Pengurus Pusat PMKRI

Pemerintahan Jokowi Kuburkan Demokrasi

publicanews - berita politik & hukum
Oleh: Pengurus Pusat PMKRI

DALAM sejarah politik, berkembang suatu adagium yang berbunyi 'hanya yang tahu cara memerintah yang boleh berkuasa'.

Adagium itu berasal dari Plato, filsuf Yunani Kuno, yang mengeritik habis rezim demokratis pada masa itu yang justru menjadi sumber kehancuran Athena. Ketidaktahuan pemimpin negara berdampak buruk pada kehidupan negara tersebut, sebaliknya pengetahuan sang pemimpinlah yang akan mengantar bangsanya pada kesejahteraan.

Hari ini, adagium tersebut masih relevan dengan konteks kehidupan bernegara dan berbangsa kita di Republik Indonesia.

Dalam sebulan terakhir ini kita dikejutkan oleh sikap pemerintah dan DPR yang bergandengan tangan melemahkan semangat pemberantasan korupsi.

Tidak hanya itu, kita melihat tidak ada political will dari penguasa untuk melakukan penguatan terhadap demokrasi. Yang terjadi adalah sebaliknya, negara justru membentengi diri dari kritik rakyatnya dengan melakukan revisi beberapa Undang-Undang untuk tujuan itu.

Selama kekuasaan Orde Baru, korupsi dan pembelengguan kebebasan setiap warga negara menjadi dua penyakit laten yang memiskinkan bangsa dan negara ini.

Reformasi justru menjadi pintu gerbang bagi bangsa Indonesia keluar dari cengkraman Orde Baru itu, membawa kita kepada alam demokratis yang, idealnya, bebas dari korupsi dan bebas untuk mengeritik kekuasaan yang berpotensi sewenang-wenang. Namun, usaha untuk benar-benar hidup dalam alam demokratis itu menemui jalan buntu di bawah kepemimpinan Joko Widodo.

Jokowi, pemimpin yang bukan dari elit lama, dipilih karena kedekatannya dengan rakyat, justru menjadi pemimpin yang ingin mengubur demokrasi. Jokowi berpretensi menghadirkan bengisnya Orde Baru yang antikritik dan korup itu ke tengah-tengah bangsa Indonesia saat ini.

Simtom itu bisa kita lihat bagaimana pemerintah dan DPR, di ujung masa kerjanya, melakukan upaya-upaya serba cepat melemahkan semangat demokrasi.

Ada beberapa poin yang bisa ditunjukan:

Pelemahan Pemberantasan Korupsi:
(i) Revisi KUHP pasal 604 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengurangi masa hukuman pelaku kroupsi menjadi minimal 2 tahun dari semula 4 tahun. (ii) Revisi UU Pemasyarakatan pasal 10 tentang Hak Narapidana yang menyebutkan bahwa pemberian remisi setelah ada rekomendasi KPK dihapuskan dan diganti dengan pemberian remisi tanpa harus melalui rekomendasi KPK. Selain itu revisi UU No.30 tentang KPK sangat berpotensi melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di antaranya: (i) revisi pasal 46: membuat KPK kehilangan fungsi sebagai lembaga extraordinary karena menggunakan aturan yang sama dengan penegak hukum lainnya, (ii) revisi pasal 21: menyebabkan Pimpinan KPK kehilangan kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penggeledahan, surat perintah penuntutan, dan surat perintah penangkapan, (iii) revisi pasal 37b tentang Dewan Pengawas: berpotensi menghambat kerja KPK dalam pemberantasan korupsi, dan (iv) revisi pasal 37 E yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan

Pembungkaman Demokrasi:
(i) Revisi KUHP pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden bisa dipenjara paling lama 4 tahun 6 bulan, (ii) pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah dapat dipenjara 4 tahun, (iii) pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa dapat dipenjara paling lama 4 tahun, (iv) pasal 262 tentang penyiaran berita bohong diancam penjara paling lama 6 tahun, (v) pasal 263 tentang penyiaran berita tidak pasti atau tidak lengkap bakal dipenjara paling lama 2 tahun, (vi) pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau Lembaga negara bakal dipenjara paling lama 2 tahun, dan (vii) pasal 440 tentang pencemaran orang mati bakal dipenjara selama 9 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami Pengurus Pusat PMKRI menyatakan bahwa:
1. Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia secara demokratis telah gagal menunjukan kehendak politiknya dalam upaya penguatan demokrasi dan semangat pemberantasan korupsi di Republik Indonesia.
2. Presiden Joko Widodo tidak menunjukan keberpihakannya kepada Rakyat Indonesia terutama setelah menyetujui revisi UU yang sangat berpotensi melemahkan KPK dan semangat demokratisasi.
3. Presiden Joko Widodo kehilangan legitimasinya sebagai seorang presiden di hadapan kepentingan partai politik.
4. Meminta kepada presiden Joko Widodo untuk membatalkan Revisi UU yang sudah disepakti itu dengan mengeluarkan Perppu terkait.
5. Mengecam segala bentuk tindakan penguasa yang dengan sengaja membunuh kebebasan setiap warga negara dalam ruang-ruang demokratis.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk diperhatikan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,
Jakarta, 20 September 2019

Yohanes Paulus A. Zani Namang
Presidium Gerakan Kemasyarakatan

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top