Liona Nanang Supriatna

Presiden Jokowi Jangan Takut Ancaman Pemakzulan Karena Perppu

publicanews - berita politik & hukumLiona Nanang Supriatna. (Foto: Dok. Pribadi)
Oleh: Liona Nanang Supriatna

PRESIDEN Jokowi tidak boleh tunduk pada keinginan Partai, dan jangan takut di-impeachment. Hal ini menyusul polemik RUU KPK usulan DPR yang akan dibuat Perppu oleh Presiden.

Saya menilai RUU KPK yang diajukan DPR justru tidak konsisten dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sudah menjadi endemik di Indonesia, Presiden berencana mengeluarkan Perppu KPK dan hal ini dikuatirkan mendapat ancaman dari DPR yang akan melakukan impeachment. Perppu KPK dan Impeachment merupakan dua hal yang berbeda.

Pertama, jika kita mengacu pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945, dan juga berdasarkan Pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945 keadaan bahaya bukanlah unsur tunggal penyebab lahirnya kegentingan yang memaksa.

Berdasarkan Putusan MK di atas, kewenangan pembuatan Perppu adalah hak prerogatif Presiden, yakni hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden tanpa meminta persetujuan lembaga lain, artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden. Namun demikian, dalam putusan MK dapat disimpukan bahwa tidak berarti secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, melainkan harus didasarkan kepada keadaan yang objektif, yakni jika Presiden menilai dalam situasi tertentu dibutuhkan adanya peraturan yang sangat mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, hak Presiden untuk menetapkan Perppu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara, persoalan korupsi inilah yang dimaksud persoalan bangsa dan negara yang mendesak.

Kedua, Presiden Jokowi tidak perlu takut di-impeachment oleh DPR, karena UUD 1945 secara tegas mengatur tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Justru Presiden Jokowi ingin menegakkan hukum sesuai dengan amanat Undang Undang dengan mempertahankan bahkan memperkuat kewenangan penindakan  yang dilakukan KPK terhadap kejahatan korupsi, akan tidak masuk akal jika Presidennya ingin melaksanakan amanat konstitusinya lalu justru mendapat hambatan dari DPR. Tentang persoalan personel KPK ada yang bermasalah itu adalah hal yang lain, Presiden dapat saja seluruh jajaran KPK secara bertahap di Lemhannas-kan. Lagi pula kalau kita melaksanakan tugas dan atau amanah rakyat dengan hati yang tulus dan jujur, kenapa harus takut dengan kewenangan yang dimiliki KPK? Kenapa harus kuatir dengan penyadapan yang dilakukan KPK?


Bandung, 11 Oktober 2019
Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum
Dekan Fakutas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
email: [email protected]

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Cewek Kepo @ceweKepo11 Oktober 2019 | 17:04:46

    setuju pak. jangan takut pak Jokowi. aku bersamamu. wkwkwk

Back to Top