KPK 'Pecah Telur' Menangkap Jaksa Yogyakarta

publicanews - berita politik & hukumSalah satu pihak yang diamankan dari OTT di Yogyakarta, saat tiba di Gedung KPK, Selasa (20/8) pagi. (Foto: Kumparan)
Oleh: Baharuddin Kamba

TERKAIT kabar Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Satgas KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Yogyakarta. Menurut keterangan KPK ada empat orang yang terjaring dalam OTT tersebut yang terdiri dari unsur jaksa, pihak swasta/rekanan dan PNS. Dalam OTT tersebut diamankan uang sebesar Rp 100 juta.

Uang tersebut diduga terkait proyek yang diawasi oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat Daerah (TP4D).

Terkait dengan adanya unsur PNS dan disegelnya kantor PUPR Pemerintah Kota Yogyakarta oleh garis KPK, ada beberapa hal yang perlu Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta sampaikan:

1. Bahwa Forpi Kota Yogyakarta menyesalkan adanya unsur PNS yang ikut terjaring dalam OTT yang dilakukan oleh KPK. Karena seluruh PNS yang ada di lingkungan balaikota Yogyakarta telah menandatangi pakta integritas. Pakta integritas jangan hanya dimaknai hanya selembar kertas tetapi harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya OTT KPK di Yogyakarta bukti adanya persoalan yang juga harus menjadi sorotan KPK. Yang selama ini dianggap KPK sulit melakukan OTT di Yogyakarta tetapi akhirnya dapat 'pecah telur';

2. Bahwa dengan adanya OTT KPK terhadap unsur PNS salah satunya, merupakan bukti pengawasan internal dalam hal ni oleh inspektorat masih lemah. Meskipun proyek itu diawasi oleh TP4D tetapi ntoh yang mengawasi juga ikut terjaring dalam OTT tersebut;

3. Bahwa dengan adanya unsur PNS dalam OTT KPK diharapkan menjadi pintu masuk untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. PNS yang kena OTT KPK dapat 'bernyanyi' nanti dengan bukti yang kuat dapat menyeret pihak lain dalam kasus ini. Karena jarang sekali pelaku korupsi itu tunggal tetapi kebanyakan jamak;

4. Forpi Kota Yogyakarta tentunya turut prihatin atas kasus ini. Semoga ini menjadi yang terakhir dan komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas janji oleh pimpinan kepala daerah tetapi harus dilaksanakan dalam pekerjaan;

5. Terkait dengan PNS yang kena terjaring OTT KPK diserahkan oleh mekanisme yang ada. Apakah segera dilakukan pemecatan atau menunggu putusan berkuatan hukum tetap itu tergantung dari mekanisme yang ada.

Yogyakarta, 20 Agustus 2019
Koordinator Forpi Kota Yogyakarta
Baharuddin Kamba

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top