Kinerja Keuangan Terburuk, Direksi Garuda Perlu Dirombak

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi Garuda Indonesia
Oleh: Ferdy Hasiman

MENTERI BUMN Erick Thohir perlu merombak total jajaran direksi maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Perombakan ini penting agar Garuda menjadi perusahaan yang sehat secara bisnis dan mampu memperbaiki kinerja keuangan perseroan. Dengan memperbaiki bisnis dan kinerja, Garuda baru bisa melayani penerbangan domestic-internasional dengan baik.

Ferdy mengatakan jika jajaran direksi Garuda tidak dirombak, dia pesimis bisnis dan pelayanan penerbangan Garuda akan menjadi lebih baik. Orang-orang lama ini kan tak mampu mengatasi keuangan dan sudah mengenal bisnis Garuda sejak lama. Sulit mengharapkan kinerja Garuda yang bersih, jika direksinya masih memiliki bisnis sampingan seperti yang terjadi dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal.

Dirut Garuda ke depan harus orang jujur dan memiliki visi bisnis penerbangan yang baik. Dirut Garuda harus memiliki ketulusan bekerja dan mampu membenahi keuangan Garuda Indonesia. Dirut yang tidak bermain-main dengan bisnis sampingan dan lupa tugas pokok membenahi keuangan dan pelayanan Garuda.

Ferdy mendukung nama Ignasius Jonan yang sudah beredar di media untuk mengisi posisi Direktur Utama Garuda. Jonan memiliki pengalaman dan kinerja apik di PT Kereta Api dan menjadikan Kereta Api menjadi moda transportasi terbaik. Jonan juga pernah menjabat menteri perhubungan dan menteri ESDM.

Di kedua kementerian itu, Jonan termasuk salah satu menteri periode pertama Jokowi yang sukses dan memiliki banyak gebrakan baik di perhubungan maupun di ESDM. Meskipun dirasa turun kelas, untuk menyelamatkan keuangan Garuda, Ferdy berharap Jonan bersedia menahkodai Garuda agar menjadi perusahaan penerbangan yang bersih.

Sulit bagi Garuda menjadi maskapai penerbangan terbaik dan memiliki kinerja keuangan baik, jika direksinya memiliki bisnis sampingan untuk memperkaya diri. Kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal di pesawat baru milik Garuda yang melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Ashkara adalah kecelakaan besar.

Ari Ashkara ini sebelumnya terlibat dalam rekayasa laporan keuangan atau manipulasi akuntansi yang menyebabkan pemegang saham dan investor merugi. Ironisnya, menteri BUMN waktu itu, Rini Soemarno tak mencopot Ari dari posisi direktur utama. Padahal, manipulasi akuntasi adalah kejahatan korporasi paling besar. Jika dicopot pada saat melakukan rekayasa keuangan, tidak akan terjadi kejahatan penyelundupan seperti terjadi sekarang.

Menurutnya kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton illegal hanya satu kasus yang melibatkan Direktur Utama Garuda. Jika diinvestigasi serius pasti banyak kasus sejenis yang melibatkan petinggi Garuda. Direktur Utama sebelumnya, Emirsyah Satar juga kan memiliki kasus sejenis. Emirsyah diduga menerima suap terkait pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce untuk Garuda Indonesia. Praktek-praktek seperti itu dinilai sudah sering terjadi di internal Garuda, karena sebelumnya jarang dilakukan audit dan tidak transparan.

Terungkapnya kasus penyelundupan pesawat membuat kita curiga, jangan sampai masih ada praktek-praktek bisnis illegal lainnya yang perlu diaudit. Ferdy menganjurkan agar menteri BUMN, Erick Thohir membentuk tim melakukan audit terhadap praktek-praktek bisnis atau cara-cara yang lazim terjadi dalam bisnis Garuda.

Praktek-praktek bisnis itu seperti charter pesawat dan sistem sewa atau rental (leasing) pesawat ke leasor yang dilakukan Garuda selama ini. Kan Garuda ini banyak rental pesawat. Si tukang rentalnya untung, Garudanya tiarap.

Per tahun 2018 misalnya, dari total 202 unit pesawat, yang dimiliki Garuda hanya 22 unti pesawat dan sisanya sebesar 180 unit pesawat adalah rental, ke perusahaan-perusahaan leasing (pembiayan) pesawat. Biaya charter pesawat Garuda yang mencapai Rp 15.2 triliun atau 33,57 % dari total beban operasional penerbangan pun perlu dijelaskan ke publik.

Sementara untuk biaya sewa pesawat tak kalah besar. Tahun 2018, Garuda membayar sewa pesawat dari Export Development Canada sebesar Rp 733 miliar (unit pesawat tidak diinformasikan dalam laporan keuangan 2018), membayar sewa pesawat dari Mitsuis Leasing Capital sebesar Rp 3.3 miliar untuk 46 unit pesawat dan IBJ Verena Finance Rp 7 miliar untuk 50 unit pesawat. Masih banyak lagi perusahaan-perusahaan leasing lain yang harus dibayarkan Garuda setiap tahun. Total biaya leasing pesawat tahun 2018 sebesar Rp 1.04 triliun.

Sebagai risiko tak memiliki Direktur yang visioner dan memiliki perhatian khusus terhadap perusahaan, Garuda terus ditimpa kerugian. Sejak tahun 2014, Garuda mengalami kerugian besar. Tahun 2014 mengalami kerugian sebesar Rp 5.1 triliun, tahun 2017 merugi sebesar Rp 2.2 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp 2.78 triliun.

Sementara beban operasional penerbangan sangat besar, tahun 2017 sebesar Rp 34.6 triliun dan 2018 meningkat sebesar Rp 38 triliun. Kerugian ini memang dipompa oleh biaya operasional penerbangan Garuda termasuk pembelian avtur, pembelian perangkat lunak dan keras pesat pesawat. Tahun 2018, biaya Bahan Bakar, termasuk avtur (43,57%) sebesar Rp 19 triliun dan biaya sewa.

Risiko kinerja keuangan dan manajemen yang buruk membuat harga tiket menjadi naik. Untuk kategori Asia Tenggara, Garuda termasuk maskapai penerbangan paling mahal. Bisa saja Garuda melakukan kartel tiket, tingga bekerjasama dengan maskapai lain untuk menaikan harga. Kenaikan tiket pesawat berdampak buruk terhadap perekonomaian. Sektor pariwisata adalah bagian yang paling berdampak dari mahalnya harga tiket.

Padahal, pemerintahan Jokowi sedang gencar mendorong pembangunan pariwisita, termasuk mendesain 10 destinasi pariwisata untuk menambah devisa negara. Tanpa melakukan lompatan besar, kinerja keuangan Garuda Indonesia tidak akan pernah berubah. Pergantian Direktur Utama Garuda menjadi kunci perubahan.


Ferdy Hasiman
Peneliti Alpha Research Database, Indonesia

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah08 Desember 2019 | 08:48:26

    ini tandanya para pengawaa, komisaris itu gak pada kerja kali ya...

Back to Top