Batu Ujian Netralitas Muhammadiyah

publicanews - berita politik & hukumDin Syamsudin. (Foto: Suara Muhammadiyah)
Oleh: Zulfikar Ahmad Tawalla

TULISAN ini berangkat dari kegelisahan terhadap tulisan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005-2015), Prof. M. Din Syamsuddin yang berjudul “MUHAMMADIYAH DAN PILPRES 2019: Tak Boleh Netral”. Ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan kami terhadap pernyataan tersebut:

1. Kami memandang bahwa surat Instruksi Nomor 02/INS/I.0/E/2019 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang “Menjaga Netralitas Persyarikatan dan Amal Usaha” wajib dikawal, ditaati, dan dikonsolidasikan pada segenap pimpinan, kader dan warga persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) mengeluarkan surat pernyataan bersama dalam rangka menguatkan dan menyolidkan sikap resmi netralitas Muhammadiyah dalam Pemilu kali ini.

2. Sikap yang dikeluarkan oleh Pak Din sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu ini dapat mengarah pada upaya sikap mendelegitimasi dan mereduksi sikap resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebab Pak Din membuat pernyataan tersebut setelah dikeluarkannya Instruksi PP. Muhammadiyah.

3. Kami menyayangkan pernyataan tersebut di tengah-tengah solidnya Muhammadiyah dan Ortom-ortomnya menjaga netralitas organisasi, malah muncul pernyataan dari tokoh Muhammadiyah berpengaruh seakan melemahkan sikap resmi organisasi. Seharusnya sikap tersebut tidak perlu ada, kalaupun terpaksa harus ada, maka cukup atas nama pribadi bukan atas nama “pimpinan Muhammadiyah” di level ranting.

4. Perbedaan tafsir dan sikap pribadi terhadap netralitas Muhammadiyah menjadi hal yang biasa dan seyogyanya, tetapi yang tidak dibenarkan adalah melemahkan, mendelegitimasi, serta mereduksi keputusan organisasi.

5. Warga persyarikatan sudah cerdas dan paham mengenai mana sikap organisasi dan sikap pribadi sebagai warga Muhammadiyah. Dengan adanya pernyataan Pak Din tersebut, justru berpotensi menimbulkan polemik dan kebingungan warga Muhammadiyah.

6. Tugas para pimpinan dan tokoh Muhammadiyah adalah bagaimana memberikan arah, panduan dan pedoman supaya perbedaan pilihan politik tidak menimbulkan perpecahan dan menjaga kekompakan dalam berMuhammadiyah.

Jakarta, 20 Maret 2019

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
Zulfikar Ahmad Tawalla

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top