Mahkamah Agung Menangkan Tajudin 'Tukang Cobek'

publicanews - berita politik & hukumTajudin bin Tatang Rusmana saat dibebaskan dari tahanan. (Foto: Sketsa)
Oleh: Abdul Hamim Jauzie

MAHKAMAH Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terhadap Tajudin Bin Tatang Rusmana, penjual cobek yang sempat dibui 9 bulan tanpa dosa. Informasi itu kami peroleh dari laman resmi Mahkamah Agung hari ini.

Tajudin kini telah bernafas lega. Karena apa yang selama ini disangkakan kepada Tajudin yakni mempekerjakan anak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap bukan kejahatan oleh pengadilan.

Putusan kasasi tersebut diketok pada 16 Agustus 2018 yang lalu. Sidang kasasi itu dipimpin Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu dan dibantu Hakim Agung Eddy Army dan Sri Murwahyuni sebagai anggota majelis.

Hingga saat ini Pak tajudin belum mengetahui perihal kabar baik ini. Kami belum memberitahukan Pak Tajudin, karena HP yang biasa dihubungi tidak aktif.

Atas putusan Mahkamah Agung itu, kami akan menunggu salinan resmi dari Pengadilan Negeri Tangerang dan selanjutnya kami akan mengajukan Praperadilan untuk meminta pertanggungjawaban, meminta ganti kerugian Kepolisian Resort Tangerang Selatan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

Kasus yang sempat ramai pemberitaan di awal 2017 ini, bemula saat aparat dari Kepolisian Resort Tangerang Selatan menangkap Tajudin pada 20 April 2016 dengan sangkaan mempekerjakan anak dibawah umur yang notabene adalah keponakannya.

Tajudian kemudian dituntut oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda 150 juta.

Pada 12 Januari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin Syamsudin melepaskan Tajudian dari segala tuntutan hukum.

Majelis hakim berpendapat perbuatan Tajudin bukanlah kejahatan karena dua anak yang dipekerjakan Tajudian bertujuan membantu orang tuanya. Di Kampng Pojok, Padalarang membantu ekonomi orang tua adalah hal yang biasa dilakukan anak-anak. Majelis hakim juga berpendapat, masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah di Kampung Pojok seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagaimana diamandatkan Undang-Undang Dasar 1945.

Tak terima vonis Pengadilan Negeri Tangerang, Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Abdul Hamim Jauzie
Penasihat Hukum Tajudin, Ketua Pengurus LBH Keadilan

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top