Ifdhal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM

Mei 98: Menghadirkan Kembali 'Keadilan Transisi'

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Credit to: bejarprints.com)
Oleh: Ifdhal Kasim

MASIH dalam suasana memperingati 'Tragedi Mei 98' --yang menandai awal bergulirnya proses transisi ke demokrasi, saya ingin mengingatkan kita kembali pada satu agenda reformasi yang mulai dilupakan, yaitu merealisasi transitional justice ('keadilan transisi'). Agenda ini merupakan bagian sangat krusial dari proses konsolidasi demokrasi di negara yang mengalami transisi, yakni untuk memastikan agar the Rule of Law kembali menjadi tatanan kehidupan bernegara.

Apa itu 'keadilan transisi'? Istilah ini di awal reformasi begitu sering kita dengar, meski kita tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dengan clear. Tapi secara politik, pada saat itu, publik seakan-akan sudah memahami istilah ini. Aktivis hak asasi manusia, intelektual publik, dan politisi begitu intensif mewacanakan istilah 'keadilan transisi' itu. Sebetulnya apa yang dimaksud dengannya? Untuk itu, saya mengacu pada pengertian yang dirumuskan oleh Prof. Ruti G Teitel, yaitu: 'conception of justice associated with period of political change, characterized by legal responses to confront the wrongdoing of repressive predecessor regimes'.

Respon hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh rezim politik sebelumya pada suatu perubahan politik inilah yang mengkreasi lahirnya 'keadilan transisi'. Respon hukum atas situasi transisi tersebut sangat tergantung pada tipe transisi politik di suatu negara. Posisi hukum dalam konteks ini memang tidak biasa. Kalau pada situasi normal, posisi hukum lebih pada menjaga ketertiban dan stabilitas. Tapi sekarang, dimasa rezim politik belum terkonsolidasi, hukum juga memungkinkan adanya tranformasi, yaitu menghadirkan keadilan pada jeda waktu transisi itu. Hukum melampaui peran tradisionalnya, yang disebut Prof Teitel sebagai 'transitional jurisprudence'.

Lalu bagaimana persisnya bentuk respon hukum itu? Ternyata bentuknya tidak hanya berupa mengefektifkan sarana hukum pidana, yaitu dengan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat (individual prosecutions). Tetapi melampaui sarana tersebut, hukum juga meresponnya dalam bentuk sarana-sarana seperti truth seeking (pencarian kebenaran), reparations (pemulihan), institusional reform (reformasi institusi), dan vetting and dismissals (pensiun dini). Serangkaian proses yang luas ini, yang menunjukkan bagaimana suatu masyarakat menghadapi masa lalunya, merupakan upaya untuk memastikan tegaknya tanggungjawab negara, sekaligus juga membuka jalan bagi rekonsiliasi.

Strategi 'keadilan transisi' itu pernah kita mulai. Makanya kita melahirkan 'anak kembar' reformasi, yaitu UU Pengadilan HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tetapi, sayang sekali, proses ini dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi. MK membatalkan salahsatu dari bagian penting 'keadilan transisi', yaitu UU KKR. Ketika UU Pengadilan HAM kehilangan kembarannya, maka tidak terelakkan terjadi kemacetan dalam upaya kita menyelesaikan bagian-bagian gelap masa lalu negara ini. Kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM hanya menjadi pengisi lemari penyimpan berkas di Kejaksaan Agung.

Dalam memperingati Tragedi Mei 98 tidak ada salahnya kita melihat kembali salah satu agenda reformasi yang belum tuntas dikerjakan, yaitu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Jangan dibiarkan masalah ini seperti tidak ada jalan penyelesaiannya. Atau dibiarkan menthok! Kita perlu mempertimbangkan kembali strategi 'keadilan transisi' untuk menjawab kemandegan selama ini. Maka terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM, baik itu penyelidikan pro-justisia atas Tragedi Mei 98 maupun kasus Trisakti, Semanggi I & II, harus kembali dibuka dengan serius. Harus ada komitmen dikalangan penyelenggara hukum menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat itu. Tidak dibiarkan mengambang seperti sekarang.

Strategi 'keadilan transisi' dengan demikian masih sangat kita perlukan. Tidak ada waktu terlambat menghadirkan kembali 'keadilan transisi' sebagai jalan untuk memenuhi pertanggungjawaban ***

Ifdhal Kasim
Mantan Ketua Komnas HAM

*) Konten di Rubrik Publicana merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top