LBH Padjadjaran

Komisoner KPK Lama dan Baru Tak Ada Bedanya

publicanews - berita politik & hukumAksi unjuk rasa mahasiswa menolak UU KPK dan RKUHP di depan Gedung DPR. (Foto: Tempo)
Oleh: Hasanuddin

TINGGAL beberapa hari lagi Presiden memiliki batas waktu menandatangani 'UU KPK' yang baru. JIka batas waktu sebulan sejak disahkannya UU (17 September) tersebut presiden tidak menandatangani, maka dinyatakan UU baru tersebut berlaku.

Dalam rentang waktu tersebut tentu akan ada dinamika tersendiri. Pro Kontra setuju tidak setuju kini beralih pada debat soal Perlunya jalan pintas PERPPU atau jalan MK bagi menyelesaikan polemik ini.

Hal ini sesungguh jalan keluar yang prosedural dan normal saja. Tidak ada yang istimewa.

Dalam batas dan ruang lingkup penyelesaian polemik ini, ada baiknya KPK (Komisioner dkk) fokus pada penyelesaian pekerjaan yang menjadi tugasnya, oleh sebab sebentar lagi berakhir (21 Desember). Tuntaskan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan penindakan yang sudah diagendakan.

Biarlah hal-hal lain menjadi tugas Komisioner baru, bukankah komisioner yang baru sama juga halnya seperti komisioner lama; produk seleksi presiden dan DPR RI.

Komisioner lama, ada baiknya mengundang komisioner baru untuk berdiskusi soal agenda penting yang perlu dilanjutkan, sehingga berkesinambungan.

Komisoner baru perlu diperkuat, jangan malah didelegitimasi oleh Komisoner yang ada. Tidak baik bagi kewibawaan KPK ke depan. Sesama diseleksi Presiden dan DPR RI harus saling menguatkan.

Pendiri LBH Padjajaran
Hasanuddin

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top