Aji Sapu Jagat dalam Survei Kompas

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
Oleh: Putut Trihusodo

SEPERTINYA di Indonesia ini tidak terlalu sulit bagi semua kita untuk menjadi pollster, operator jajak pendapat, juru survei, atau apa pun namanya. Jalan ke sana terbuka lebar, karena aturan mainnya longgar, pagar hukumnya gak jelas dan masyarakat (sebagai market) tak terlalu kritis – meski suka cerewet dan baper-an, terutama bila hasil survei tak sesuai ekspektasi mereka.

Baper massal pun bergemuruh menyambut survei pilpres Balitbang Kompas hari Kamis lalu. Survei yang mengatasnamakan “Rapat Umum” itu mengindikasikan dukungan kepada Jokowi cenderung merosot dan Prabowo menguat. Tanpa menyorot metode dan validitasnya, protes yang bergelora itu melempar aneka tuduhan miring. Kompas dikulik-kulik dan Ninuk Mardiana (Pemred) dihujani hate speech.

Sebagai pribadi, saya percaya akan integritas Litbang Kompas, juga Ninuk Mardiana, sebagaimana saya percaya kepada Saiful Mujani (SMRC), Burhanudin Muhtadi (Indikator), Yunanto Wijaya (Charta Politika), dan sejumlah nama lain. Tentu, tidak semuanya.

Namun, jagat digital saat ini memang membuka jalan mudah bagi kita untuk jadi pollster abal-abal. Asal ada sponsor, polling mudah dijalankan. Tinggal nguplek di google kita bisa menemukan piranti gratis untuk mendukung survei. Coba saja, kita masukkan kata kunci sampling size calculator, maka akan tergelar form penghitung ukuran sampel di layar.

Ada form isian di layar: berapa populasi total, margin of sampling error yang diinginkan dan tingkat kepercayaan yang kita harapkan. Lalu klik, keluar angka sample size needed. Piranti pengolah data juga tersedia - tapi yang ini harus bayar. Jadi, tinggal bikin proposal, cantumkan metode multistage random sampling, maka survei bisa digelindingkan.

Piranti yang tersedia cukup baik. Bila kita masukkan angka populasi 192 juta (sesuai DPT), margin of error-nya 2,2%, tingkat kepercayaan 95% , maka akan keluar angka sample size needed 1.984, bisa dibulatkan menjadi 2.000. Ini mirip surveinya Kompas. Kalkulator tadi juga bisa mengkonfirmasikan sample size yang digunakan oleh SMRC, Charta Politika dan Populi Center. Artinya, aplikasi itu valid, diturunkan dari tabel Isaac & Michael.

Namun, kalau bicara soal kepercayaan publik, tentu para sponsor akan memilih pollster yang punya nama baik dan berpengalaman. Persoalan kini muncul ialah hasil Kompas berbeda dari ketiga yang lain untuk survei yang digelar pada selang waktu yang tidak terlalu berbeda. Bukankah doktrin iptek mengatakan, bila eksperimen dilakukan dengan metode yang sama validnya semestinya menyajikan hasil yang kurang lebihnya sama pula?

Bahwa, hasil yang berbeda itu lantas mengundang gunjingan politik, barangkali itu tak terlepas dari pengalaman empirik masyarakat yang sering menemui survei abal yang dianggap berlatar belakang politik. Sementara, tajuk “Rapat Umum” dalam survei Kompas seperti diasosiasikan pada legitimasi yang tinggi. Legitimate. Seolah ada klaim, yang lain itu tidak legitimate, tidak otoritatif. Keruan saja, muncul reaksi balik.

Kompas mengatakan bahwa responden surveinya sebanyak 2.000 orang, disebar ke 34 provinsi lalu turun ke 500 desa/kelurahan. Sebaran sampelnya mengikuti teknis pencuplikan (random) sistimatis bertingkat. Hasilnya, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 49,2%. Prabowo-Sandi 37,4%. Jarak keduanya kian sempit.

Kemudian ada ekstrapolasi (proyeksi dengan asumsi mereka yang belum menentukan pilihan, pada saatnya akan terbagi secara proporsional), maka hasilnya Jokowi-Ma’ruf 56,6% dan Prabowo-Sandi 43,2%.rincian. Pada generasi Z elektabilitas 01 sekian, 02 sekian. Begitu halnya di kelompok Milenia muda, milenia matang, dan seterusnya sekian-sekian. Ada pula rincian elektabilitas menurut strata sosial dan cluster wilayah.

Sayang, Kompas tak menyajikankan gambaran responden secara umum. Tak ada kewajiban, namun paparan ini sering dianggap sebagai hal penting untuk akuntabilitas ilmiah. Misalnya, dalam sampel itu porsi gendernya (sekitar) 50:50, porsi pemeluk agama Islamnya 85% , pun strata pendidikan dan sosialnya, sesuai data BPS. Hal ini untuk menunjukkan bahwa sampling tersebut merepresentasikan populasi DPT.

