Pemerintah Peduli Pemajuan dan Perlindungan HAM

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo dan Jaksa Agung M Prasetyo. (Antara)
Oleh: Kolektif Nasional Tim Akar Rumput Jokowi-Maruf

AGENDA pemajuan, pemenuhan, dan penegakan HAM oleh negara harus dipahami dalam norma dan konteks besar HAM, yaitu pemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial dan budaya.

Komitmen politik pemerintahan tercantum dalam Nawa Cita yang berbunyi “Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.” Gagasan ini selanjutnya di tuangkan ke dalam program kerja pemerintah sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Bahkan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang diberikan tugas untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, telah mencatat beberapa kemajuan kondisi pemenuhan HAM sepanjang 4 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, antara lain, dalam bidang pendidikan, kesehatan dan restitusi hak atas wilayah adat.

Walaupun di tengah tengah upaya pemerintah terus menerus dan bekerja keras mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, namun tentu kita menyadari bahwa masih ada berbagai masalah yang muncul secara insidental maupun secara struktural tarhadap hak-hak warga negara dalam memperjuangkan hak dan keadilan.

Sebagai cacatan penting dalam membuktikan bahwa pemerintah tidak abai dalam urusan HAM dengan ini perlu ditegaskan bahwa :

Pertama, dalam kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, pemerintah telah membuat suatu skema politik yang disebut sebagai penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu secara berkeadilan yang berada diluar proses penegakan hukum sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pertimbangan ini dilakukan agar korban dan keluarga korban pelanggaran ham berat masa lalu dapat terus menerus menyuarakan dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghindari pengingkaran atas keadilan, oleh karena itu presiden Jokowi dalam hal ini belum pernah melakukan intervensi hukum (otoritas penegakan hukum) untuk meminta menghentikan, bahkan sebaliknya presiden telah memanggil dan memerintahkan Jaksa Agung segera mengkaji dan menyelesaikanya.

Kedua, dalam konflik sumber daya alam, publik memberikan sorotan tajam terhadap tindakan kriminalisasi negara terhadap sejumlah warga negara dan aktifis petani yang berkonflik dengan perkebunan besar, pertambangan dan sejumlah sektor lainya, ditengarai masih saja terjadi, karena disebabkan oleh masalah struktural yang bersinggungan dengan kebijakan agraria dan sumber daya alam, namun perlu di ketahui bahwa kriminalisasi yang disebabkan oleh peristiwa insidental dan konflik-konflik agraria dan sumberdaya alam bersifat struktural, pemerintah telah melakukan upaya khusus dan serius dengan mempercepat sejumlah program yang memberikan kepastian akses terhadap sumber-sumber penghidupan, pemehuhan terhadap hak-hak keperdataan warga bahkan, saat ini melalui KLHK sedang menyelesaikan suatu kebijakan untuk melindungi para pencari dan pembela keadilan khususnya di sektor Agaria dan Sumberdaya Alam

Oleh karena itu, dalam pandangan obyektif kami bahwa, dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM harus tetap dilanjutkan oleh pemerintahaan saat ini karena masih tetap berjalan dalam koridor dan prinsip-prinsip dasar konstitutusional, walaupun ada kekurangan namun tetap memperhatikan dan tidak mengabaikan hak-hak setiap warga negara.

Demikian siaran pers ini dibuat sebagai salah satu bentuk tindakan kritis kami terhadap pemerintah demi tegaknya Hak Aasi Manusia di bumi Indonesia

Jakarta, 13 Januari 2019

M. Ridha Saleh
Ketua

Lukman Hakim
Sekretaris

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Iis_osya @iis_osya13 Januari 2019 | 22:14:42

    HAM sangat sensitif, jadi harus dijaga. Jadi dari uraian diatas sangat jelas, pak jokowi mengerti dan memahami apa itu HAM. Tidak diragukan lagi dan pasti.

Back to Top