Seribu Dosen Nyatakan Tolak Revisi UU KPK

publicanews - berita politik & hukumPegawai KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi menolak revisi UU KPK, Jumat (6/9) pekan lalu. (Foto: Antara)
Oleh: Perwakilan Dosen 27 Kampus Indonesia

HINGGA Senin pagi ini, 9 September 2019, telah kami terima dukungan dan pernyataan yang tegas dari sekitar 27 kampus di berbagai wilayah di Indonesia menyatakan sikapnya menolak revisi UU KPK. Sekitar 1.195 dosen secara tegas menyatakan sikapnya tersebut.

Ada cita-cita luhur bangsa ini yang dirusak akibat korupsi yang merajalela. KPK sebagai tonggak utama dalam upaya melawan korupsi tersebut sekarang sedang diserang dan dilemahkan dari berbagai sisi.

RUU KPK yang menjadi inisiatif DPR tersebut kami pandang menjadi pintu masuk untuk melumpuhkan KPK. Jika revisi UU KPK akhirnya dapat mematikan KPK maka wajar jika kami melihatnya sebagai ancaman terhadap niat luhur kita bersama membangun bangsa ini.

Kami meminta pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menolak revisi UU KPK yang menjadi inisiatif DPR tersebut. Presiden telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi. Semoga kita bisa tetap berada dalam langkah bersama menjaga KPK agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan efektif dalam memberantas korupsi.

Banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan di masa kepemimpinan Bapak Presiden saat ini. Semua niat baik untuk kesejahteraan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut nyaris tidak akan tercapai jika bangsa ini masih digerogoti korupsi.

Jumlah akademisi yang menolak Revisi UU KPK ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Kami juga mengajak para insan akademik untuk turun gunung menyelesaikan persoalan di depan mata kita, ketika kekuasaan rentan digunakan untuk menyerang pemberantasan korupsi dan melumpuhkan KPK.

Berikut perkembangan dukungan dari sejumlah kampus sampai senin pagi ini.

- UGM: 178 dosen (lanjut)
- UI: 102 dosen (lanjur)
- IPB: 91 dosen dan terus bertambah
- UII: 207 dan terus bertambah
- Unand: 65 dosen dan terus memanas
- Unmul: 62 dosen
- UNUSIA: 10 dosen (sementara)
- UMSH
- Unhas: 51 dosen
- UNS: 26 (masih lanjut..)
- Unair: 41 dosen
- ITB
- UNPAD 38 (masih lanjut)
- UM Surabaya: 24 Dosen
- UNDIP: 44 dosen (terus bergulir)
- UBH
-ULM : 15 dosen (masih lanjut)
- UIR : 28 dosen
- Unnes: 19 (terus bergulir)
-UnIchsan: 13 dosen
- USU: 42 dosen (masih lanjut)
-Undana : 33 dosen (masih lanjut)
- Unram: 27 dosen (lanjut)
- Unsoed: 24 dosen
- Univ Paramadina: 35 dosen
- UNRI: 5 dosen
- UMSB: 15 dosen
---
Note: rilis dapat dikutip dari Rimawan Pradiptyo, Dosen Fakultas Ekonomi, UGM

*Informasi lebih lanjut dapat menghubungi perwakilan masing-masing Kampus*, yaitu:
- Sigit Riyanto (FH UGM)
- Rimawan Pradiptyo (FEB UGM)
- Meutia Gani (Sosiologi UI)
- Imam Prasodjo (UI)
- Hariadi Kartodihardjo (IPB)
- Suwarsono (UII)
- Charles Simabura (Unand)
- Herdiansyah (UnMul)
- Lulu Pangkas (UNHAS)
- Herlambang (UNAIR)
- Agung Probohudono (UNS)

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top