PKPBerdikari: Jokowi dan Hak Generasi Mendatang

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
Oleh: Arimbi Heroepoetri

LINGKUNGAN hidup yang bekelanjutan (sustainable-development) populer pertama kali dari Laporan Bruntland (1987). Dari laporan ini muncul hak generasi mendatang: "pembangunan saat ini tidak boleh mengurangi hak generasi mendatang untuk turut menikmati lingkungan". Dari sinilah lahir pendapat ahli mengenai hak generasi mendatang (future rights generation).

Hak Generasi Mendatang (HGM) menempatkan pemerintah sebagai penjaga yang bertindak atas nama hak-hak ekologis dan untuk kepentingan generasi mendatang.

Dalam kurun 4 tahun Pemerintahan Jokowi –JK, telah jelas meninggalkan jejak untuk menghantarkan hak generasi mendatang melalui aksi nyata. Aksi nyata dimaksud dilakukan melalui:

1. Mengurangi tingkat kebakaran hutan hingga hampir ke titik nol. Kebakaran hutan terjadi sejak tahun 1994 yang menghanguskan 5,11 juta ha. Tahun 1997-1998 kebakaran hutan dan lahan terjadi lagi yang merusak 10-11 juta ha hutan.

Kebakaran hutan menurun sejak Jokowi jadi presiden. Tahun 2015 terjadi 2,6 juta ha kebakaran hutan. Kebakaran tersebut memicu terjadinya kabut-asap sampai berbulan-bulan yang menyebabkan ISPA dan dampak buruk lainnya. Nilai total kerusakan dan kerugian sebesar Rp 221 triliun (AS$ 16,1milliar). Kebakaran hutan berdampak hebat terhadap perekonomian delapan provinsi di Indonesia saat itu.

Pemerintahan Jokowi harus bekerja keras memadamkan kebakaran hutan. Hasilnya di tahun 2016 jumlah lahan terbakar menurun drastis sampai 90 persennya hingga kini.

2. Pembersihan DAS Citarum sebagai sumber penghidupan bagi lebih dari 9 juta penduduk di sekitar DAS ini menghasilkan 1.400 MW listrik, sumber air irigasi bagi 240.000 hektar sawah dan sumber pasokan air bersih bagi 80% warga Jakarta. Kawasan ini juga merupakan tempat bagi 11 kawasan konservasi. Hulunya berada di Jawa Barat mengalir sampai ke wilayah propinsi DKI. Pembersihan DAS Citarum tentu akan menjaga pasokan air bersih, dan oksigen bagi warga.

3. Kebijakan energi bersih (Biodiesel dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu). Pemerintahan Jokowi secepatnya mengeluarkan kebijakan energi terbarukan (renewable energy). Dari penggunaan biofuel untuk bahan bakar diesel hingga Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap. PLTB ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, akan menghasilkan 75 megawatt dari 30 kincir angin raksasa dan menjadi 'proyek PLTB pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara'.

Sedikit demi sedikit, ketergantungan akan bahan bakar minyak berbasis fossil mulai dikurangi.

4. Pemerintahan Jokowi menjamin stok ikan di laut dengan membentuk satgas 115 untuk mencegah iuu (illegal, unreported, unregulated) fishing, termasuk penenggelaman 488 kapal illegal. Lahirnya perpres no. 44/2016 yg menetapkan bahwa usaha penangkapan ikan 100 persen diperuntukan dan untuk dikelola perusahaan dalam negri (PMDN), termasuk asuransi nelayan.

Akibat kebijakan di atas, stok sumber daya ikan naik dari 6,19 juta ton/thn di tahun 1997, menjadi 12,54 juta ton/ thn di tahun 2015. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga membangun kawasan konservasi perairan (172 kawasan), dengan luasan 20.871.894,61 ha, sehingga menjaga sumber perikanan di hulu.

5. Perhutanan dan TORA
Pengelolaan lingkungan yang baik juga dilakukan Pemerintahan Jokowi menuju penguatan ekonomi nasional. Salah satu yang fenomenal adalah pengambilalihan saham Freeport, blok Rokan dan Blok Mahakam.

Tak kalah penting adalah penguatan ekonomi rakyat dengan melancarkan perhutanan sosial dan tanah obyek reforma agraria. Kebijakan ini telah dijalankan dengan membagi 5,8 juta hektar lahan kepada rakyat agar mendapat kepastian untuk berproduksi dan meneruskan hajat hidupnya.

Sebagai Presiden, Jokowi tidak beretorika. Jokowi sedang dan telah berusaha memenuhi janjinya dalam 4 tahun terakhir ini. Singkatnya, Jokowi sedang meletakan fondasi Hak Generasi Mendatang (future rights generation) demi kemakmuran bangsa dan negara Indonesia.


Arimbi Heroepoetri.,SH.,LL.M
Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan
Direktur PKPBerdikari

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Cewek Kepo @ceweKepo16 Februari 2019 | 08:51:09

    Cocok. Hasil dari prinsip " kerja kerja kerja," harus dilanjutkan !

Back to Top