Pollster mestinya menginformasikan penentuan cluster dari kabupaten/kota hingga turun ke desa/ kelurahan. Semua itu penting, karena kesalahan pada tahap alokasi sampling ini bisa menimbulkan bias data dan mengurangi akurasinya. SMRC dan Populi Center punya kebiasaan yang lebih elegan, dengan membuka gambaran umum profil respondennya.

Bila tidak ada pemaparan metode surveinya secara utuh, jangan heran bila muncul keraguan. Atas dasar apa publik harus menganggap survei Kompas itu lebih baik, atau sama baiknya dari yang lain? Atas dasar apa pembaca harus percaya survei itu merepresentasikan suara rapat umum?

Melesetnya para pollster dalam Pilgub Jabar 2018 lalu, ketika secara mengejutkan perolehan suara Sudrajat-Saikhu begitu tinggi, mestinya bisa memberi pelajaran. Para pensurvei keliru merumuskan kondisi heteroginitas di cluster-cluster kabupaten/kota. Kemungkinan, sebaran sampelnya meleset. Hasilnya, pun jeblok.

Alih-alih menjelasan metode dan algoritma hasil surveinya, Kompas malah menjadikannya sebagai teaser untuk program televisinya. Terkesan ada arogansi di sana. Sementara itu, sebagian ‘’sidang pembaca’’ heran, atas dasar apa pula Kompas mengelaborasi hasil surveinya, dengan menyajikan data elektabilitas di masing-masing kelompok umur dan di sejumlah cluster.

Ada pertanyaan sederhana, seberapa besar margin error nilai elektabilitas di kelompok-kelompok usia dan clusterwilayah itu? Masihkah 2,2%? Berapa sampelnya dan bagaimana sebarannya? Jelas, elaborasinya itu hanya memanfaatkan angka-angka tabulasi. Validitasnya rendah. Namun, Kompas memperlakukan surveinya bak rapalan aji sapu jagat, bisa menjelaskan semua hal.

Sialnya, banyak lembaga survei yang melakukan kecerobohan serupa. Jangan heran, bila sampling yang ada diiris-iris menjadi subsampling yang elemennya mengaku sebagai pemilih partai tertentu atau terafiliasi dengan kelompok tertentu. Maka, muncul kesimpulan alay: warga Muhammadyah lebih banyak mendukung 01 katimbang 02. Padahal, warga Muhammadyah yang terjaring sebagai sampel kurang dari 7% dari sampling size.

Bahwa, berserak data pendukung dalam sebuah survei, ya boleh saja dipaparkan. Tapi, agar tidak mengecoh publik, ukuran dan sebaran sampel itu juga disertakan. Syukur-syukur disertai catatan, bahwa data hasil sampingan survei tersebut tak terkalkulasi ‘’margin of samping errornya’’.

Kembali ke polling Kompas, urusan ini yang tidak terklarifikasi. Sebaran sampelnya perlu dibuka dan dimana unsur randomnya, dan dimana pula (bila ada) alokasi sampel yang menjadi porsi assesment peneliti. Dalam survei semacam ini, subyektivitas peneliti punya tempat. Yang penting, jelaskan saja secara terbuka.

Bahwa, muncul perbedaan hasil survei, itu keniscayaan yang bisa diterima. Perbedaan metode juga sah dalam polling. Mau berbasis probabilitas boleh. Enggak juga boleh. Mau tatap muka langsung ke responden boleh, enggak juga nggak papa. Yang penting jelas.

Di Amerika, survei tatap muka bahkan sudah jarang dilakukan karena mahal. Basis probabilitasnya adalah nomor telepon mobile (random digit dialing). Toh, para pollster di sana jujur. Dalam polling Hillary vs. Trump (2016), yang dimunculkan ya hasil akhir saja. Trump sekian persen, Hillary sekian persen. Pun itu hanya popular vote-nya tak diekstrapolasi jadi electoral vote. Juga sampling tidak dibelah agar bisa mengatakan Hillary unggul di Washington, kecuali mereka memang bikin khusus untuk kota tersebut.

Polling telah menjadi bagian dari dinamika politik di Indonesia. Namun, dengan populasi besar dan dengan segala variasi sosial-budaya-politiknya, survei menjadi pekerjaan yang tidak mudah dan tak boleh dijalankan secara sembrono. Mereka harus komit, bahwa ukuran sampel versi rumus gratis Isaac & Michael itu berlaku untuk sampling berbasis probabilitas. Sampel ini tak bisa dibelah-belah berdasar cluster, gender, umur atau strata sosial, karena mewakili keseluruhan populasi.

Para pollster mesti rela kembali ke norma dasar statistika, saling berbagi pengalaman dan mencoba metode baru yang lebih praktis serta murah. Survei tatap muka jelas mahal. Maka, jangan sampai harga mahal itu membuat peneliti harus menenggang kepentingan tertentu, lalu rapat pengurus diplintir menjadi rapat umum.

Diposting sebagai bingkisan untuk Sahabat M. Yamin (almarhum), yang dalam perjuangan politiknya tidak pernah menyerah. Tak mau terlena dan tak pula patah oleh hasil survei.

Putut Trihusodo
Wartawan senior

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top