Yogyakarta Bangkit Menolak Intoleransi?

publicanews - berita politik & hukumMural Yogyakarta City of Tolerance beberapa waktu lalu. (Foto: Getty Images)
Oleh: Bambang Sumarley

SLOGAN Yogyakarta sebagai 'City of Tolerance' tampaknya tak akan lagi bekerja sendirian. Dengan keluarnya Instruksi Gubernur DIY tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial, yang diberlakukan mulai 4 April 2019 lalu, bisa jadi akan membuat slogan itu menjadi lebih terasa di keseharian.

Pasalnya, selama ini sangat terkesan slogan itu dibiarkan berhenti menjadi slogan semata. Antara yang diklaim dan realitas bedanya laiknya 'bumi langit'. Setiap kali slogan itu selalu didengung-dengungkan, tapi toh tetap saja aksi intoleransi marak terjadi.

Dan sudah sejak lama aneka pihak mencatatnya.

Misalnya saja, LBH Yogyakarta. Di pengantar buku Catatan Akhir Tahun 2015, yang dirilis oleh lembaga itu, dikatakan, pada 2014 tren kasus kekerasan berbasis pelanggaran hak atas kebebasan beragama di Yogyakarta begitu marak.

Juga yang dicatat Wahid Institute lewat laporannya pada 2014. Di situ dikatakan, Yogyakarta adalah daerah dengan tingkat kekerasan atau pelanggaran kebebasan agama tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat.

Ada lagi data yang dikemukakan Iqbal Ahnaf & Hairus Salim, di Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta (CRCS UGM, 2017), buku yang bagus banget dan detil memotret 'jeroan' Yogyakarta.

Data itu tentang aksi kekerasan terhadap kelompok sosial & keagamaan minoritas di Yogyakarta yang terjadi pada 2014 – 2016. Di sepanjang tahun itu, total terjadi 39 kasus (2014: 14 kasus, 2015: 12 kasus, 2016: 13 kasus).

Dan yang serem, angka sebesar itu –39 kasus– adalah 3 kali lebih besar dibandingkan jumlah kasus yang terjadi pada kurun waktu 3 tahun sebelumnya.

Karenanya tak mengherankan jika di laporan Indeks Kota Toleransi yang diliris Setara, misalnya, belum pernah sekali pun Yogyakarta masuk dalam 10 besar terbaik.

Dari 94 kota, pada 2015, Yogyakarta berada di posisi ke 62. Pada 2017, posisinya lebih jelek lagi, yakni di peringkat 88. Hampir di posisi paling jelek. Waktu itu, Yogyakarta masuk dalam kategori 10 besar kota dengan indeks toleransi terburuk. Sementara pada tahun lalu, 2018, indeks toleransi kota ini berada di angka 41.

Benar, angka indeks terbaru itu jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Namun tentunya sama sekali tak mencerminkan klaim Yogyakarta sebagai 'city of tolerance;. Belum lagi jika kasus-kasus terakhir ikut ditambahkan.

Misalnya saja, di awal April 2019 ini, terjadi kasus penolakan tinggal di pemukiman karena yang bersangkutan memeluk agama yang berbeda dengan mayoritas warga. Beberapa bulan sebelumnya, juga ada aksi pelarangan pemasangan atribut agama tertentu di pemakaman yang mayoritasnya beragama lain, meski itu adalah pemakaman umum.

Benar, kasus-kasus itu akhirnya terselesaikan dengan baik. Tapi bagaimana pun, itu hanya makin menambah panjang daftar kasus intoleransi yang terjadi di Yogyakarta. Bahkan bukan tak mungkin jika lalu ada yang menganggap slogan 'city of tolerance' sudah berubah menjadi 'city of intolerance'.

Tapi yang pasti, menyusul kasus terakhir itu, Gubernur DIY mengeluarkan instruksi itu.

Instruksi yang ditujukan pada seluruh jajaran Pemda untuk 'enough is enough' atas intoleransi. Dan itu tak hanya berkenaan dengan kasus yang (terlanjur) muncul, tapi juga yang lebih utama lagi adalah mencegah kemunculannya.

Untuk itu, instruksi itu juga mengamanatkan jajaran Pemda untuk menyisir aturan-aturan yang berkemungkinan sedikit atau banyak mensahkan intoleransi.

Tampaknya, instruksi ini juga dimaksudkan untuk menjawab sinyalemen publik yang selalu menganggap terjadinya aksi intoleran karena negara tak hadir.

Bahkan, seperti yang dicatat di bukunya Igbal Ahnaf & Hairus Salim di atas, di banyak kasus, negara ternyata tak hanya tak hadir, tapi juga lewat aparat-aparatnya justru malah 'bermain' di aksi-aksi intoleransi atasnama kepentingannya masing-masing. Barangkali 'permainan' itulah yang juga hendak diredam lewat instruksi ini.

Dengan kehadiran negara, kiranya akan tergenapilah ujaran lawas itu: 'desa mawa cara negara mawa tata'. Negara yang punya 'tata', tatanan --yang dalam instruksi itu antara lain dinyatakan– 'menjamin kebebasan beragama dan keyakinan, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan bertempat tinggal'.

Namun, barangkali memang tak bisa dihindari jika ada kesan instruksi ini hendak (sekadar) memindah persoalan intoleransi, pencegahan dan solusinya menjadi urusannya walikota/bupati dan aparat di bawahnya.

Bahkan juga tak bisa dihindari jika instruksi ini lalu terkesan menafikkan 'aksi' sementara aparat pemda yang selama ini nyata-nyata konsisten menolak intoleransi. Dalam banyak kasus, aksi 'heroik' itu umumnya dilakukan setelah terjadinya kasus.

Itu penting. Tapi dalam instruksi ini, yang juga penting atau tepatnya yang lebih penting lagi adalah mencegah intoleransi. Jadi, bukan sekadar menjadi 'pemadam kebakaran' ketika aksi intoleransi telah terjadi.

Tapi apapun itu kiranya masih harus ditunggu, apakah semuanya ini akan benar-benar menjadikan Yogyakarta gumregah menolak intoleransi. Sehingga slogan 'city of tolerance' benar-benar menjadi nyata tak mengawang-awang.

Bambang Sumarley
Pengamat asal Yogyakarta, tinggal di Jakarta

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. shes one the @siswandi13 April 2019 | 19:14:59

    Biasanya teori dg praktek tidak sama ...

Back to Top