuangannya. Dimana output yg dipersyaratkan dalam pertanggungjawaban keuangan tidak terpenuhi. Kerugian juga akan sangat dirasakan oleh para kandidat dan partai politik pengusung dan pendukung bapaslon.

Selain babak-belur dari sisi ekonomi, penundaan (lagi) pelaksanaan pemungutan suara juga berimplikasi pada kepercayaan publik kepada pemerintah. Mereka menganggap Pemerintah tidak becus dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Penundaan Pilkada juga berdampak pada efektivitas penanganan Covid 19. Bayangkan kalau Pilkada ditunda maka ada 6 Gubernur, 224 Bupati, dan 37 Walikota yg statusnya Plt (Pelaksana Tugas), dimana kewenangan dan legitimasinya rendah. Padahal di saat pandemic justru dibutuhkan seorang Gubernur, Bupati, dan Walikota yg memiliki kewenangan penuh & legitimasi yg kuat agar efektif dalam penanganan Covid 19.

Penundaan (lagi) juga menimbulkan moral hazard, dimana di kemudian hari masyarakat tidak segera melaksanakan regulasi Pemerintah dengan harapan Pemerintah akan mencabut, membatalkan atau menunda pelaksanaan regulasi tersebut seperti yg sudah terjadi pada pelaksanaan Pilkada.

Sebenarnya, momentum pelaksanaan Pilkada ditengah-tengah pandemic covid 19 ini dapat dijadikan pembelajaran awal pencalonan kepala daerah berbiaya murah. Dimana para Paslon Gubernur, Bupati/Walikota tidak dianjurkan mengadakan kampanye terbuka yg sifatnya jor-joran seperti mengadakan pertunjukan musik/pergelaran budaya lainnya atau penyelenggaraan bazar dan kegiatan kompetisi olahraga yg semuanya memakan biaya mahal. Mereka cukup membagikan alat peraga kampanye berupa masker, hand sanitizer dan jamu herbal untuk memperkuat imunitas tubuh terhadap covid 19 kepada para pendukungnya. Dengan demikian masyarakat justru dapat didorong lebih disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kebugaran tubuh untuk melawan pandemic covid 19.

Dari uraian singkat diatas, jika dihadapkan pada dua pilihan, lanjut atau menunda pelaksanaan Pilkada 2020, Pemerintah sebaiknya memilih tetap lanjut menyelenggarakan pemungutan suara pada tgl 9 Desember 2020, meski dengan konsekuensi bagaikan melangkah menyusuri maut. Karena maut yg kita selusuri sepanjang langkah tersebut sebenarnya mampu dihindari jika dikelola dengan baik, seperti yg terbukti di Korea Selatan.

Semoga.***

Muhardi Karijanto
Sekretaris Jenderal DPP NINJA (Negeriku Indonesia Jaya)

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top