Ada Ruang Kosong antara Pimpinan Golkar dengan Kader

publicanews - berita politik & hukumFreddy Latumahina. (Foto: twitter/@FL_105)
Oleh: Freddy Latumahina

ADA gap atau ruang kosong antara kader dengan elit Partai Golongan Karya (Golkar) karena keengganan pimpinan partai berlambang pohon beringin ini menyapa, bertemu, atau berdialog dengan para kadernya sendiri.

Gap itu terbentuk lebih karena ketidakmampuan elit Golkar merespons dan mengelola tuntutan dinamika demokratis di tubuh partai.

Banyak kader Golkar di daerah merasakan dan mengeluh karena pimpinan Golkar tidak komunikatif, bahkan tidak menyediakan ruang dan waktu untuk dialog dengan para kader di sela-sela kunjungan pimpinan Golkar ke daerah sekali pun.

Beberapa Ketua DPD Golkar mengaku malu dan kecewa karena gagal mempertemukan anggota partai di daerahnya dengan elit DPP Golkar yang sedang berkunjung.

Puluhan anggota sudah berkumpul di sebuah ruang menunggu sapaan dan arahan dari pimpinan Golkar.

Namun, pimpinan Partai Golkar hanya melintas tanpa sedikit pun menunjukan kepedulian kepada para kader yang sudah menunggu. Tak ada sapaan, apalagi sekadar jabat tangan.

Kekosongan komunikasi antara DPP dengan semua DPD itu bahkan pernah berakibat fatal. DPP Golkar nyaris tak pernah tahu masalah yang dihadapi DPD, dan sebaliknya hampir semua DPD tak tahu kebijakan dan strategi partai menghadapi Pemilu.

Pada Pileg 2019, alat peraga kampanye yang dikirimkan oleh DPP Golkar ke daerah tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebagian besar alat peraga bahkan tidak bisa digunakan saat kampanye.  

Muncul kesan di benak banyak kader bahwa pucuk pimpinan Golkar seperti hidup di rumah kaca. Ingin mengelola partai politik tapi tak mau atau alergi menginjak tanah. Mengelola partai bukan dengan kerja-kerja politik, tetapi sekadar menuntut ketaatan mutlak dari semua kader.    

Karena awam berorganisasi, apalagi untuk organisasi sebesar Partai Golkar, pimpinan DPP Golkar tak mau dikritik, bahkan menolak perbedaan pendapat.

Maka, ketika menghadapi beda pendapat dengan kader, instrumen kewenangan yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan itu adalah pecat sana-pecat sini.

Alih-alih memberi contoh tentang perilaku demokratis, pimpinan Golkar malah menunjukan kecenderungan otoriter dalam mengelola partai.

Akibatnya, soliditas kader partai tidak maksimal ketika menghadapi agenda Pileg baru-baru ini.    

Freddy Latumahina
Senior Partai Golkar,
Mantan Anggota DPR RI

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top