Mengapa Deklarasi

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi. (Foto: Twitter/@jokowi)
Oleh: Bambang Sumarley

BELAKANGAN mulai muncul pendapat yang memaparkan berbagai mudarat atas aneka aksi deklarasi dukungan terhadap Capres, khususnya Jokowi. Lebih khusus lagi, deklarasi yang mengatasnamakan almamater.

Setidaknya, menurut pendapat itu, ada 2 mudarat. Pertama, aksi deklarasi dianggap merugikan dunia pendidikan. Pasalnya, pendidikan yang mestinya 'mencerdaskan masyarakat' terkesan lalu menjadi partisan dan tak netral lagi.

Kedua, deklarasi tak efektif mendongkrak elektabilitas sang tokoh. Pasalnya, agar efektif, deklarasi tentu perlu 'mesin politik'. Selain itu, diperlukan waktu yang tak singkat. Karenanya, jika deklarasi baru dilakukan sekarang (2-3 bulan menjelang pemilu), bisa-bisa hasilnya baru akan kelihatan setelah pilpres selesai.

Namun seolah menafikan mudarat-mudarat itu, deklarasi dukungan terhadap Jokowi tampaknya akan terus bermunculan. Mengapa? Sangat boleh jadi, itu (menjamurnya deklarasi) justru lebih digerakkan oleh 'fitrah'-nya sebagai salah satu bentuk 'gerakan politik'.

Gerakan politik tak terorganisir. Karenanya, berbeda dengan partai politik, ia tak memiliki 'mesin politik'. Gerakan politik juga tak terkait dengan jabatan politik tertentu. Tapi lebih sebagai gerakan yang diikat oleh sesuatu yang dimaknai bersama, dan menawarkan pemaknaan itu ke publik yang lebih luas lagi.

Dengan pengertian seperti itu, Jokowi bukan lagi sekadar untuk keperluan pemilu terkait dengan jabatan politik (Capres). Jika cuma itu, itu adalah sesuatu yang bisa 'diselesaikan' di bilik suara. Pokoknya, 'ntar coblos Jokowi', lalu selesai. Sesimpel itu.

Tapi Jokowi, di aneka deklarasi itu, bisa jadi adalah ide tentang Indonesia yang plural, toleran & terbuka. Lalu, ide itu –lewat deklarasI– hendak diwartakan, ditawarkan, dan ditularkan.

Maka, agar ide itu makin bergema –bukannya malah terjegal atau bahkan terjagal– dukungan atas ide itu mesti diekspresikan. Tak bisa lagi dukungan itu hanya jadi urusannya bilik suara. Tak juga sekadar berhenti pada laku individual (personal) doang.

Tapi itu menjadi laku bersama oleh mereka yang diikat oleh keyakinan atas ide itu. Bahkan kalau boleh diibaratkan, itu adalah laku semesta. Setidaknya laku yang mengajak semesta (langit, angin, daratan, dll) menjadi saksi.

Karenanya, yes! Laku itu harus dideklarasikan. Deklarasi yang kiranya akan terus menggelinding, tak lekang oleh aneka kekhawatiran yang dianggap sebagai mudaratnya.

Bambang Sumarley
Peneliti, tinggal di Jakarta

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(3)

Login
  1. Tukang Komen @pemberiKomentar15 Februari 2019 | 11:33:02

    Yah semoga tdk ada deklarasi yg direvisi krn dianggap grasa-grusu, merasa tdk menjadi bagian atas deklarasi itu. :)

  2. Iis_osya @iis_osya14 Februari 2019 | 17:22:31

    Betul, untuk mensosialisasikan hak pilih dan suara agar bermanfaat nantinya dlm pesta demokrasi tgl 17 april 2019, karena disitu penentu nasib rakyat indonesia kedepan.

    Jadi harus ada deklarasi.

  3. Anak Gaul @gakasikah14 Februari 2019 | 16:12:32

    Setuju pak. Apalagi sekarang ada jlgerakan baru, golput. Harus dilawan.

Back to Top