PR Jokowi di Tengah Meningkatnya Radikalisme Agama

publicanews - berita politik & hukumPaparan hasil polling dan rilis media 'PR buat PakDe Jokowi, Edisi Radikalisme' di sebuah kafe di Epicentrum, Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu, (1/6). (Foto: Syafrudin Budiman).
Oleh: Syafrudin Budiman

RADIKALISME meningkat tajam dan berkembang luas akibat dosa masa lalu yang terlalu represif, sehingga gerakan keagamaan yang eksklusif dan tertutup berkembang cepat. Sebuah ideologi tidak bisa tumbuh instan atau cepat, kalau tidak dipupuk sejak dini.

Hal itu disampaikan anggota Komisi Ombudsmen RI Lely Pelitasari, dalam release media Talkshow "PR buat PakDe Jokowi, Edisi Radikalisme" di Koffee Konco, Lantai Lobby Mall Epiwalk, Epicentrum, Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (01/06).

Selain itu kata Lely, gerakan radikalisme agama muncul bukan hanya di kelompok kanan, akan tetapi juga tumbuh di kelompok kiri walau jumlahnya masih kecil. Kelompok ini berkembang di kota-kota besar dengan nama Anarcho Sindicalisme (Anarchy).

Memurut Lely, nilai-nilai Pancasila harus ditumbuhkan sejak dini dan terus menerus didengungkan sebagai ideom ideologi negara yang terimplementasi dalam kehidupan masyarakat. Butir-butir Pancasila harus dibumikan kepada masyarakat dalam bentuk perilaku dan sikap.

Mengenai sudah adanya Badan Pelaksana Ideologi Pancasila (BPIP) dirinya setuju ditingkatkan statusnya, dari Peraturan Presiden (Perpres) menjadi Peraturan Pemerintah (PP) . Kata Lely dengan PP payung hukumnya lebih legitimite dan menjadi tanggung jawab negara.

BPIP setelah Jokowi selesai sebagai presiden. Tentu BPIP tetap akan berlangsung dan lembaganya menjadi lebih jelas jangkauan hukumnya.

Sementara itu KH Maman Imanul Haq, Anggota DPR RI terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, persoalan ideologi atau pemahaman radikalisme tidak bisa dibendung begitu saja. Kata pria yang biasa disapa Kang Maman ini, kelompok radikalisme harus dibatasi lewat peran negara, sebab secara ideologi kelompok radikal ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ia mengatakan setelah HTI dibubarkan tidak begitu saja bubar, pendukungnya masih banyak dan menyebar. Karena itu negara perlu membatasi gerak kelompok radikal ini dengan peraturan-peraturan yang ketat membatasi mereka.

Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin bercerita, bagaimana kok bisa di masjid-masjid BUMN yang jelas-jelas milik negara. Dalam khotbah-khotbah dan mimbar masjid para ustadnya menyatakan solusi kesejahteraan negara adalah terbentuknya Khilafah Islamiyah. Tentu hal ini bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

Ia mengatakan kedepan pemerintah harus mengatur regulasi di lingkungan Pemerintah dan BUMN agar ustad-ustadnya yang berkhotbah sudah memiliki nilai-nilai Pancasila. Ideologi Pancasila sudah tuntas dan jangan sampai dipertentangkan dengan ideologi Islam yang rahmatan lil alamin.

Kang Maman menceritakan pengalamannya saat menggelar aksi membela kebebasan beragama di Monas beberapa tahun lalu. Dirinya diserang FPI dan kelompoknya, hingga luka di kepala dan mendapat jahitan luka ringan.

Dijelaskan, dirinya tidak membela Ahmadiyah tetapi membela hak asasi manuasia (HAM) kebebasan beragama. Di Indonesia yang dilarang adalah Ateis (Tidak Bertuhan dan tidak beragama) bukan Anti Teis (anti orang beragama). Selama mereka masih beragama harus dilindungi kebebasan beragamanya, soal pemahaman yang berbeda hal itu adalah hal wajar. Jadi Pancasila tidak anti agama, bahkan aliran dan kepercayaan dilindungi.

Selain itu Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh SH Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri mengatakan, radikalisme agama atau kekerasan atas nama agama muncul karena kurangnya budaya tata krama yang pada tata negara.

Menurutnya, negara kita memiliki budaya nusantara adi luhung yang menerapkan tata krama dan sopan santun dalam berbicara. Bahasa menjadi batasan-batasan untuk menghindari kekerasan dan konflik, sehingga ada unggah ungguh antara rakyat dan pemerintah, antara yang muda dan tua dan antara kelompok satu dan lainnya. Kalau tata krama dikedepankan kembali saya yakin tata negara kita juga akan menjadi kuat.

Dirinya sebagai Ketua Umum Korpri Nasional menegaskan, bahwa dalam sumpah korpri sudah disebutkan bahwa setia pada negara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, mematuhi perintah atasan dan bersedia melindungi, mengayomi dan melayani segenap warga negara Indonesia.

Ia menegaskan kalau ada PNS yang anti Pancasila jelas sudah melanggar dan harus mundur dari PNS. Mereka sudah melanggar sumpah sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Terakhir katanya, dahulu ada P-4 sebagai penguat pemahaman pengamalan Pancasila kepada PNS, pegawai BUMN, siswa, guru dan dosen. Nanum, sejak reformasi dihapus dengan dasar kebebasan berpendapat dan berpandangan.

Akhirnya kebebasan tersebut kebablasan sehingga mau menabrak asas ideologi negara Pancasila. Karena itu dirinya mendukung memperkuat dan mempertahankan BPIP sebagai sarana penguatan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

Syafrudin Budiman
Seknas Jokowi

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top