Menengok Kembali UU Penanggulangan Bencana

publicanews - berita politik & hukumDr Slamet Pribadi SH, MH
Oleh: Slamet Pribadi

DALAM tahun-tahun belakangan ini Indonesia diberondong serentetan bencana alam yang cukup dahsyat dan menelan korban jiwa yang cukup besar. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan lain-lain itu menelan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar, serta hancurnya sarana dan prasarana yang telah dibangun dalam kurun waktu cukup lama. Peristiwa itu kemudian menjadi breaking news di berbagai media, dengan durasi pemberitaan yang cukup panjang, siang malam.

Dari beberapa peristiwa tersebut, sepertinya sudah pernah diprediksi, baik oleh pakar zaman sekarang maupun oleh pakar di zaman penjajahan dulu. Perkiraan dukun ilmiahnya berpotensi terjadinya sesuatu, artinya dari sudut kebencanaan sudah bisa diketahui potensinya.

Ada tiga hal penting dalam persoalan bencana itu. Pertama, Pemerintah sebagai pemegang otoritas Kebijakan, Perencana Pembangunan, Pengendali Pekerjaan Umum, Kebijakan Anggaran Nasional dan Daerah, serta pencetak Regulasi semua persoalan, melekatlah ratusan kewenangan karenanya.

Kedua, Unsur Masyarakat sebagai Pemilik Negara ini, pengguna dan penerima manfaat dari sarana dan prasarana yang dikelola Pemerintah, diperlukan partisipasinya, sebagai gayung bersambut kebijakan Pemerintah.

Ketiga, Unsur Bumi sebagai tempat dari segala sumber daya alam yang melimpah seakan tanpa batas, menyediakan segala macam kebutuhan manusia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran manusia di dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Ketiganya adalah siklus yang saling membutuhkan.

Meskipun bumi atau alam ini mempunyai otoritas untuk marah-marah, batuk-batuk, atau bahkan meluluhlantakkan segala isinya --sebagai peringatan bahwa manusia dengan seenaknya mengekploitasi bumi tanpa memikirkan keberlangsungannya-- tetap saja bumi ini menyediakan segala kebutuhan manusia tanpa batas, bahkan penuh keikhlasan dan kasih sayang kepada manusia. Bumi mempersilakan manusia untuk memprediksi potensinya, bisa dikelola dengan baik dengan membuat kisi-kisi mitigasi kepada semua manusia yang berpotensi menjadi sasaran marah-marah atau batuk-batuk tersebut.

Perlakuan dan mitigasi sejak awal sejatinya bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan mulai dari RT, RW, Desa atau Lurah, Camat, Kabupaten atau Kota, Propisi, dan Pemerintah pusat.

Regulasi sudah mengatur peran pusat dan daerah ini secara tegas, seperti yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007, yang berbunyi "Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana."

Ketentuan di atas memberikan garis yang jelas bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sepadan. Apalagi di dalam Pasal 7 ayat (1) menentukan: Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihakpihak internasional lain;
e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan;
g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Mitigasi sudah selayaknya dilakukan sebagai bagian dari kebijakan bagi daerah-daerah yang diperkirakan dan berpotensi terjadinya bencana. Memang bencana tidak bisa dijelaskan secara pasti, namun dari beberapa pakar baik di zaman sekarang maupun zaman Belanda ketika menjajah Indonesia dulu, sudah pernah memperkirakan dalam peta-peta kerawanan. Ada lokasi yang berpotensi terjadi bencana tertentu, seperti banjir, gempa bumi, maupun daerah patahan atau lempengan bumi.

Saat itu sudah ada kebijakan tidak dijinkan dibangun perumahan atau apapun yang ditempati penduduk, karena dikawatirkan adanya kebencanaan tertentu.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana harus mulai ditengok oleh para Penyelenggara Negara atau Aparatur Pemerintah yang wilayahnya diperkirakan atau berpotensi terjadinya kebencanaan. Bisa dibayangkan ketika aparatur pemerintah daerah cuek terhadap ketentuan di atas. Saat terjadi bencana mereka seperti kebakaran jenggot, yang berusaha memadamkan kebakaran tersebut sekonyong-konyong, tergopoh gopoh. Ada kalanya tidak tahu apa yang harus diperbuat ketika musibah terjadi, sarana prasarana luluh lantak, korban mencapai ratusan atau bahkan ribuan, alat komunikasi mati, jalur untuk evakuasi hancur. Sementara sistem mitigasi dan pencegahan, mulai dari perencanaan pembangunan, rencana anggaran dll belum pernah dilakukan, bahkan dirancang saja tidak.

Risk Analysis dan Risk Assessment kebencanaan harus dibuat oleh pemerintah di daerah yang mempunyai potensi kebencanaan sebagaian bagian dari manajemen risiko, baik kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa.

Dalam Risk Analysis maupun Risk Assessment ada perhitungan risiko kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Juga anggaran, kebijakan mitigasi, pemetaan potensi, pemetaan perizinan pembangunan, kependudukan, SOP kedaruratan, rehabilitasi medis maupun sosial. Ada pula Sistem Komando Pengendalian Lapangan dari petugas-petugas terpadu, jalur-jalur evakuasi, sistem komunikasi dan logistik. Kemudian peta kerawanan, mekanisme kerja DVI, sistem peringatan dini, Status Kedaruratan, dan lain-lain.

Dr Slamet Pribadi SH, MH
Pengamat Hukum,
Staf Pengajar Univ Borobudur dan Univ Bhayangkara,
Kombes (Purn) Polri

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(2)

Login
  1. Iis_osya @iis_osya01 Februari 2019 | 17:52:21

    Wow, bilamana terjadi bencana maka sdh jelas penyelesaiannya.


    Dan tidak ada lg oknum bermain2x dg masalah ini.

  2. Anak Gaul @gakasikah01 Februari 2019 | 14:11:11

    Coxok pak. Mantab, semoga kita bisa meminimalisir akibatnya.

Back to Top