M Rizqi Azmi

Uji Kanal Oligarki dan Permufakatan Jahat dalam PK Djoko Tjandra

publicanews - berita politik & hukumDjoko Tjandra. (Foto: Tirto)
Oleh: M Rizqi Azmi

1. ADA anomali besar yang nengarah kepada permufakatan jahat dalam kasus Tjoko Chandra karena semenjak putusan MA dalam PK terhadap Djoko Tjandra di tahun 2009 Jaksa seharusnya sudah bergerak cepat mengeksekusi sesuai tugas eksekusitorialnya pasal 270 KUHAP. Dengan 2 cara.1. Mengefektifkan unit-unit di bawah jamintel apalagi kalau sekarang bisa melalui adhyaksa monitoring center nya untuk menangkap Tjoko tanpa menunggu putusan PK yang di mohonkan Tjoko chandra

2. Permufakatan jahat secara oligarki menggunakan kekuasaan ini semakin kental semenjak di copotnya lurah grogol jakarta selatan Asep Subahan dan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri karena menerbitkan surat perjalanan yang mencantumkan nama Djoko Tjandra sebagai konsultan polisi.

Hal ini harus di telusuri dan tidak hanya di hukum secara etika kepegawaian namun juga harus diberikan sanksi berat dalam konteks tindak pidana. Ada sejumlah pasal yang di langgar dalam pemalsuan E - KTP misal pasal 93 dan 95 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan) serta pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 6-8 tahun penjara ditambah lagi Djoko bukan WNI lagi karena telah jadi WN papua nugini dan mempermudah langkah Djoko Tjandra dengan memberikan predikat konsultan polisi hal ini bisa di lekat pasal 88 KUHP jo Pasal 15 UU TIPIKor tentang permufakatan jahat serta pasal 212 KUHP dalam mengahalang-halangi petugas dalam menangkap Djoko Tjandra.

3.hal ini harus di investigasi mendalam oleh menkopolhukam dengan membawa serta stake holder independen seperti NGO dan Tokoh masyarakat bersama pemangku kepentingan Kejaksaan, Kemenkumham, BIN, KPK dan Kepolisian. Kasus ini merupakan kata kunci membongkar lingkaran setan dalan mega korupsi di negara ini.Djoko Tjandra adalah pengusaha kelas kakap yang merupakan deep state di Indonesia dan salah satu donatur besar dalam setiap suksesi di indonesia mulai dari zaman soeharto sampai jokowi.

Bahkan presiden pun pernah satu meja dengan adiknya Djoko Tjandra, sangkara Thandra 2015 lalu padahal beliau sudah menjadi buronan pada waktu itu. Pastinya lurah grogol selatan dan karo koordinasi dan pengawasan PPNS tidak bekerja sendiri dan pastinya dengan porsi jabatan strukturalnya kedua orang ini tidak mungkin melakukan aksi tanpa koordinasi atasan. Hal inilah yang perlu di dalami sebagai kejahatan oligarki dan permufakatan jahat.

4. Terkait PK dalam sidang teleconference sesuai arahan perma no 1 tahun 2019 dan pasal 153 KUHAP sangat di mungkinkan sidang jarak jauh seperti persidangan bullog gate tahun 2002 yang menghadirkan virtual BJ Habibi namun kontek ini berbeda karena Djoko Tjandra adalah buronan dan harus di bawah pengawasan dan pendampingan kejaksaan dan atau kepolisian dalam sidang Virtualnya.

Bukan hadir dengan sendirinya dan tidak diketahui keberadaanya.kontek pasal 153 KUHAP memungkinkan ruangan pengadilan di sesuaikan pemaknaan hakim harus berhadapan langsung dengan terdakwa atau pemohon PK. Apalagi kontek pidana setiap subjek dan objek pidana harus hadir di depan hakim berbeda dengan perdata yang bisa di kuasakan seketika. Di perkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon wajib hadir saat melakukan pendaftaran dan mengikuti pemeriksaan persidangan PK.

5. Di sidang Permohonan PK kali ini seharusnya majelis hakim sudah bisa memutuskan tanpa memperpanjang sidang. majelis hakim harus MENOLAK PK djoko Tjandra karena beberapa Hal pertama sudah mangkir 3 kali berturut termasuk hari ini. Kedua menyalahi prosedur acara pidana karena tidak mengurus langsung .ketiga karena itikad buruk dari djoko sebagai buronan semenjak 2009 dan melakukan permainan permufakatan jahat denga birokrat dan penegak Hukum. Kami kira tidak ada alasan kuat majelis hakim menerimanya.***

Direktur Legal Culture Institute
M Rizqi Azmi

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top