Muliakan Hak Pilih

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
Oleh: M. Ridha Saleh

DATA resmi yang disampaikan oleh pemerintah bahwa partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 sangat tinggi, yakni mencapai 80,90 persen. Angka tersebut, melebnihi dari target yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni sebesar 77,5 persen.

Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi dan kesadaran politik warga negara akan kedaulatan mereka dalam menentukan masa depan bangsa semakin menggembirakan.

Fakta tersebut tidak bisa di artikan semata-mata karena antusiaisme masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden atau,

Untuk calon legislatif, lebih dari itu harus di lihat bahwa pelaksanaan pemilu tahun ini jauh lebih demokratis dan tingkat kepercayaan dan harapan rakyat terhadap pemerintah jauh lebih tinggi.

Partisipasi politik rakyat untuk menggunakan hak pilihnya secara konstitusional hanyalah suatu bagian dari rangkaian pelaksanaan pemilu walupun, menggunakan hak pilih itu adalah inti dari Pemilu, namun hal ini harus diletakan dalam konteks besar politik indonesia yaitu bahwa politik rakyat tidak berbanding lurus dengan keinginan politik elit.

Oleh karena itu fragmentasi yang terjadi di elit politik tidak dapat digeneralisir atau diartikulasikan sebagai fragmentasi di akar rumput. Justru sebaliknya fregmentasi elit politik dapat memprovokasi fragmentasi di akar rumput.

Karena itu elit politik diharapkan memberikan contoh bagaimana melaksanakan demokrasi yang konstitusional itu.

Disinilah arti Hak pilih itu bukan semata-mata berarti hak setiap orang untuk memilih calon yang dipilihnya, akan tetapi arti dari kemulian hak pilih itu terletak pada keinginan dan partisipasi politik setiap warga negara sebagai pemangku hak pilih untuk menghormati konstitusi.

Dalam pelaksanaan pemilu kali ini, kita masih melihat kendala teknis dari penyelenggara pemilu yang menyebabkan pelaksanaan pemilu di sejumlah daerah bahkan diluar negeri terjadi insiden hilangnya hak pilih warga negara, karena karena rumitnya dehnis dan baru pertama kalinya kita melaksanakan pemilihan umum secara bersamaan, namun kita juga harus memahami bahwa pemilu kali ini di persiapkan dengan niat baik oleh penyelengara pemilu.

Masih ada dua rangkaian lagi dari rangkaian pemilu yaitu perhitungan dan penetapan pemenang, bahkan ada kesempatan waktu diberikan bagi mereka yang kalah untuk menggunakan hak hukumnya untuk menggugat apabila ke mahkamah konstitusi apabila penyelenggaraan pemilu di anggap telah terjadi kecurangan yang terorganisir, sistemik dan meluas.

M. Ridha Saleh
Direktur Rumah Mediasi Indonesia

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Iis_osya @iis_osya22 April 2019 | 19:11:33

    Ya. Suara pemilih memang wajib dihargai. Dan itu wujud dr demokrasi berjalan dg baik.

Back to Top