Mempertanyakan Profesionalitas Penyelenggara atas Kesemerawutan Pemilu

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
Oleh: Alwan Ola Riantoby

PENYELENGGARAAN pemilihan umum 2019 sudah berjalan dengan penuh toleransi dan keberagaman, hal ini dapat kita lihat pada pemilih menggunakan hak pilihnya dengan kedamaian.

Namun ditemukan beberapa permasalahan di beberapa daerah yang menjadi pertanyaan atas profesionalitas kinerja penyelenggara.

Wujud kesemerawutan itu dapat kita lihat dalam beberapa aspek, apsek pengetahuan penyelanggara adhock yang masih minim, seperti pemilih DPTb mendapatkan lima surat suara, pemilih A5 yang tidak di perbolehkan mencoblos dari jam 07.00-13.00, serta masih ditemukan adanya anak dibawa umur yg bisa mencoblos dan di perbolehkan oleh KPPS kejadian ini terjadi di kabupaten garut.

Ketidak profesionalisme penyelenggara dapat dilihat dari distribusi logistik yang terlambat,kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu, kekurangan tinta, C1 palno yg kurang, sampai pada tidak ada sama sekali ketersedian logistik seprti di Jayapura.

Deretan kasus ini menunjukkan penyelenggara gagal menjalankan tugas dengan profesional dalam menjamin pemilu berjalan dengan baik dan demokratis.

Temuan Hasil Pemantauan

Berikut catatan dan temuan hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR):

Di kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Ketua KPU TTU, Paulinus Veka mengatakan ada kekurangan surat suara untuk surat suara Presiden dan surata suara anggota DPRD kabupten untuk empat daerah pemilihan berjumlah sekitar 962 surat suara.

Keterlambatan logistik juga terjadi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Akibatnya, ada 11 kecamatan yang terancam tidak bisa mencoblos.

Kesemerawutan lain terjadi di kecamatan Tamansari dan Ciseeng, Kabupten Bogor, Senin, 15 April 2019. Di dua lokasi itu ada 682 kotak suara yang rusak. Namun bisa teratasi KPU Kabupaten Bogor memiliki kotak suara cadangan

Di kabupaten Cirebon, Jawa Barat, KPU menemukan ada 12 ribu surat suara yang rusak. Kerusakan surat suara ini berupa kesalahan cetak, ada bercak tinta, dan sobek. Surat suara itu langsung dibakar agar tidak disalahgunakan.

Kerusakan surat suara terjadi juga di Kota Palopo. JPPR menemukan ada 2.625 surat suara rusak. Surat suara itu lantas dimusnahkan pada dini hari sebelum pencoblosan.

Hal serupa terjadi di Kepulauan Seribu. JPPR menemukan 269 lembar surat suara rusak di Pulau Pramuka, yang lantas dihancurkan untuk menghindari penyalahgunaan.

Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ada 130 kotak suara rusak karena kehujanan. Divisi Teknis Penyelenggaraan, Komisioner KPU Jawa Tengah, kerusakan itu terjadi saat kotak suara diangkut dengan truk dan kehujanan.

Di Kabupaten Bekasi, pada hari pemilihan, masih ada kekurangan 1.600 surat suara. Masalah itu bisa segera teratasi setelah ada pengiriman dari KPU Pusat.

Namun, pada hari H pencoblosan, justru ada kekurangan surat suara untuk DPR RI. Kekurangan itu terjadi di TPS 145 kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat.

Sementara itu, di TPS 91 dan TPS 92 Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga baru dimulai pukul 09.30 yang seharusnya pukul 07.00 WIB di Kota Bekasi

1. Kecamatan Bekasi Timur TPS 125 Kel. Arenjaya tidak surat suara presiden dan wakil presiden. Kecamatan bekasi utara kelurahan kaliabang Tps 227, Tps 225, TPS 224. Tidak adanya salah satu jenis surat suara DPRD Provinsi, Kec. Pondok Melati TPS 101 Kel. Jati Rahayu kurang Kotak suara DPR RI, kec. Bekasi Selatan kel. Kayuringin jaya TPS 18 kurang Surat suara PPWP.

Alwan Ola Riantoby
Koordinator Nasional Seknas JPPR

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top